Ceknricek.com — Pola tayangan yang tanpa disadari membentuk suatu keteraturan tersebut, kemudian berubah drastis setelah Reformasi 1998 bergulir. Pengelola stasiun dibebaskan untuk “mengumbar napsu” dalam merebut dan mempertahankan pemirsanya sepanjang waktu. Tak lagi dibatasi Berita Nasional maupun Dunia Dalam Berita yang wajib di-relay.
Sejak saat itu, hampir seluruh stasiun televisi berupaya merancang atau membeli hak siar tayangan yang mampu menyedot pemirsa sebanyak-banyaknya. Pengalaman persaingan pada jam tayang utama sebelumnya (19.30-21.00), telah lebih dari cukup membekali pemahaman para penyusun rancangan program tayang, untuk selalu memperhatikan dan mengedepankan unsur drama. Itulah sebabnya, tayangan seperti AFI (Akademi Fantasi Indonesia), Indonesian Idol, hingga Liga Dangdut menjadi begitu populer dan bisa bertahan lama pada stasiun yang menayangkannya.
Eksploitasi “unsur dramatis” itu pula yang menyebabkan jenis tayangan infotainment naik daun. Bertebaran pada hampir semua jam tayang, mulai pagi hingga malam, tetap diminati dan mengundang banyak pengiklan. Unsur itu pula yang merasuk pada sejumlah tayangan news magazine, debat atau dialog. Dramatisasi dan berbagai unsur pengundang sensasi, menjadi bagian pertimbangan penting. Bukan soal substansi dari materi yang dibicarakan, didiskusikan, atau dikupas.
+++++
Keluhan soal kualitas tayangan pertelevisian di Indonesia, berlangsung hampir sepanjang masa. Tapi masalahnya, kepemirsaan tayangan-tayangan yang katanya tak berkualitas itu, justru tak terkalahkan. Hal yang pada akhirnya berujung pada keuntungan bisnis pengelola stasiun, pemilik hak siar tayangan, serta artis-artis yang dilibatkan.
Salah satu bukti dari kepemirsaan yang bersandar pada unsur sensasi “tak berkualitas” tersebut, dapat dilacak dari perkembangan karier artis-artis yang pernah berhasil menjuarai tayangan kompetisi bakat seni suara. Nyatanya, tak banyak yang bisa berkarier dengan baik bersama “bakat terbaik” yang pernah dinobatkan padanya.
Baca Juga: Helmy Yahya (1)
Tapi implikasi yang lebih penting dari semua fenomena itu, adalah pada kualitas konsep, rancangan, hingga eksekusi materi iklan yang berkembang bagi produk dan jasa di Indonesia, pasca Reformasi 1998 tersebut. Pendekatan hard selling, hiperbolistik, merayu habis-habisan, hingga munafik semakin menjadi-jadi. Seolah-olah membangun dialektika khusus dengan selera rendah dari pemirsa atau konsumen umumnya.
Jadi fenomena papan iklan yang norak dan tak perduli polusi “lingkungan visual” sebagaimana dikupas pada bagian awal tadi, tentu dapat kita maklumi. Seolah-olah produsen dan konsumen berpesta merayakannya tanpa ada pihak manapun yang mampu, berkenan, sekaligus berwenang untuk mengingatkan, mengarahkan, hingga mengawasi mereka.
+++++
Tapi apa hubungannya dengan Helmy Yahya?
+++++
TVRI adalah lembaga penyiaran publik. Indonesia membutuhkan wibawa dan kepiawaiannya untuk menjadi barometer kepentingan/keindahan publik. Kita membutuhkan kanal yang bersandar pada prinsip tayangan yang berkualitas, perlu, dan penting bagi bangsa ini. TV rating dan audience share, memang perlu tapi tak penting. Sebab, TVRI bukan untuk melayani napsu pemirsa yang mementingkan segala sesuatu yang bersifat “dramatis”. Tapi justru untuk tayangan-tayangan yang berkualitas, mencerdaskan, membuka wawasan dan memperluas cakrawala masyarakat Indonesia.
Pada lembaga penyiaran mana lagi, kita dapat mengharapkan “seni tayangan kontemporer”, yang tak bersandar dan bergantung pada aspek komersial, selain TVRI?
+++++
Pemahaman itulah yang menyebabkan saya optimis dengan masa depan TVRI di bawah kepemimpinan Helmy Yahya. Sebagai insan industri penyiaran, dia memiliki latar belakang yang nyaris sempurna. Mulai dari pengusaha, penggagas kreatif, seniman pendukung, hingga pembawa acara, telah dilakoninya dengan mengagumkan. Dia tak larut dan menurunkan standar karya tayangan televisinya ketika industri semakin terperosok dengan kualitas yang terus memprihatinkan.
Tapi bukankah Helmy selalu membanggakan capaian TV rating dan audience share TVRI gara-gara tayangan –misalnya Liga Inggris dan Badminton– yang disorot Dewan Pengawas mereka itu?
Begini.
Sebelum TVRI dipimpin Helmy, stasiun itu sedang berada di titik nadirnya. Hampir tak ada masyarakat yang memirsa siarannya, kecuali terpaksa. Misalnya pada kawasan-kawasan pedalaman yang siaran televisi swasta tak menjangkaunya.
Maka amatlah wajar jika dia menggunakan strategi pembuka untuk menarik perhatian pemirsa terlebih dahulu. Sebagai modal awal sebelum melakukan gebrakan-gebrakan lain yang sesuai dengan harapan sebagai TV publik yang mengedepankan “seni siaran kontemporer”.
Lagi pula, program-program itu, bukan mengumbar sesuatu untuk memuaskan dahaga “asal dramatis” yang sedang menjangkiti selera pemirsa hari ini, bukan?
+++++
Helmy juga lulusan STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara). Salah satu persoalan yang sering menimpa berbagai pimpinan lembaga negara, pemerintah, bahkan swasta di Indonesia, adalah karena ketidakpahaman mereka tentang akuntansi dan administrasi keuangan. Sebab, ukuran kinerja utama yang selalu digunakan terlihat dari laporan keuangan institusi yang mereka pimpin.
Baca Juga: Helmy Yahya, Alasan Pemberhentian sebagai Dirut TVRI Dicari-cari
Helmy tentu membutuhkan terobosan kreatif untuk mengadakan dukungan keuangan bagi penyelenggaraan seni siaran kontemporernya tersebut. Latar belakang pendidikan dan keahliannya dalam akuntansi tersebut, sungguh melengkapi keistimewaan pengalamannya pada industri televisi komersial sebelumnya.
+++++
Indonesia sesungguhnya kehilangan kesempatan emas untuk menempatkan kembali TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang dihormati dan disegani masyarakat dan industri pertelevisiannya sendiri. Jika pertikaian antara Dewan Pengawas dengan Helmy Yahya yang amat tidak substansial itu, dibiarkan berlarut-larut.
Kita memang tak ingin mengatakan bahwa hanya Helmy Yahya yang mampu membawa kejayaan TVRI kembali. Tapi menyia-nyiakan potensi dan tekad istimewa yang dimilikinya, adalah kekeliruan sejarah yang paling besar. Persoalannya, dari rekam jejak yang tersedia di ranah publik, saya meragukan kapasitas dan kredibilitas seluruh Dewan Pengawas yang ada saat ini, mampu menggantikannya.
+++++
Mungkin ada yang menganggap berlebihan. Tapi saya meyakini Joko Widodo selaku Presiden RI perlu segera turun tangan. Membiarkan aset negara yang luar biasa seperti TVRI –sebagaimana aset-aset lain yang seperti tikus mati di lumbung padi– adalah kesia-siaan yang amat sangat keliru.
BACA JUGA: Cek JURNALISTIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini