Ceknricek.com–Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Reisa Broto Asmoro mengatakan, asosiasi pengelola mal dan pusat perbelanjaan sebaiknya menjaga ruang publik agar aman dari Covid-19 selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Asosiasi juga diminta memaksimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi selama periode tersebut.
“Kami serukan kepada asosiasi mal dan pusat perbelanjaan agar mengingatkan anggotanya kewajiban menjaga ruang publik aman dari Covid-19,” ujar Reisa, dalam keterangan pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/11/21).
“Pastikan aplikasi PeduliLindungi diaktifkan di pintu masuk agak tak ada kasus aktif Covid-19 yang dapat berkeliaran di mal dan pusat berbelanjaan,” tegasnya.
Reisa menekankan, hal itu juga berlaku untuk pasar dan kantor. Dia menjelaskan, sejumlah kebijakan pemerintah yang diberlakukan selama Natal-Tahun Baru bertujuan untuk mengurangi potensi kerumunan. Sehingga pada akhirnya akan memutus transmisi dan menutup ruang bagi Covid-19 kembali merajalela.
“Kemampuan bersama kita menghadapi periode Natal-Tahun Baru pada pandemi ini akan membuktikan kekompakan untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga kenaikan kasus Covid-19,” tambah Reisa.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 2019 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022. Instruksi menteri ini mulai berlaku pada 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.
Dalam aturan ini, Mendagri Tito Karnavian memberikan instruksi kepada gubernur dan bupati/wali kota mengenai jam operasional pusat perbelanjaan atau mal. Adapun, menurut Inmendagri Nomor 62, jam operasional mal diperpanjang dari yang semula 10.00 – 21.00 waktu setempat menjadi 09.00 – 22.00 waktu setempat.
Inmendagri menjelaskan, perpanjangan jam operasional ini untuk mencegah kerumunan pada jam tertentu. Akan tetapi, aturan itu menegaskan, jumlah pengunjung di mal dibatasi tidak melebihi 50 persen dari kapasitas total serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.