Ceknricek.com — Massa yang menamakan dirinya “Aksi Damai 221 Priok Bersatu” mendatangi Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (22/1) siang.
Kedatangan mereka dipicu oleh pernyataan Menkumham Yasonna Laoly yang mengatakan kemiskinan adalah sumber tindakan kriminal. Yasonna juga membandingkan masyarakat yang tinggal di kawasan elit Menteng dengan Tanjung Priok yang identik dengan wilayah miskin.
Pernyataan tersebut disampaikan Yasonna pada “Resolusi Pemasyarakatan 2020” Direktorat Pemasyarakatan (Dirjen PAS) di Lapas Kelas II A Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (16/1). Ia menyatakan, kemiskinan adalah sumber tindakan kriminal.
Menkumham mencontohkan, anak yang lahir dari kawasan Tanjung Priok yang terkenal keras dan Menteng yang terkenal sebagai kawasan elit, akan tumbuh besar dengan cara berbeda.
Baca Juga: Ribuan Buruh Demo di DPR Menolak Omnibus Law
“Yang membuat itu menjadi besar adalah penyakit sosial yang ada. Itu sebabnya kejahatan lebih banyak terjadi di daerah-daerah miskin. Slum areas (daerah kumuh), bukan di Menteng. Anak-anak Menteng tidak. Tapi coba pergi ke Tanjung Priok, di situ ada kriminal, lahir dari kemiskinan,” katanya.
Aksi Damai
Bachtiar, salah satu perwakilan massa menyatakan, masyarakat Tanjung Priok tidak terima dengan pernyataan Yasonna. Ia memastikan, kedatangan mereka untuk melakukan aksi damai dan tidak untuk membuat kerusuhan. “Aksi damai bahwa kami punya martabat walau dinyatakan daerah keras, kami membawa aksi damai,” kata dia.
Antara melaporkan, massa berdatangan mulai pukul 11.30 WIB menggunakan sepeda motor, metromini dan mobil komando. Mereka berkonvoi dari Simpang Mambo menuju Kemenkumham.
Bachtiar tergerak ikut aksi atas panggilan nurani sebagai warga asli Tanjung Priok. Mereka berasal dari wilayah Warakas, Cilincing, Marunda, Ancol dan Sunter. Massa memadati ruas Jalan Rasuna Said dan samping kantor Kemenkumham.
Massa membawa sejumlah atribut seperti bendera Merah Putih, bendera ormas dan poster-poster. Mereka menuntut Menkumham menyampaikan permintaan maaf.
Polda Metro Jaya mengerahkan 200 personel untuk mengawal aksi massa tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus menyebutkan massa sudah memberikan surat permohonan izin menggelar aksi.
Kombes Yusri juga menyebutkan rekayasa lalu lintas sudah disiapkan, namun masih bersifat situasional.
BACA JUGA: Cek SEJARAH, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.