Ceknricek.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM, Mahfud MD, menerima kunjungan Parlemen Selandia Baru di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (19/11).
Ditemani Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru Tantowi Yahya, pertemuan berlangsung sekitar satu jam. Kepada awak media, Dubes Tantowi mengatakan, mereka membahas tentang situasi hukum dan politik yang sedang terjadi di Tanah Air akhir-akhir ini.
“Secara spesifik juga dijelaskan masalah Papua dan komitmen Indonesia untuk menyelesaikan berbagai masalah pelanggaran HAM dan masalah masa lalu,” ujarnya.
Tantowi mengatakan untuk negara maju seperti Selandia Baru, isu HAM selalu menjadi masalah penting bagi mereka. Tantowi merasa bersyukur karena Menko Polhukam, Mahfud MD, bisa menjelaskan berbagai persoalan secara gamblang.
Terkait kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua, Tantowi membenarkan ada sejumlah kalangan di Selandia Baru mendukung perlawanan yang dilakukan masyarakat Papua. Namun, dukungan itu tidak mewakili pernyataan sikap dari negara.
Baca Juga: Dubes Tantowi Yahya Tepis Tudingan Bantuan Luar Negeri Indonesia Dikaitkan Dengan Isu Papua
“Adanya suara yang mendukung Papua itu adalah opini pribadi, dari beberapa anggota parlemen, kemudian media dan NGO. Tapi sikap resmi pemerintah Selandia Baru tidak berubah. Mereka mendukung wilayah teritorial Indonesia di mana di dalamnya termasuk Papua,” tegas Tantowi. “Selandia Baru itu selalu mendukung kedaulatan Indonesia, mereka menghormati wilayah teritorial Indonesia dari Sabang sampai Merauke.”
Selain mengunjungi Kemenko Polhukam, Dubes dan Parlemen Selandia Baru sebelumnya telah bertemu dengan Pimpinan DPR, DPD serta Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi.
Terus Perangi Hoaks
Pada kesempatan yang sama, Dubes Tantowi memastikan akan terus mendukung langkah-langkah Pemerintah Indonesia dalam memerangi berita bohong atau hoaks terkait Papua dan Papua Barat.
Menurut dia, sejumlah pihak di Selandia Baru kerap termakan hoaks dan fitnah terhadap Pemerintah RI dalam masalah tersebut. Misalnya, soal integrasi Papua kembali ke NKRI yang disebutkan tidak sah.
Tantowi mengatakan, upaya pemberantasan hoaks yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah membuahkan hasil.
“Artinya mereka (masyarakat Selandia Baru) sudah tidak menelan lagi mentah-mentah informasi-informasi hoaks tersebut, karena selalu kita bantah. Mereka apresiasi sekali dan sudah terjadi perkembangan yang sangat berarti,” ujarnya.
Tantowi menambahkan, masalah Papua dan Papua Barat termasuk salah satu isu utama untuk kepentingan politik dalam negeri Selandia Baru sehingga kerap dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu.
Tugas Kedutaan Besar RI di Selandia Baru selalu memberikan klarifikasi atas hoaks maupun fitnah yang beredar. Jika klarifikasi tidak diberikan dengan cepat, informasi yang sebetulnya bohong bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran.
“Tugas kita, KBRI selaku perwakilan pemerintah itu adalah membantah, tapi tidak hanya membantah, kita juga memberikan informasi yang benar. Jadi setiap berita yang salah, itu tidak boleh kita biarkan, harus kita bantah tapi dibarengi fakta yang benar,” ungkap Tantowi.
BACA JUGA: Cek BREAKING NEWS, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini