Ceknricek.com — Ibarat hantu kolor ijo, para buzzer terus bergentayangan. Mereka menebar teror dengan membuat, menyebar, dan mengkapitalisasikan berita-berita bohong. Yang menarik, mereka tidak muncul sembarang waktu. Melainkan memanfaatkan momentum–terutama–di saat khalayak sedang intens bergulat dalam perkembangan politik. Contoh paling mutakhir, selama aksi “Reformasi Dikorupsi” yang dilakukan mahasiswa dan koalisi masyarakat dalam sepekan terakhir ini.
Para buzzer menyerang massa aksi dari berbagai sisi. Mereka menyebar kabar bohong di media untuk mempengaruhi opini dan sikap publik. Mereka menjadi bagian dari kepentingan politik jangka pendek: mengamankan kebijakan pemerintah.
Tempo menyebut mereka sebagai produk gagal dari era kebebasan berpendapat. Memanfaatkan kemampuan menulis–sebagian di antara buzzer Jokowi adalah bekas wartawan–mereka mengemas kabar bohong sedemikian rupa sehingga terlihat benar bahkan tak jarang disertai bumbu, “berdasarkan sumber intelijen”.
Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) dalam refleksi penelitiannya menulis: di satu sisi, buzzer menjadi alat pendorong perubahan dan partisipasi publik. Di sisi lain, ia menjadi ruang gaduh tempat penyebaran beragam informasi palsu dan hasutan yang membingungkan.
Baca Juga: Menkominfo Pantau Penyebar HOAX Jelang Sidang MK
Merekalah yang pertama kali menyebarkan kabar tentang ambulans berlogo pemerintah DKI Jakarta yang berisi batu saat unjuk rasa pelajar sekolah menengah atas pekan lalu. Sebagian di antaranya mengolok-olok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang mereka perangi sejak pemilihan Gubernur DKI 2017. Belakangan, polisi menyatakan kabar itu tidak benar.
Dalam kasus seleksi calon pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi dan revisi Undang-Undang KPK, para pendengung menyebarkan agitasi bahwa lembaga itu dikuasai kelompok agama garis keras yang mereka sebut Taliban. Mereka menyebut Novel Baswedan, penyidik yang dikenal gigih mengusut pelbagai kasus korupsi jumbo, sebagai antek khilafah. Ketika timbul dukungan kepada KPK, mereka menyerang para pendukung itu dengan memberi label pendukung khilafah.
Memecah Belah Publik
Secara etimologi, buzzer adalah lonceng, bel, atau alarm yang digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan banyak orang di suatu tempat dengan tujuan untuk menyampaikan suatu pengumuman.
Dosen Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Padjadjaran Bandung, Centurion C. Priyatna menulis, buzzer bahkan sudah ada sejak zaman Romawi. Dulu ketika kapal dagang tiba di pelabuhan, para pedagang berteriak menawarkan barang dagangan beserta harganya. Bedanya, saat ini mereka menggunakan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan informasi melalui postingan-postingan.
Penelitian para ilmuwan dari Universitas Oxford, Inggris, menunjukkan pemerintah dan partai-partai politik Indonesia, mengerahkan dan membiayai pasukan siber alias buzzer di media sosial untuk memanipulasi opini publik.
Dua ilmuwan Oxford, Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard dalam ulasannya bertajuk The Global Disinformation Order, 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation, menyebut pemerintah dan partai-partai politik di Indonesia menggunakan buzzer untuk menyebarkan propaganda pro pemerintah/partai, menyerang lawan politik, dan menyebarkan informasi untuk memecah-belah publik.
Berdasarkan isinya, konten-konten yang disebarkan pemerintah dan partai politik di Indonesia terdiri dari dua jenis. Pertama, informasi yang menyesatkan media atau publik. Dan, kedua memperkuat pesan dengan terus-menerus membanjiri media sosial dengan tagar. Para buzzer itu dikontrak oleh pemerintah atau partai politik tidak secara permanen, dengan bayaran bervariasi antara Rp1 juta sampai Rp50 juta.
Di Indonesia para buzzer ini bergerak di tiga media sosial utama, Facebook, Twitter, Instagram, serta di aplikasi pesan WhatsApp. Para buzzer belum banyak bergerak di YouTube.
Para peneliti dalam laporan itu secara umum menemukan bahwa manipulasi opini publik memanfaatkan media sosial dilakukan oleh 70 negara di seluruh dunia pada 2019, naik dari hanya 48 negara pada 2018 dan 28 negara pada 2017.
China, menurut penelitian itu, adalah negara yang paling aktif dalam propaganda di media sosial. Tidak hanya memengaruhi publik di dalam negeri, propaganda China juga sudah menyasar khalayak global. Pada 2019 pemerintah China mulai menggerakan platform media sosial global untuk mencemarkan perjuangan demokrasi di Hong Kong.
Check dan Recheck
Kebiasaan netizen yang menelan bulat-bulat informasi menjadi masalah yang cukup besar. Mereka cenderung malas untuk membaca dan memeriksa ulang konten-konten yang disebar di media sosial.
Hal yang paling berbahaya adalah ketika informasi tersebut sudah masuk grup WhatsApp. Dari grup WhatsApp, informasi bisa menyebar dengan cepat dan efektif.
Centurion C. Priyatna menyayangkan, mereka yang menyebarnya justru termasuk orang-orang berpendidikan tinggi. Harusnya mereka bisa lebih bijaksana, tapi ternyata tidak.
Fenomena buzzer tampaknya akan terus berlanjut, apalagi dengan banyaknya orang yang semakin sadar bahwa buzzer bisa menjadi sebuah profesi yang menghasilkan. Jadi intinya, hati-hati jangan asal repost, jangan asal mengiyakan sebuah konten tanpa mengecek kebenarannya.
Pengguna media sosial memang harus lebih dewasa. Literasi media menjadi hal yang paling penting dilakukan untuk menghadapi zaman dimana arus informasi sudah tidak dapat terbendung lagi. Check dan recheck kebenaran harus selalu dipegang ketika mendapatkan informasi apapun, sekalipun itu dari portal media besar.
BACA JUGA: Update Berita-Berita HEADLINE Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini