Ceknricek.com–Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendapat tugas baru. Ia diminta Presiden Joko Widodo mengurus minyak goreng.Hal itu terungkap dalam acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (Gamki).
Luhut mengaku, sebelumnya sudah siap hadir langsung ke acara tersebut. Namun, ia kemudian tak bisa hadir dan kemudian berpartisapi dalam acara itu secara virtual. Sebab, Jokowi memintanya untuk mengurus minyak goreng.
“Saya terimakasih sekali diundang di dies natalies ke-60 GAMKI ini. Saya minta maaf tidak bisa hadir sendiri, sebenarnya sudah siap untuk hadir di sana,” kata Luhut seperti dikutip dari Youtube Gamki Balikpapan, Selasa (24/5/22).
“Tapi tiba-tiba Presiden memerintahkan saya untuk ngurus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari yang lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng. Kita berharap itu bisa nanti kita, tidak terlalu lama kita selesaikan,” sambungnya.
Luhut mengatakan, umur 60 bukanlah umur yang muda lagi. Menurutnya, usia tersebut merupakan usia yang matang untuk organisasi.
“Umur 60 bukan muda lagi, jadi Gamki ini saya kira satu organisasi yang cukup matang,” ujarnya.
Sementara Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, menjelaskan, Luhut diminta langsung oleh Presiden untuk membantu ketersediaan minyak goreng, khususnya di Jawa dan Bali. “Pak Menko Maritim dan Investasi diminta Presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa Bali,” kata Jodi, Senin (23/5/22).
Dalam melaksanakan tugas itu, Luhut tak sendiri. Dia juga bakal berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai koordinatornya. Dilibatkan pula kementerian/lembaga lain untuk mengurus persoalan teknis mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), bahkan Kejaksaan Agung untuk pengawasannya.
“Pemerintah akan mengawasi secara ketat kebijakan pascalarangan ekspor ini dan akan terus melakukan paralel meeting terkait hal ini,” ujar Jodi.
Jodi menambahkan, pemerintah bakal menggunakan aplikasi digital untuk melaksanakan pengawasan ini. Diharapkan, persoalan mahal dan langkanya minyak goreng di Indonesia dapat segera teratasi.