Ceknricek.com — Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar DKI Jakarta gonjang-ganjing. Realita itu setidaknya terekam dari kisruh yang menyeruak di tengah wacana pencalonan Bambang Soesatyo menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar pada Munas 2019.
Ketua Umum Baladhika Karya, Nofel Saleh Hilabi mengaku heran melihat perubahan sikap 4 dari 6 Ketua DPD II Partai Golkar DKI Jakarta, yang tiba-tiba mencabut dukungan kepada politisi yang akrab disapa Bamsoet itu. Itu jelas merusak kredibilitas mereka sendiri sebagai politisi, kata Nofel saat dihubungi di Jakarta, Minggu (30/6) pagi.
Malam sebelumnya, 4 ketua wilayah — Ketua DPD Jakarta Pusat Basri Baco, Ketua DPD Jakarta Barat Suparjo, Ketua DPD Jakarta Utara Olsu Babay dan Ketua DPD Kepulauan Seribu Wahyu Hidayat — memang mencabut dukungan mereka untuk Bamsoet sebagai calon ketua umum Golkar. Pencabutan dukungan yang terkesan ujug-ujug itu bahkan disampaikan dalam dalam konferensi pers di kantor DPD Golkar, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/6) malam.
Menurut Ketua DPD Golkar tingkat kota Jakarta Pusat Basri Baco, DPD Golkar DKI telah menyalahi aturan Partai Golkar karena memutuskan mendukung Bamsoet. “Perlu kami sampaikan pertemuan tersebut berdasarkan hasil kesepakatan dari 6 ketua wilayah atas undangan silaturahmi dari pihak Pak Bamsoet,” kata dia.
Sumber: Istimewa
Basri mengungkap pertemuan dengan Bamsoet, Sabtu (29/6) pagi, tanpa persetujuan dan izin dari Ketum Golkar dan Plt Ketua Golkar DKI. Ia juga menjelaskan dukungan untuk Bamsoet belum berkoordinasi dengan para pimpinan partai.
Basri bersama ketua 3 wilayah Golkar DKI yang hadir di acara konferensi pers menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Plt Ketua DKI Jakarta Rizal Malarangeng karena mereka bersilaturahmi menemui Bamsoet.
Atas alasan itu, mereka mencabut dukungan kepada Bamsoet untuk menjadi Caketum Golkar. “Kami nyatakan cabut (dukungan) secara resmi, ini sekaligus 6 wilayah karena kami sesuai fatsun organisasi murni kesalahan kami tidak ada desakan, tidak ada arahan dan tidak ada perintah apalagi dari Plt DKI Jakarta,” ucap Basri.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris DPD Kota Jakarta Selatan, Muhamad Soleh mengungkap dukungan kepada Bamsoet oleh Ketua DPD Jakarta Selatan, Ikhsan Ingatubun tidak diketahui partai. Karena itu, ia menegaskan dukungan tersebut sebagai pilihan pribadi Ikhsan.
Sumber: Istimewa
Soleh juga berharap, para Ketua DPD DKI Jakarta tidak hanya berbicara tapi sekaligus mencabut berkas dukungan terhadap Bamsoet. “Dalam surat dukungan tercantum tandatangan masing masing ketua DPD DKI di atas materai, harusnya itu dicabut berkasnya sehingga betul-betul Ketua Wilayah tidak sekadar (ucapan) di mulut tapi cabut dukungan secara resmi,” katanya.
Harusnya Mundur
Ketua Umum Baladhika Karya Nofel Saleh Hilabi menilai, alasan mereka mencabut dukungan terhadap Bamsoet tidak tepat, dan cenderung mengada-ada. Menurut dia, Bamsoet belum mengumumkan maju. Bamsoet selalu menyatakan dukungan yang datang akan menjadi pertimbangannya. Bamsoet saat ini masih tercantum sebagai pengurus DPP Partai Golkar. Ia pasti akan permisi terlebih dulu sebelum resmi mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum (Caketum).
Saat ini Pak Bamsoet belum mengumumkan. Bila sudah resmi, Pak Bamsoet pasti akan meminta izin kepada Pak Airlangga sebagai Ketua Umum. Jadi, sangat jelas, sampai saat ini Pak Bamsoet tidak mengundang pihak manapun baik DPD I dan DPD II untuk hadir dan bersilaturahmi apalagi sampai meminta dukungan, kata Nofel.
Sumber: Istimewa
Nofel juga membantah, Bamsoet mengundang ke-6 ketua DPD II Partai Golkar se-DKI Jakarta dan meminta dukungan. Bohong itu! Mereka datang atas inisiatif sendiri. Pak Bamsoet ingin menghindari kegaduhan, jadi belum memulai proses apapun terkait pencalonan dirinya. Yang justru jelas tampak di masyarakat, Ketua-Ketua DPD II se-DKI menganggap ini hal main-main, Nofel menegaskan.
Menurut Nofel, sudah selayaknya pengurus Golkar DKI Jakarta introspeksi diri atas capaian buruknya di Pileg 2019.
Hancur!, kursi DPR dari 3 tersisa 1 kursi. Bahkan berpotensi jadi nol jika sangketa di MK dimenangkan oleh Nasdem ataupun Gerindra. Kursi DPRD dari 9 kursi tersisa 6 kursi. Padahal targetnya muluk-muluk 20 kursi. Malu bos! DKI Jakarta ini etalase politiknya Indonesia. Konsekuensi bikin malu itu harusnya semua pengurus mundur, tegas Nofel.