Ceknricek.com — Ratusan Ibu-ibu yang tergabung dalam Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) DKI Jakarta menggelar Aksi “Geruduk Gedung DPRD Jakarta”, Rabu (13/11).
Mereka terlihat membawa spanduk dan selebaran yang bertuliskan, “stop pemborosan, perbesar APBD bantuan sosial rakyat miskin”. Yang menarik aksi ini diakhiri dengan penyerahan secara simbolis sapu lidi dan sikat cuci.
Menurut Ketua Umum SPRI, Marlo Sitompul penyerahan sapu lidi dan sikat cuci melambangkan agar DPRD Jakarta membersihkan APBD dari pemborosan dan berkomitmen terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat miskin Jakarta.
Aksi tersebut menyampaikan tiga tuntutan. Yakni, stop pemborosan, alihkan anggaran yang boros untuk bantuan sosial rakyat miskin, dan jaminan sosial untuk seluruh rakyat miskin Jakarta.
Menurut Marlo Sitompul, ada ketidakseriusan APBD DKI Jakarta tahun 2019 untuk program perlindungan sosial rakyat miskin yang mengalami penurunan. Anggaran Perlindungan Sosial tahun 2018 sebesar Rp1,92 triliun, turun menjadi Rp1,57 triliun pada 2019.
Sementara itu, pemborosan anggaran (RAPBD 2020) banyak ditemukan dalam mata anggaran yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat miskin.
Marlo memaparkan, hingga saat ini dari 264.788 Rumah Tangga Miskin di Jakarta, hanya 65 Ribu keluarga miskin mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH). “Artinya masih terdapat berkisar 200 ribu Keluarga Miskin yang belum menerima PKH, dan sebanyak 94.788 Keluarga Miskin belum mendapatkan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai),” terang Marlo.
Baca Juga: Hormati Pembahasan APBD DKI 2020, Kemendagri Tidak Akan Intervensi
Marlo berpendapat, berdasarkan postur keuangan APBD Pemprov DKI sebenarnya memiliki kemampuan untuk membiayai bantuan sosiał rakyat miskin. Oleh karena itu, ia berharap Gubernur dan DPRD Jakarta memiliki keseriusan dalam mengalokasikan anggaran yang berdampak langsung kepada kesejahteraan rakyat.
Marlo merinci, setidaknya untuk menutupi 200 ribu Keluarga Miskin yang belum menerima PKH dibutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp600 miliar (dengan asumsi setiap KK mendapat nilai bantuan sebesar Rp3 juta per tahun) dan untuk 94.788 bansos BPNT dibutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp125 miliar.
Marlo mengatakan rendahnya komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam hal meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin jelas bertentangan dengan janji untuk memajukan kota dan membahagiakan warganya.
“Bagaimana mungkin Kota Jakarta bisa maju bahagia warganya, bila masih ada ratusan ribu keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial dan jaminan untuk dapat tumbuh sejahtera,” tutup Marlo.
BACA JUGA: Cek Berita AKTIVITAS PRESIDEN, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.