Ceknricek.com — Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja (raker) bersama Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan Badan Keamanan Laut (Bakamla), Senin (20/1). Raker membahas beberapa isu strategis, salah satunya terkait Perairan Natuna.
Selain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dari pihak pemerintah yang hadir antara lain Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono, Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar.
Baca Juga: Prabowo Soal Hubungan Dengan China, “Kita Harus Mencari Solusi Terbaik”
Antara melaporkan, raker juga diikuti Deputi OPSLAT Bakamla Laksda Bakamla T.S.B. Hutabarat, Sestama Bakamla Laksda Bakamla S. Irawan, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Siwi Sukma Aji, Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Yuyu Sutisna dan Panglima Kogabwilhan 1 Laksdya TNI Yudo Margono.
Menurut Menhan Prabowo, raker akan membicarakan terkait pembangunan kekuatan di wilayah Natuna dan beberapa isu strategis lainnya. “Beberapa masalah masih dibicarakan kemungkinan soal Natuna,” katanya.
Perbanyak Armada Laut
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Kementerian Pertahanan memperbanyak armada kapal laut dari TNI AL untuk mengamankan di wilayah perairan khususnya di Natuna Utara.
Dasco mengatakan berdasarkan informasi yang diperolehnya, persoalan pertahanan laut Indonesia karena terbatasnya kapal, namun semangat juang prajurit TNI AL tidak akan surut untuk mengamankan wilayah kedaulatan Indonesia.
Karena itu dia akan mendorong Kemhan untuk memperbanyak armada kapal laut TNI AL di perairan Natuna Utara. “Kalau soal penambahan anggaran (Kemhan), harus dibicarakan dengan teman-teman di Badan Anggaran (Banggar). Kalau saya pribadi, prinsipnya dukung demi pertahanan dan kedaulatan negara kita,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu menilai perlu dibicarakan solusi dan alternatif jangka panjang terkait persoalan di Natuna, terutama setelah kapal China balik kembali ke wilayah tersebut.
Menurut dia, hal itu sangat penting agar kapal China tidak kembali ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
BACA JUGA: Cek EKONOMI & BISNIS, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini