Ceknricek.com–Sekitar 145 organisasi masyarakat sipil dari berbagai wilayah di Indonesia menilai silidaritas gerakan pro demokrasi melalui kampus menjadi kunci untuk menyelamatkan demokrasi, yang sedang tercederai di ujung pemerintahan Jokowi.
“Publik sudah muak dengan rezim Jokowi yang secara vulgar mempertontonkan aneka tindakan menghalalkan segala cara untuk melanggengkan kekuasaan pribadi, keluarga, dan kroni-kroninya,”tulis mereka, Sabtu (3/2/24).
Mereka—yang mencintai Indonesia, menjunjung demokrasi dan HAM, serta menjunjung tinggi etika dan prinsip-prinsip dasar kebangsaan dan kenegaraan yang tertuang dalam Konstitusi Negara—memilih tidak tinggal diam melihat darurat etika, hukum, dan tata demokrasi yang diacak-acak oleh rezim demi kekuasaan ekonomi-politik pribadi, keluarga, dan kroni-kroninya.
Dalam beberapa hari terakhir, kata mereka, elemen civitas akademika di berbagai perguruan tinggi dan elemen masyarakat sipil mengekspresikan refleksi, seruan, petisi, dan sikap mereka untuk melakukan perlawanan dan menyelamatkan demokrasi, yang pada ujungnya menyelamatkan Indonesia.
Mereka mengekspresikan #kamimuak dengan keberulangan perilaku tidak etis yang dipertontonkan oleh Jokowi, keluarga dan kroni-kroninya. Para civitas akademika dan elemen masyarakat sipil menyatakan #cukupsudah bagi kecurangan Pemilu, mobilisasi dukungan dengan paksaan, penyalahgunaan fasilitas dan anggaran negara, serta intimidasi yang terus menerus dilakukan terhadap pemilih dan aparatur pemerintahan negara demi memenangkan Paslon 02 yang didukung oleh Presiden Jokowi.
“Koalisi Masyarakat Sipil mengapresiasi setinggi-tingginya inisiatif, petisi, dan seruan yang dikeluarkan oleh kampus-kampus di Indonesia serta elemen-elemen gerakan masyarakat di daerah,”kata mereka.
Koalisi berharap agar seluruh elemen gerakan mahasiswa segera melakukan konsolidasi dan menyatakan sikap dan dukungannya untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia dari rongrongan kekuasaan otoritaritarianisme jilid dua.
Koalisi berharap kepada media dan seluruh elemen gerakan masyarakat sipil untuk menggagalkan upaya puncak yang dilakukan oleh rezim Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya untuk melanggengkan kekuasaan dengan cara merampas instrumen demokrasi yang paling utama, yaitu Pemilu 2024.