Ceknricek.com Salah satu agenda dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Garuda Indonesia, Rabu (24/4), yang akan datang adalah penggantian direksi dan komisaris.
Tidak seluruhnya, hanya sebagian, kata sumber Garuda, Minggu (14/4) pagi. Namun, ia menolak menjelaskan lebih jauh. Bahkan menolak namanya disebut karena informasi untuk pers, katanya menjadi hak direksi.
Salah satu anggota Direksi Garuda yang dihubungi tidak mengangkat telepon. Demikian pula dengan seorang komisarisnya. Berhasil dihubungi, namun menolak memberi keterangan.
Direksi dan komisaris Garuda saat ini tergolong baru. Ditetapkan dalam RUPS September 2018. Mereka, Direktur Utama: I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra. Direktur Niaga: Pikri Ilham Kurniansyah. Direktur Kargo & Pengembangan Usaha: Muhammad Iqbal. Direktur Keuangan & Manajemen Resiko: Fuad Rizal. Direktur Human Capital: Heri Akhyar. Direktur Operasi: Bambang Adisurya Angkasa. Direktur Teknik: I Wayan Susena. Direktur Layanan: Nicodemus Panarung Lampe.
Komisaris Utama/Independen: Agus Santoso. Komisaris Independen: Ismerda Lebang. Komisaris Independen: Herbert Timbo P. Siahaan. Komisaris: Muzaffar Ismail. Komisaris: Doni Oskaria. Komisaris: Chairal Tanjung. Komisaris: Luky Alfirman
Materi Debat Pilpres
Masalah Garuda Indonesia dibahas oleh Calon Presiden Prabowo Subianto dalam acara Debat Capres di Hotel Sultan Jakarta, Sabtu (13/4) malam. Prabowo menegaskan bahwa BUMN mestinya menjadi benteng terakhir perekonomian. Namun, banyak BUMN kita yang salah urus sehingga menanggung kerugian. Prabowo secara eksplisit menyebut Maskapai Penerbangan Nasional Garuda Indonesia yang dikatakan paling menderita. Salah urus membuat perusahaan kebanggaan bangsa Indonesia itu tidak akan pernah dapat untung.
“Beberapa waktu lalu, Bloomberg buat studi penerbangan, kursi yang harus diduduki agar penerbangan bisa untung minimal terisi 60%. Maskapai penerbangan Jepang seperti itu, bisa untung kalau kursinya terisi 60%. Sedangkan Garuda Indonesia baru bisa untung kalau penumpangnya 120%. Berarti tidak akan pernah untung. Kasihan Garuda yang usianya hampir seumur dengan kemerdekaan kita, Prabowo.
Kondisi itulah tampaknya yang membuat pemegang saham Garuda Indonesia kembali mengagendakan perombakan pengurus. Seperti yang diumumkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akan dilaksanakan 24 April mendatang. Salah satu agendanya pergantian direksi dan komisaris.
Menurut informasi yang dihimpun wartawan ceknricek.com, yang menyulut rencana penggantian pengurus adalah protes komisaris atas laporan keuangan Garuda Tahun Buku 2018. Protes itu disampaikan dua komisaris, yang keduanya dari PT Trans Airways, pemegang saham 24,06% di Garuda Indonesia. Sedangkan lima komisaris lainnya dapat menerima laporan keuangan tersebut karena sudah melalui proses audit Kantor Akuntan Publik Independen, BDO.
Sebelumnya, penunjukan BDO sebagai perusahaan auditor telah disetujui semua anggota Dewan Komisaris Garuda. Termasuk dua komisaris dari perwakilan PT Trans Airways (Chairal Tanjung dan Dony Askaria).
Pokok masalah yang memicu perbedaan pandangan direksi dan komisaris Garuda adalah pencatatan keuntungan Garuda US$5 juta pada tahun buku 2018. Dua komisaris dari Trans Airways menganggap laporan itu keliru. Padahal, laporan buku 31 Maret lalu sudah diterima oleh OJK. Untuk diketahui, BDO adalah akuntan publik yang terakreditasi di OJK.
Sebelumnya, pada tahun 2016 dan 2017 Garuda memang mengalami kerugian yang cukup besar, yakni US$245 juta. Setelah pergantian direksi tahun lalu Garuda pun mencatat laba US$5 juta. Namun, laporan keuntungan itu pula yang menimbulkan masalah sekarang.
Pembelaan Jokowi
Jokowi memberikan pembelaan malam itu. Menanggapi Prabowo, Jokowi mengatakan tidak ingin menyalahkan siapa-siapa jika ada BUMN yang salah dalam tata kelola keuangan.
“Bahwa ada tantangan, masalah, itu tugas kita sebagai pemimpin untuk memperbaiki. Saya tidak mau buka masa lalu BUMN-BUMN, tapi ada 1-2-3 yang memang salah kelola. Saya tidak mau salahkan mereka, saya mau cari solusi,” terang Jokowi.
Apakah rencana pergantian direksi dan komisaris Garuda, 24 April mendatang, benar-benar akan terlaksana? Kita tunggu saja.