By Zainal Bintang*
Ceknricek.com – NAMA Muhammad Jusuf Kalla atau JK – yang sekarang adalah Wakil Presiden mendampingi Jokowi, – mendadak kinclong dan tenar beredar di media mainstream maupun di seantero medsos.
Sejumlah hasil lembaga survey terkenal menempatkan nama JK dalam rangking tertinggi sebagai cawapres (calon wakil presiden) pendamping Jokowi pada Pilpres 2019.
Akan tetapi, bersamaan dengan berkibarnya nama Ketua Umum Dewan Mesjid itu ke udara, rentetan tembakan dari kubu kontra pun meluncur bertubi – tubi. Intinya menentang kembalinya JK ke kursi nomer dua di Indonesia.
Tercatat, yang paling keras menentang adalah dari dalam tubuh Golkar sendiri yang disuarakan petingginya. Alasan konstitusi dan usia yang mengemuka dibarengi dengan kalimat bernada bijaksana dan demokratis : Kemunculan JK merusak regenerasi.
Demikian fatwa itu dibunyikan berulang ulang untuk mementahkan upaya kelompok masyarakat yang meminta yudicial review (uji materi) UU yang berupaya membuka pintu masuk untuk JK.
Mengapa JK?
Yaa, pertanyaan : mengapa mesti nama JK yang mengemuka.
Apa sih kebutuhan bangsa ini ke depan? Golkar yang menempati posisi peraih suara kedua terbanyak sesudah PDIP pada Pemilu 2014, logis jika melirik kursi wakil presiden. Apalagi jika diterjemahkan bahwa Jokowi adalah representasi PDIP.
Secara klasik di Indonesia, posisi ketua umum partai selalu diidentikkan sebagai “putra mahkota”, pewaris jabatan presiden atau wakil. Dengan framing seperti ini Golkar wajar menyodorkan Airlangga Hartarto sang Ketua Umum.
Meskipun dalam banyak kesempatan Airlangga lebih banyak mengelak dan tersipu – sipu jika ditanya media soal jabatan cawapres.
Entah karena merasa kurang percaya diri atau memendam rasa ingin yang dalam.
Kembali kepada pokok persoalan : Secara umum dapat disimpulkan, bahwa kebutuhan bangsa ini ke depan adalah : Stabilitas, Stabilitas, Stabilitas. Karena stabilitas adalah Ibu dari segala keberhasilan pembangunan kesejahteraan sebuah bangsa dan negara.
Stabilitas dapat tercipta jika konsolidasi politik nasional dapat tercapai. Fragmentasi kekuatan politik di masyarakat saat ini yang masih terserak – serak membuat stabilitas menjadi barang mewah.
Berdasarkan catatan pengalaman priode 2014 – 2019, ini jujur kita katakan, pemerintahan Jokowi kurang maksimal melaksanakan janji kampanye, karena waktunya habis disibukkan mengatasi gesekan fragmentasi kekuatan politik yang belum padu.
Itu berarti ke depan, pada priode berikutnya, seandainya Jokowi terpilih maka prioritas konsolidasi nasional ,- di dalam mana stabilitas mengeram, – menjadi isu utama.
Terkait dengan hal tersebut, maka faktor figur seorang wakil presiden, – sebagai pendamping, sahabat sejati dan tempat curhat, – menjadi penting. Menjadi penting karena seorang wakil presiden harus menjadi sumber utama penyumbang faktor stabilitas.
Disinilah letak ujian bagi kader Golkar untuk menawarkan Jusuf Kalla atau Airlangga Hartarto. Tim sukses JK dan Tim sukses Airlangga harus “berpacu dalam melodi” di dalam memasarkan jago masing – masing untuk merebut pangsa pasar politik.
Kedua kader Golkar itu punya segmentasi pasar masing – masing . Jika berbicara dari dimensi regenerasi alias penyegaran dengan variable usia muda merangkap pemimpin parpol besar sebagai ukuran, kontes ini jelas harus dimenangkan Airlangga Hartarto.
Disisi lain, jika bicara dari sisi pengalaman panjang di pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan, nama JK pasti yang unggul.
Apalagi jika ada penggiringan opini yang memberi penekanan kepada keluasan mata rantai jaringan kepada masyarakat luas, terutama jaringan umat Islam, maka sebagai Ketua Umum Dewan Mesjid Indonesia, nama JK jauh melejit ke depan.
Nah, bagian – bagian manakah dari modal pribadi kedua tokoh Golkar itu yang dapat menjadi distributor penyumbang stabilitas? Selain itu, kubu JK masih menunggu hasil uji materi dari MK (Mahkamah Konstitusi).
Sebagai ilustrasi situasi dan kondisi politik mutakhir di tanah air, kami mengutip sebuah media online katadata.co.id terbitan bulan Februari : berdasarkan simulasi top of mind Populi Center, elektabilitas JK bertengger pada posisi pertama sebagai cawapres sebesar 15,3%.
Posisinya disusul mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dengan elektabilitas sebesar 7,3%. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menempati posisi ketiga sebagai cawapres dengan elektabilitas sebesar 3,4%.
Sementara, Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memiliki elektabilitas sebesar 3,3% diiringi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebesar 2,8%.
"Kita bisa melihat di posisi yang paling atas ada Jusuf Kalla," kata peneliti Populi Center Hartanto Rosojati di kantornya, Jakarta, Rabu (28/2).
Tokoh saudagar Bugis Makassar itu kembali digadang-gadang sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Joko Widodo dalam pemilihan presiden 2019.
Wacana pencalonan Kalla mencuat usai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar Rapat Kerja Nasional di Bali pada 23 Februari hingga 25 Februari 2018.
Pengusungan ini menuai pro dan kontra karena Kalla sudah dua kali menjabat sebagai wakil presiden. Kalla pertama kali menjadi wakil presiden berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004-2009 dan kemudian mendampingi Jokowi pada 2014-2019.
Kalla dianggap tak lagi dapat diusung sebagai cawapres karena berbenturan dengan Pasal 7 UUD 1945 yang membatasi presiden dan wapres hanya dua periode.
Pertanyaan kecil dari hati kecil saya : Saat ini, apakah JK yang berpacu dalam melodi Jokowi, ataukah Jokowi yang berpacu dalam melodi JK ?
Wallahuallam bissaawab..!!
Zainal Bintang, wartawan senior dan anggota Dewan Pakar Partai Golkar