Ceknricek.com—Direktur eksekutif Lembaga Advokasi Halal (Indonesia Halal Watch/IHW), Dr. H. Ikhsan Abdullah, mengeluarkan himbauan, agar pengusaha makanan mencantumkan informasi halal. Dalam rilis yang diterima redaksi, Kamis (14/10/21), Ikhsan Abdullah memaparkan keyakinan Islam dan Kristen Protestan mengkonsumsi makanan halal merupakan suatu perintah. Demikian pula beberapa ajaran agama lain juga terdapat kesamaan, karena makanan halal adalah baik untuk tubuh.
“Dalam hal memilih produk makanan dan minuman, haruslah berhati-hati karena kemajuan teknologi pangan, percampuran bahan dalam proses produksi adalah hal niscaya. Penyimpanan makanan halal pun haruslah diperhatikan karena makanan halal tidak boleh terkontaminasi dengan makanan haram. Demikian pula alat angkut atau logistik, harus dipastikan produk halal tidak boleh diangkut dan tercampur dengan yang tidak halal. Produk makanan, minuman yang halal bisa juga berubah konteksnya menjadi haram jika cara pengolahannya tidak sesuai dengan syariat. Contohnya ketika ayam goreng yang lezat saat disembelih tidak dengan nama Allah Swt atau dalam prosesnya, misal ayam goreng tersebut diberikan bumbu yang tidak halal sehingga menjadi terkontaminasi dan menjadi haram, “tulis siaran pers tersebut.
IHW menulis, di masa pandemic penjualan makanan dan minuman hampir sebagian besar dilakukan melalui On Line. Penjual dan pembeli bertransaksi (bermuamalah) via daring. Pembeli hanya melihat produk melalui sajian visual, sangat terbatas untuk berinteraksi dengan penjual maupun produsennya. Apalagi saat ini jugabermunculan reseller, sehingga informasi tuntas terhadap suatu produk menjadi terbatas.
“Sangat berbeda bila transaksinya dilakukan secara langsung. Informasi detail pasti bisa diperoleh termasuk informasi kehalalan suatu produk. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk mendapatkan jaminan atas kehalalan suatu produk sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (“UU JPH”), yang beberapa ketentuannya telah diubah, dihapus, atau ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”),”kata IHW.
IHW melanjutkan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 UU JPH, mengatur bahwa “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Bagi pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang tidak halal , maka pelaku usaha tersebut wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. Pasca ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (“PP 39/2021”) pada tanggal 2 Februari 2021, terdapat pokok pengaturan dalam PP 39/2021 yang menjadi perhatian IHW yaitu mengenai Produk yang wajib diberikan keterangan tidak halal. Mencermati pengaturan pada PP 39/2021 yaitu Pasal 2 ayat (3), yakni:
Pasal 2:
1)Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
2)Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
3)Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal.
IHW mendukung kebijakan pemerintah yang melindungi warga negaranya dalam hal mengkonsumsi dan mempergunakan produk. “Maka melalui Webinar ini kami berharap menjadi forum Edukasi Sosialisasi dan himbauan kepada pelaku usaha dan pengguna jasa layanan E-commerce khususnya yang menjual produk makanan dan minuman, agar dapat mentaati ketentuan tersebut dengan mencantumkan layanan informasi halal demikian juga terhadap yang tidak halal, sesuai ketentuan dalam PP 39/2021,”tulis IHW.
IHW memandang informasi halal dan tidak halal suatu produk adalah sangat penting, terutama untuk produk makanan dan minuman yang telah bersertifikat halal ini, diharapkan masing – masing individu lebih berhati – hati dalam memilih produk ” Teliti sebelum membeli”. Saat ini pembelian makanan atau groceries melalui perdagangan daring (E-commerce) di masa pandemi COVID-19 mengalami peningkatan yang signifikan.
“Indonesia Halal Watch sangat mengapresiasi niatan Pemerintah untuk menghimbau kepada seluruh pelaku usaha, serta layanan jasa E-commerce yang bekerja sama dengan pelaku usaha agar dapat mematuhi PP 39/2021, sehingga termasuk jasa layanan dan antaranya pun wajib memahami dan mematuhi ketentuan tersebut. Ini juga dalam rangka meningkatkan kepercayaan konsumen dan peningkatan penjualan dan omset produsen, serta kenyamanan konsumen (consumer satisfaction),”pungkas IHW.