Ceknricek.com–Kita semua harus kembali menengok masalah utama layanan kesehatan di Indonesia. Dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI, tg 23 Juni 2023 tahun lalu, Menteri PPN/ Kepala Bappenas menyatakan bahwa 9 dari 10 target rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Kesehatan terancam tidak tercapai alias gagal (Katadata.co.id 5/6 2023).
Persoalan Kesehatan kita menurut Bappenas :
Dari 10 indikator kesehatan yang dipaparkan Menteri PPN, sembilan diantaranya masih jauh dari target yang harus tercapai pada tahun 2024. Beberapa indikator yang tidak terpenuhi a.l. imunisasi dasar lengkap bayi yang baru mencapai 63,17% dari target sebesar 90%, angka balita stunting yang masih tinggi di angka 21,6% dari target 14%, eliminasi Malaria yang baru mencapai 372 dari target 405 Kabupaten/ Kota, eliminasi Kusta hanya mencakup 403 dari target 514 Kabupaten/ Kota, insidensi TBC yang masih di angka 354 dari target 297/ 100 ribu populasi, persentase balita wasting (bertubuh kurus) masih 7,7% dari target 7%, dan angka perokok anak yang masih 9,1% dari target turun sampai 8,7%.
Indikator berikutnya yang gagal terpenuhi targetnya adalah terkait fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 3 jelas disebutkan kewajiban negara untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/ Puskesmas yang terakreditasi hanya mencapai angka 56,4% dari target 100%, dan pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas sesuai standar yang hanya mencapai 56,07% dari target sebanyak 83% puskesmas.
Beberapa target yang gagal tercapai seperti imunisasi dasar lengkap pada bayi, tingginya angka balita stunting, serta eliminasi penyakit Malaria, TBC, dan Kusta yang masih jauh dari target adalah ancaman serius terhadap tercapainya Indonesia Emas tahun 2045. Balita stunting dengan imunisasi dasar yang tidak lengkap ini akan berusia antara 27-32 tahun pada 2045 nanti, sehingga ada ancaman bukannya ‘bonus demografi’ yang akan kita dapatkan melainkan sebuah ‘bencana demografi’.
Menkes yang paling bertanggung-jawab atas semua persoalan layanan kesehatan: Kesehatan adalah hak rakyat dan kewajiban konstitusi kehadiran negara ini, dan Kementerian Kesehatan adalah kepanjangan tangan negara yang paling bertanggung jawab atas terpenuhinya kewajiban ini. Menkes harus benar-benar fokus pada upaya mencari solusi terhadap semua persoalan yang diungkap oleh Menteri PPN/ Ketua Bappenas ini. Tanpa mencari akar permasalahan penyebabnya, persoalan ini akan tidak pernah terselesaikan dan tentu rakyat banyaklah yang akan merasakan akibatnya.
Terkait kegagalan pencapaian target eliminasi beberapa penyakit rakyat miskin seperti Kusta, Malaria, TBC, Balita Kurang Gizi, serta jumlah perokok anak yang tak kunjung turun? Apakah kehadiran RS Internasional dengan fasilitas mewah di pelbagai daerah, termasuk pembangunan 30 RS Tiongkok akan punya andil dalam mengatasi pelbagai persoalan kesehatan dasar tersebut di atas ? Apakah hadirnya Beijing Genomik Institute dengan banyak peralatan canggih untuk pengumpulan data genomik bisa berimbas pada turunnya angka balita Stunting/ Tengkes ?
Terkait dengan pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas, dari total 10.292 ada 3285 (31,6%) yang tidak punya dokter gigi ttps://databoks.katadata.co.id). Padahal tersedia 2500 lulusan dokter gigi baru setiap tahun, dan dari total 42.000 dokter gigi umum, baru sekitar 30% saja yang bekerja di fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah (https://pdgi.or.id). Jelas terlihat dari data tersebut di atas bahwa persoalan sebenarnya lebih pada distribusi SDM dokter, dokter gigi, dan Nakes lainnya, bukan pada produksinya semata.
Penyebab gagalnya pemenuhan kebutuhan Nakes untuk Puskesmas :
Pertanyaannya adalah mengapa dokter gigi tidak berminat mengisi ke 3285 puskesmas tersebut, jangan-jangan mereka mesti cabut gigi di atas kursi rotan? Atau karena fakta bahwa oleh Pemda dokter dan dokter gigi (yang perlu sekolah lebih dari 6 tahun) diberikan penghargaan yang sama dengan profesi lain sesuai pangkat dan golongannya, bukan atas dasar kinerja atau kelangkaan profesinya. Belum lagi tunjangan tambahan penghasilan yang sering tidak dibayarkan selama berbulan-bulan. sebagai contoh, RSUD Chasan Boesoirie, Ternate (Maluku Utara) tidak bisa memenuhi kewajibannya membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) selama 15 bulan untuk 700 tenaga kesehatan PNS, 200 pegawai non-PNS, serta 20 orang tenaga dokter, demikian ungkap Indotimur.com tg. 9/1/2023 (https://indotimur.com/kesehatan/).
Persoalan pokok lainnya adalah keterbatasan kemampuan pemerintah untuk menyerap tenaga spesialis dan nakes lainnya untuk menjadi ASN. Saat ini sekitar satu juta Nakes bekerja di berbagai daerah sebagai tenaga honorer, dan tahun ini pemerintah hanya bisa mengangkat kurang dari 20 % Nakes tsb untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) (https://sehatnegeriku.kemkes.go.id). Terkait dengan tenaga honorer ini, di sebuah ibukota provinsi, Nakes dengan tingkat pendidikan D3 mendapatkan gaji bulanan hanya 900 ribu rupiah, dan yang berpendidikan S1-S2 memperoleh 1,1 juta rupiah perbulan. Pada saat yang sama, upah minimum kota (UMK) di tempat itu adalah 2,9 juta rupiah.
Jadi jelas terlihat bahwa, pemerintah tidak memiliki rasa kemanusiaan dengan memaksa para nakes ini untuk mengabdi dan bekerja tanpa imbalan kesejahteraan yang layak. Meskipun para nakes ini disumpah untuk bekerja mengabdi kepada kemanusiaan, tapi hak-hak konstitusional mereka untuk hidup sejahtera sama sekali tidak diperhatikan (pasal 28 H, ayat 1 UUD 1945).
Persoalan kesejahteraan Nakes di daerah adalah sekedar puncak dari Gunung Es, yang menkes selalu ingkar dari tanggung jawab dengan mengatakan (melalui para buzzer dengan sebutan staf teknis khusus komunikasi, atau apapun namanya) bahwa itu adalah tanggung jawab Pemda.
Solusi yang tidak sesuai dengan Permasalahan Kesehatan yang ada:
Lalu apakah semua persoalan diatas bisa terselesaikan dengan menggandeng Elon Musk untuk menghadirkan internet mahal di semua puskesmas ( Starlink membutuhkan alat Router yang berharga 10-17 juta rupiah). Rasa-rasanya rakyat lebih butuh adanya dokter gigi di puskesmas daripada Starlink, karena secanggih apapun internetnya pasien sakit gigi tidak mungkin bisa dicabut giginya via zoom.
Jangankan para dokter umum di lebih dari 10 ribu Puskesmas yang jadi terkaget-kaget, para pemain bola di kampung saya juga tertawa terbahak-bahak sampai sakit perut, ketika baru-baru ini menkes bicara mau mendatangkan Dokter Asing, meniru Naturalisasi ala Timnas Bola (https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240521111639-532-1100284/menkes-mau- datangkan-dokter-asing-tiru-naturalisasi-ala-timnas-bola). Kegagalan pencapaian 9 dari 10 target indikator RPJMN Bidang Kesehatan tahun 2020-2024 yang disampaikan oleh Menteri PPN/ ketua Bappenas sama sekali tidak menyinggung tentang kurangnya kualitas layanan kesehatan oleh dokter Indonesia, sehingga mendatangkan tenaga dokter asing jelas bukan solusi. Selain itu, ternyata tidak ada landasan studi dasar yang valid terkait tidak tercukupi/ lemahnya jangkauan fasilitas internet yang selama ini tersedia di Puskesmas, sehingga menghadirkan Elon Musk dengan Starlink nya sama sekali bukan solusi atas persoalan yang ada.
Mengingat menkes sebagai otoritas yang paling bertanggung jawab atas berbagai persoalan layanan kesehatan di negeri ini, apakah masih perlu dicari juga kambing hitam lain untuk semua kegagalan tersebut di atas. Apakah menkes juga akan menyalahkan organisasi profesi dokter gigi (PDGI) sebagai penyebab tidak hadirnya dokter gigi di lebih dari 3200 Puskesmas. Faktanya, semua solusi dan langkah yang dilakukan menkes ini bak peribahasa “jauh Panggang dari Api”. Sehingga rasanya patut diusulkan untuk mendatangkan menkes Asing- Naturalisasi demi masa depan layanan kesehatan bagi Rakyat, demi menatap Indonesia Emas tahun 2045.
@)Zainal Muttaqin, Praktisi Medis dan Pengampu Pendidikan Dokter- Dokter Spesialis, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro