Ceknricek.com– Belum 24 jam Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin ditahan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), riak di internal Partai Golkar mulai terlihat. Sejak dinihari telah beredar pernyataan tertulis dari Jaringan Aktivis Muda Partai Golkar atau JAM Golkar yang mengusulkan Letjen TNI Purn Lodewijk Paulus sebagai pengganti Azis Syamsuddin sebagai Wakil Kerua DXPR RI. Lodewijk saat ini adalah Sekjen (Sekertaris Jenderal) DPP Partai Golkar.
Dalam penjelasannya langsung kepada media, Rudolfus Jack Paskalis yang juga Ketua Umum Sahabat Muda Airlangga Hartarto, mengatakan penggantian itu dalam kerangka penguatan soliditas partai dan mencermati dinamika terkini.
“Salah satunya terkait posisi Wakil Ketua DPR RI yang ditinggal Azis, jabatan itu paling ideal diisi oleh Sekjen DPP Partai Golkar,” kata pria yang akrab disapa Jack ini, Sabtu (25/9/21).
Menurut Jack, sosok yang bisa menggantikan Azis haruslah sosok yang relatif tidak memiliki resistensi di internal Golkar dan bisa merangkul semua kelompok atau faksi yang ada di dalam tubuh Golkar. Selain itu figur tersebut haruslah tokoh yang memiliki rekam jejak bersih, berpengalaman dan tidak punya masalah hukum. Jack menegaskan lagi, usulannya ini didorong untuk mencegah merebaknya polemik internal dan perebutan posisi. “Dengan demikian Golkar segera bisa melakukan konsolidasi menghadapi event politik di 2024,” tandas Jack.
Sementara itu, terkait dengan siapa figur pengganti Azis sebagai Wakil DPR RI, ternyata muncul pula dari kubu lain. Diantaranya ada nama – nama seperti Kahar Muzakkir (Wkl.Ketua Umum), Ahmad Doli Kurnia (Wakil Ketua Umum), Hetifah Syaifuddin (Wakil Ketua Umum), Melchias Markus Mekeng (Wakil Ketua Umum) dan Nurul Arifin (Wakil Ketua Umum.
Menurut sumber di internal Partai Golkar, sejak kasus korupsi Azis Syamsuddin terkuak satu persatu di KPK di awal masa jabatan periode Wakil Ketua DPR RI (2019 – 2024), nyaris semua Wakil Ketua Umum Golkar terkesan diam – diam melakukan “pemanasan” untuk menangkap “durian runtuh” dari tangan Airlangga Hartarto pemegang hak prerogatif.
Namun sesuai komentar beberapa pengamat politik menyebutkan, penentuan pergeseran posisi strategis di dalam tubuh Partai Golkar tidak sepenuhnya mutlak adalah hak prerogatif Ketua Umumnya. Golkar bukan partai dinasti. Ketua Umumnya bukan pemegang saham mayoritas. Menurut komentar beberapa senior Golkar, di era reformasi ini, harus ada klarifikasi dari kekuasaan untuk memutuskan dapat atau tidak menjadi ketua umum. Sangat kuat adanya signal kekuasaan “Dewan Pembina” bayangan, yang bisa membatalkan keinginan Ketua Umum. Pola ini mengingatkan Golkar di era Orde Baru.
Pilihan Jack Paskalis dan kawan – kawan memperjelas keadaan mengapa pilihannya kepada Lodeijwk Paulus. Menurut Jack, sosok ini bisa mengimbangi dinamika Airlangga Hartarto, mampu menjadi tokoh yang dipercaya kekuasaan dan yang tidak kurang pentingnya, Lodewijk dapat menyambung kembali tali sejarah kelahiran Golkar tahun 1964 yang dibidani oleh TNI AD.
Sebagaimana banyak disuarakan di publik, dirasakan potensi kekuatan politik TNI makin melemah sejak Golkar kurang bersentuhan TNI, karena TNI dijauhkan ke barak. Perihal pernyataan Jack Paskalis tersebut, beberapa pengurus Golkar menolak memberi komentar. Hanya menjawab pendek : Itu hak prerogatif Ketua Umum.