Ceknricek.com–Sejumlah intelektual mempertanyakan cara pemerintah dalam membiayai pembangunan IKN di Panajam Pasir Utara Kalimantan Timur. Mereka menilai jurus pembiayaan IKN melalui Crowd Fund, Dana Filantropi, Trust Fund dan Dana Urunan lainnya tidak akan berhasil.
Hal ini disampaikan dalam Zoominari Narasi Institute Berjudul Jurus-jurus Pembiayaan IKN yang dipandu oleh Pakar Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat pada Jumat (25/3/22).Zoominari tersebut memberikan paparan dari tokoh intelektual dan guru besar diantaranya adalah Prof Azyumardi Azra -Guru Besar UIN, Anthony Budiawan-Managing Direktur PEPS, Muhammad Said Didu-Co-Founder Manusia Merdeka, Prof Prijono Tjiptoherijanto-Guru Besar FEUI dan Dr Fadhil Hasan-Ekonom Senior dan Co-Founder Narasi Institute.
Mengutip data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pakar kebijakan publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, mengungkapkan, biaya pembangunan ibu kota negara (IKN) baru berasal dari tiga sumber. Sumber tersebut, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta pembiayaan dari pihak swasta.Anthony Budiawan menegaskan bahwa skema pembiayaan IKN saat ini sudah kolap. Berbahaya jika diteruskan.
“KPBU juga itu adalah investor untuk beberapa proyek-proyek. Kalau kita lihat investornya itu sudah tidak ada. Kalau skema itu sudah tidak berjalan artinya pembangunan IKN ini sudah gagal, sudah tidak sesuai dengan skema yang sudah diatur. Skema ini kolaps jika diteruskan akan sangat bahaya sekali. Jadi kalau skema ini kolap seharusnya UU IKN yang berdasarkan skema ini harusnya sudah batal, tidak bisa diteruskan.” demikian ujar Anthony Budiawan.
Pesimis Berhasil Cara Pembiayaan IKN Melalui APBN
Prof Azyumardi Azra -Guru Besar UIN mengatakan bahwa realokasi dan refocusing dana APBN untuk pembiayaan IKN terlalu dipaksakan dan tidak realistis.
“Dari segi pendanaan saya pesimis proyek IKN ini akan terwujud. Dari anggaran APBN mau diambil dari alokasi yang mana apakah masih memungkinkan untuk refocusing anggaran APBN kita 2 tahun ini karena tentunya masih ada kebutuhan kebutuhan esensial yang harus didanai sampai 2024 termasuk pandemi covid 19 yang harus mendapat fokus anggaran termasuk anggaran pemulihan ekonomi yang penting, atau misalnya Gaji PNS atau ASN tidak dibayar kan dulu. Jadi dana APBN untuk IKN ini juga tidak realistis untuk 2 tahun ke depan ini,” ujar Azyumardi Azra.
“Apalagi pemilu membutuhkan dana yang besar kecuali pemilunya diundur karena dananya untuk IKN karena sudah ada pihak pihak yang meyakini ada skenario pemilu tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada dana atau dananya diberikan tapi jumlahnya kurang,” ujar Azyumardi Azra.
Azyumardi Azra menilai publik harus mewaspadai trick dan gimmik pemerintah seputar Pemilu 14 Februari 2022 mendatang.
“Dulu waktu KPU menetapkan pemilu pada 14 Februari banyak yang euphoria pemilu tepat waktu, saya bilang tunggu jangan euphoria dulu masih ada trick dan gimmick dari kalangan pemerintah sendiri dikerahkan menteri, Menko, Ketua partai koalisi untuk penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Meskipun sekarang sepertinya tertutup ide tersebut dari partai partai ada PDIP yang menyatakan tidak ada penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, amandemen tidak ada. Tapi kita tetap harus mewaspadai karena selama dalam perjalanan ini apa yang dikatakan lain dengan yang dilakukan banyak trick dan gimmicknya. Saya baca pendapat Prof Jimly ini sudah tertutup, tapi saya mengatakan untuk tetap harus berhati hati jangan optimis dulu,”ujar Azyumardi Azra
Azyumardi mengingatkan bahwa penggunaan APBN untuk IKN pasti akan mengorbankan anggaran pembangunan lain karena APBN kita saat pandemi ini terbatas.
“Jadi pembiayaan lewat APBN sebetulnya sulit kecuali mesti mengorbankan atau mengalihkan anggaran,mungkin yang kemarin ramai JHT dananya akan dipinjam dulu,pakai dulu kesana atau tabungan haji dalam bentuk sukuk untuk membiayai IKN ini,kita tidak pernah tahu,prosesnya khan tidak terbuka. Yang Kedua dana dari kerjasama dari BUMN itu juga kecil kemungkinannya karena BUMN kita banyak yang bangkrut dengan kewajiban kewajiban,BUMN yang mana,kalau BUMN infrastruktur sudah banyak yang terbelit hutang,BUMN yang mana yang profitable,”ujar Azyumardi.
Investor Saudi Arabi Tidak Serius Biayai IKN Ujungnya Diprediksi Batal.
Azyumardi Azra mengatakan bahwa mengharapkan investasi dari Timur Tengah itu untuk pembiayaan IKN tidak tepat karena mereka punya persoalan dalam negeri sendiri.
“Investor luar negeri juga tidak mungkin, apalagi investasi dari Arab karena sesama negara Islam maka akan ada investasi atas nama ukhuwah Islamiyah, itu tidak akan terjadi karena yang mereka fikirkan adalah profit seperti negara Saudi, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab itu mereka menanamkan investasi di sektor sektor yang profitable. Mereka melihat IKN tersebut tidak profitable jadi mereka akan hindari,”ujar Azyumardi Azra.
Menurut Azyumardi, dulu pernah ada rencana proyek di Mandalika Family Tourism tapi akhirnya dibiayai APBN juga. Negara asing yang tertarik membiayai infrastruktur di Indonesia itu baru Jepang termasuk membangun gedung di kampus UIN.
“Tapi khan Jepang masih kecewa berat itu setelah melakukan studi kelayakan kereta api cepat Jakarta Bandung jatuhnya malah ke Cina kemudian Jepang diiming imingi Kereta Cepat Jakarta Surabaya entah bagaimana kelanjutannya itu. Kemungkinan besar proyek IKN ini akan mangkrak. Apakah mau presiden yang baru melanjutkan proyek ini padahal dananya tidak ada. Presiden yang baru tidak akan nekat,”ujar Azyumardi.
“Andaipun Jokowi terpilih lagi dia dapat dana darimana untuk proyek ini. Apalagi presiden yang baru apakah nekat akan melakukan,ini memang realitas yang pahit seperti yang waktu itu kita petisikan ini bukan waktunya untuk memindahkan ibukota,”tegas Azyumardi.
Crowding Fund Tidak Mungkin untuk Membiayai IKN
Azyumardi mengingatkan bahwa tidak ada sejarah dana urunan (crowd fund) digunakan untuk pembangunan suatu kota.
“Tidak ada sejarahnya crowdfunding untuk pembangunan kota, itu tidak pernah ada,karena itu tanggung jawab pemerintah bukan tanggung jawab masyarakat.Pun dana filantropi juga tidak ada yang digunakan untuk membangun sebuah kota. Dana filantropi biasanya untuk membangun masjid, pesantren,sekolah Islam, beasiswa apalagi dana zakat, infaq sedekah untuk membangun IKN itu tidak pernah ada dan pasti ditolak,”ujar Azyumardi Azra
Sementara Prof .Prijono Tjiptoherijanto-Guru Besar FEUI mengatakan jika proyek IKN adalah proyek mercusuar maka seharusnya perencanaannya dilakukan dengan baik bukan dengan bagaimana nanti.
“IKN bila benar perencanaannya, harusnya matang dalam hal pembiayaannya, maka itu waktu zaman Bung Karno membangun monas, waktu itu kita tidak punya uang maka dia suruh Bank Indonesia mencetak uang terus yang ketiban waktu itu Pak Harto maka mungkin itu yang akan terjadi saat ini. Tapi orang berebut menjadi presiden,jika presiden saat ini berakhir di 2024 maka presiden berikutnya yang akan menanggung konsekuensinya,” ujar Prijono.
Muhammad Said Didu berbeda lagi. Ia memberikan warning bahwa pembangunan IKN ini akan menjadi beban jangka panjang bagi pemerintahan-pemerintahan berikutnya.
“Saya menyimpulkan bahwa struktur pembiayaan yang dibuat adalah struktur pembiayaan untuk menyerahkan IKN kepada swasta/asing dan kemudian Pemerintah Indonesia menjadi penyewa jangka panjang. Dan seorang penyewa jangka panjang pasti akan membebani pemerintahan berikutnya. Sehingga pemerintahan berikutnya akan menghadapi buah simalakama. Itulah kenapa pemerintah ingin memperpanjang satu periode lagi atau memundurkan pemilu itu sangat terkait dengan IKN. IKN ini kontrak-kontrak PKBU baru bisa selesai 3 tahun lagi. Kalau sudah dikontrak semua maka pemerintahan berikutnya menghadapi buah simalakama. Apabila dia hentikan maka pemerintah Indonesia akan didenda oleh Investor negara lain. Apabila diteruskan maka negara Indonesia akan terikat beban utang jangka panjang untuk menyewa gedung-gedung/ sarana prasarana yang ada di IKN,”pungkas Muhammad Said Didu.