Ceknricek.com — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang menyelesaikan pembangunan Jembatan Layang Bukit Rawi sepanjang tiga kilometer di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang kerap banjir akibat luapan Sungai Kahayan.
“Pembangunan infrastruktur jembatan akan memperlancar konektivitas dan aksesibilitas lalu lintas, disamping memberikan alternatif bagi warga untuk meningkatkan produktivitas perekonomian,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Jakarta, Minggu (14/7).
Kehadiran jembatan layang Bukit Rawi sangat dinanti masyarakat. Jembatan ini terletak di ruas jalan Palangkaraya-Bagugus yang merupakan jalan nasional penghubung Kota Palangkaraya dengan enam kabupaten di Kalteng, yakni Kabupaten Gunung Mas, Kapuas, Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, dan Murung Raya serta Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
Ruas tersebut kerap terendam banjir dengan ketinggian hingga 70 centimeter sepanjang 3,1 kilometer ketika debit Sungai Kahayan sedang tinggi. Akibatnya, mobilitas warga dan arus kendaraan logistik terhambat.
Foto : Doc PUPR
Kementerian PUPR secara bertahap memulai pembangunan jembatan layang yang memiliki total panjang 3 kilometer dengan perkiraan biaya sebesar Rp265 miliar. Pada Maret 2019 dilakukan pengerjaan tahap 1 sepanjang 789 meter melalui anggaran APBN (single years contract) sebesar Rp65 miliar. Kontraktor PT. Bukit Telawi dan PT. Bintang Mas Pertiwi (Kerja sama Operasi).
Pembangunannya dilakukan dengan konstruksi pile slab atau menggunakan tiang pancang karena berada di atas tanah lunak dan gambut. Saat ini progres fisik pembangunannya mencapai 33 persen dan ditargetkan selesai pada Oktober 2019.
Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XI Bajarmasin, Timbul Manahan Pasaribu mengatakan selain pembebasan lahan, material pile slab harus dikirim dari Gresik, Jawa Timur sehinga membutuhkan waktu dan manajemen lalu lintas.
“Tahun depan kita usulkan untuk MYC (multi years contract) untuk sisa pengerjaan dan akan dilakukan lelang dini pada bulan Oktober 2019. Karena pembiayaannya dengan skema SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) maka kriterianya harus lengkap, khususnya pembebasan lahan. Kami berharap pemerintah daerah dapat menyelesaikan hal tersebut agar dapat selesai tepat waktu kata Timbul.