Ceknricek.com—Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Siddin, menyarankan agar semua pihak duduk bersama, untuk membahas terkait aturan protokol kesehatan (prokes). Berbicara di program Indonesia Lawyer Club, Selasa (17/11/20), Irman memaparkan kondisi yang terjadi, ketika pandemic Covid melanda Indonesia.
“Saya bisa baca pergerakan pemerintah pusat ya? Ketika dia dipaksa lockwdon dia nggak mau lockdown. Sebulan pertama saya sempat shock.Ini ada penyakit mati kita ini. Tapi sebulan kemudian baru saya sadar,bahwa sejak kecil orang tua saya itu mempersiapkan sebelum tidur kamu harus siap mati. Sebelum tidur bacalah dua kalimat syahadat.Yang kemudian kita dipotretkan ada peti mayat peti mayat, bahwa mati itu menakutkan,”katanya.
“Ketakutan kita tapi tidak mau duduk bersama untuk membahas suara . Konstitusi itu tidak hanya mendengar pada suara mayoritas dan tidak hanya mendengar suara satu sisi pada serangan (Covid) ini. Mungkin kalau kita tanya epidemiologi ini penyakit mematikan dll akan menyebar. Tapi kita orang konstitusi tunggu dulu. Kalau misalnya republik ini kita tutup,apa dampaknya,”sambung Putra Siddin.
Putra Siddin kemudian memaparkan, banyak pihak yang teriak dampak kemiskinan dan pasti Negara akan mencari bandulnya di tengah. Ia melihat pemerintah pusat membaca itu. Sehingga tidak mau lockdown.”Jadi kalau dikatakan tidak serius, gubernur serius juga. Sehingga kemudian kita dicekoki terus berapa terinfeksi,mati berapa sembuh berapa. Tapi kita tidak pernah menghitung selama berapa bulan ini pengangguran berapa,kemiskinan berapa, dampaknya bagaimana. Saya setuju ekonomi dan kesehatan seimbang,”kata Putra Siddin.
Baca juga: Update Korona 17 November, Pasien Positif Bertambah 3.807 Kasus, Total Positif 474.455 Kasus
Baca juga: Update Korona 17 November, Daftar 5 Sebaran Klaster Tertinggi Daerah