Ceknricek.com — Pemerintah Israel dikabarkan akan menghadiri pertemuan membahas persoalan ekonomi yang digagas Amerika Serikat (AS). Kegiatan itu dilakukan dengan alasan guna mencari jalan keluar konflik Israel dan Palestina.
“Israel akan diwakili dalam menghadiri kerangka kerja ekonomi di Bahrain dengan cara yang akan diputuskan nanti,” tulis Menteri Luar Negeri, Israel Katz, melalui akun Twitternya pada Minggu (16/6).
“Israel memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam pengembangan wilayah menggunakan teknologi, inovasi dan cara lainnya,” tambah Katz.
Foto: Twitter @Portavoz_Israel
Seperti dilansir AFP, Senin (17/6), belum diketahui apakah Israel akan diwakili oleh pejabat pemerintah atau hanya para pemimpin lembaga usaha dalam forum itu.
Pertemuan yang dijadwalkan pada 25 dan 26 Juni merupakan inisiatif AS yang dipelopori oleh menantu Presiden Donald Trump, Jared Kushner, dan akan membahas aspek-aspek perekonomian.
Trump saat ini sedang berupaya mewujudkan perjanjian damai antara Israel dan Palestina yang terhenti selama bertahun-tahun. Hal tersebut belum pernah berhasil dilakukan sebelumnya.
Inisiatif pertemuan ini dilakukan guna membujuk Palestina dengan iming-iming keuntungan ekonomi apabila mau menerima usulan politik AS, yang akan dijelaskan secara rinci di kemudian hari. Diperkirakan perjanjian akan diungkap sebelum November.
Akan tetapi, Palestina menolak rencana pertemuan itu karena mereka yakin hanya akan memihak kepada Israel. Mereka bahkan memboikot forum di Bahrain tersebut.
Hal ini juga didasari atas hubungan yang kurang baik antara AS dan Palestina, apalagi sejak Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada 2017 lalu.
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, juga turut beranggapan rencana pertemuan itu mungkin tidak akan berhasil.
“Pertemuan itu mungkin ditolak. Mungkin pada akhirnya, masyarakat akan berkata ‘Itu tidak orisinal, itu tidak bekerja pada saya’,” ujarnya.
Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengumumkan, pihaknya akan mengirimkan wakil koordinator Timur Tengah ke pertemuan yang direncanakan itu. Mesir, Maroko, dan Yordania juga sebelumnya sepakat untuk menghadiri pertemuan tersebut, tetapi hingga kini tak satu pun dari negara itu yang mengonfirmasi keikutsertaan mereka.