Ceknricek.com — Mantan Gubernur Kepri (Kepulauan Riau) 2005-2010 Ismeth Abdullah mulai bergerilya. Ia dikabarkan siap bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilkada) Kepri 2020 mendatang. Arus dukungan terhadap hadirnya sosok mantan Ketua Otorita Batam, perlahan-lahan mulai nampak. Namun demikian, ada yang menyambut gembira, tetapi banyak juga yang pesimis alias ragu-ragu.
Rabu (24/7) malam lalu Ismeth Abdullah bersama pendukungnya, Suryanto Bone dan Alfan Suheri mengadakan pertemuan khusus di gedung perkumpulan Bugis Centre, di wilayah Bengkong, Kodya Batam. Pendiri Bugis Centre Andi Bachtiar Lebopatingewa yang bertindak sebagai tuan rumah menfasilitasi pertemuan itu. Ia tampak hadir dari awal sampai akhir.
Pada kesempatan itu, Ismeth Abdullah meminta doa restu dan dukungan masyarakat Batam dan Kepri, khususnya etnis Melayu dan Bugis yang diketahui sangat banyak jumlahnya melalui tokoh-tokohnya yang menjadi pendiri dan pengurus inti organisasi Bugis Centre.
Foto : Istimewa
Bugis Centre adalah lembaga konsultan dan pengkajian yang sudah berdiri sejak lama di Batam. Kehadiran lembaga Bugis Centre sangat menonjol di dalam turut memperjuangkan kemajuan propinsi Kepri dan Batam khususnya di bidang pengembangan ekonomi. Nama besar seperti mantan Presiden ketiga Prof. BJ.Habibie dan Wapres Jusuf Kalla adalah tokoh-tokoh yang berada dibelakang berdirinya lembaga Bugis Centre sebagai dewan penyantun.
Terkait dengan mencuatnya nama Ismeth Abdullah sebagai calon Gubernur Kepri pada Pilgub 2020 yang akan datang, mengundang perbincangan masyarakat luas. Bukan cuma di Kepri dan Batam, bahkan juga di kalangan elite dan petinggi politik di Jakarta. Ada yang pro dan ada pula yang kontra.
Bagi kalangan yang pro mengatakan menyambut gembira karena situasi dan kondisi Propinsi Kepri saat ini sedang dirundung duka nestapa, Soalnya Gubernur Kepri Nurdin Basirun pada tanggal 11 Juli yang lalu telah ditangkap oleh KPK karena dugaan korupsi proyek reklamasi dan kini di tahan di rumah tahanan KPK di Jakarta.
Masyarakat berharap, propinsi Kepri termasuk Batam harus segera memperoleh pemimpin baru yang diyakini memiliki kemampuan mengendalikan keadaan. Termasuk memulihkan kepercayaan masyarakat, dunia usaha dan calon investor dalam dan luar negeri.
Foto : Istimewa
Selain Ismet Abdullah, ada beberapa nama calon gubernur lain bermunculan sekarang di Batam, seperti Isdianto yang semula Wagub sekarang Plt Gubernur Kepri, Soeryo Respationo mantan Wagub Kepri yang juga Ketua DPD PDIP Kepri, Anshar Achmad Ketua DPD Golkar Kepri dan ada pula yang menyebut nama Mohammad Rudi Walikota Batam.
Pemunculan nama Ismeth Abdullah, bagi kalangan yang kontra dianggap hanya mengganggu saja dan tidak ada jalannya. Alasannya Ismeth Abdullah pernah menjadi narapidana kasus mobil Damkar tahun 2010.
Foto : Istimewa
Diperkirakan akan ada penolakan dari masyarakat atau pesaing politik Ismeth yang akan mengangkat kasus ini kembali. Soalnya ada anggapan mantan narapidana tidak boleh lagi maju mencalonkan diri jadi pejabat publik. Namun kepastian mengenai ketentuan ini masih dipertanyakan.
Bagaimanakah nasib perjalanan perjuangan Ismeth Abdullah yang pernah menjadi Ketua Otorita Batam atau BIDA ( Batam Industrial Development Authority) pada 1998 2004, untuk menapaki kembali jalur politik sebagai Gubernur Kepulauan Riau?. Yang pasti tidak akan mulus. Karena banyak kompetitor yang akan melakukan berbagai upaya untuk merebut kursi Kepri satu.
Napi Korupsi
Sekadar mengingatkan, Ismeth Abdullah, divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, 23 Agustus 2010. Ia terbukti bersalah melakukan penunjukan langsung dan memperkaya orang lain atau korporasi dalam proyek pengadaan enam mobil pemadam kebakaran di Otorita Batam tahun 2004 dan 2005.
Foto : Okezone.com
Selain divonis penjara dua tahun, Ismeth juga diharuskan membayar denda senilai Rp 100 juta atau harus menggantinya dengan hukuman penjara selama tiga bulan. Ketua Majelis Hakim, Tjokorda Rae Suamba, menyatakan, Ismeth telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 3 ayat 1 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Ismeth selaku Ketua Otorita Batam dianggap terbukti memperkaya orang lain dan menyalahgunakan kewenangannya dalam pengadaan enam mobil damkar dengan penunjukan langsung ke perusahaan milik (alm) Hengky Samuel Daud, PT Satal Nusantara, pada 2004-2005, yang merugikan negara Rp 5,4 miliar.
Kisah Gubernur Aceh
Kisah yang hampir sama juga terekam dalam perjalanan kasus Abdullah Puteh. Ia ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi pengadaan helikopter MI-2 oleh Pemda Aceh, saat menjabat Gubernur Aceh (2000-2004).
Kasusnya terungkap ketika Pemda Aceh berniat membeli helikopter MI-2 bermerek PLC Rostov asal Rusia senilai Rp12,6 miliar. Uang tersebut diperoleh dari 13 kabupaten/kota di Aceh yang masing-masing menyumbang Rp700 juta, dan Rp3,5 miliar sisanya dibebankan kepada Pemprov Aceh.
Padahal, dua tahun sebelumnya, pihak TNI AL juga membeli helikopter yang sama namun dengan harga yang jauh lebih murah, Rp6,5 miliar saja. Dengan demikian, Puteh diduga mendapatkan keuntungan dari pembelian helikopter tersebut lebih dari US$1 juta saat itu.
Foto : Dialeksis
Pada 11 April 2005, Puteh divonis hukuman penjara 10 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Segera setelah putusan dikeluarkan, Departemen Dalam Negeri secara resmi memberhentikan Puteh, yang sebelumnya dinonaktifkan sebagai gubernur. Pada 18 November 2009, Puteh keluar dari balik jeruji besi setelah dinyatakan bebas bersyarat dan kemudian benar-benar bebas pada 2013.
Status mantan napi korupsi tak menyurutkan langkah politiknya. Puteh kembali ikut berlaga dalam Pileg 2019 sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dalam proses tahapan pendaftaran langkahnya sempat tercegat. Namun belakangan Puteh bernafas lega setelah ketua majelis sidang Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh mengabulkan gugatannya atas dasar amanat UUD 1945, yaitu hak dipilih dan memilih seseorang dijamin oleh konstitusi. Berkat putusan itu, kini Puteh kembali menyandang status terhormat sebagai anggota DPD periode 2019-2024 asal Aceh.
Bupati Kudus
Langkah yang kini ditempuh Ismeth Abdullah seperti mengilas balik sejumlah (mantan) narapidana kasus korupsi yang kembali berlaga di Pilkada.
Kasus terbaru menyeruak dari penangkapan Bupati Kudus Muhammad Tamzil dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (26/7). Ia ditetapkan sebagai tersangka, Sabtu (27/7), dalam kasus dugaan jual-beli jabatan. Tamzil diduga menerima suap terkait pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus tahun 2019.
Itu bukan kali pertama Tamzil berurusan dengan kasus korupsi. Sebelumnya, saat menjabat bupati Kudus (2003-2008), Tamzil divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, 22 bulan penjara. Dalam putusan, 22 Februari 2015, majelis hakim menyatakan, ia terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam kasus korupsi pengadaan sarana prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun 2004 dengan anggaran Rp21.848.079.500. Tamzil mendekam di mendekam di LP Kedungpane, Semarang, sebelum kemudian dibebaskan pada 26 Desember 2015.
Fotografer : Ashar/Ceknricek.com
Tamzil rupanya bukan orang “sembarangan”. Keluar dari penjara, mantan napi korupsi itu kembali maju sebagai bupati dalam Pilkada Kudus 2018. Berpasangan dengan Hartopo, mereka memenangi Pilkada setelah mengalahkan empat pasangan lainnya. Pasangan Tamzil-Hartono (Top) memeroleh 213.990 suara, sekitar 42,51 persen, mengungguli tiga pasangan lainnya. Mereka dilantik menjadi Bupati Kudus, 24 September 2018.
Belum genap setahun menduduki jabatan itu, kini Tamzil kembali terjerat kasus korupsi.
Apakah langkah Ismeth Abdullah dalam upayanya meraih kembali jabatan Gubernur Kepri bisa berjalan mulus?
Masih harus ditunggu. Yang pasti, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief berharap, partai politik tidak lagi mengusung tokoh dengan rekam jejak buruk sebagai calon kepala daerah atau pemimpin lainnya. “Apalagi mantan napi korupsi,” kata Laode di Gedung Pusdiklat Kemensetneg, Cilandak, Jakarta Selatan, Minggu (28/7).
Laporan : Wartawan Ceknricek.com di Batam