Ceknricek.com–Harmoko wafat. Mantan Menteri Penerangan, Ketua Umum Golkar, dan Ketua DPR/MPR itu meninggal dunia Minggu malam (4/7) di RSPAD akibat Covid-19. Indonesia kehilangan tokoh yang sering dijuluki Hari-Hari Omong Kosong dibalik kepiawaiannya sebagai Juru Bicara Presiden Soeharto.
Atas Petunjuk Bapak Presiden adalah kalimat yang selalu diucapkan Harmoko setiap memulai penjelasannya saat konferensi pers atau ketika dicegat wartawan. Itulah ciri khas Harmoko sebagai juru bicara Istana. Apapun yang dikatakannya selalu atas petunjuk Presiden Soeharto.
Di zaman Pak Harto, selain Menteri Penerangan Harmoko, ada juga Mensesneg Moerdiono yang sering menjadi juru bicara presiden. Jika memberikan keterangan, Moerdiono suka menyebalkan wartawan. Kalimat-kalimat yang diucapkan selalu pelan, sering terbata-bata, dan banyak “eu….euu” –nya. Tapi nyaris apa yang diucapkannya tidak pernah ada koreksi. Selalu akurat.
Lain lagi dengan gaya Harmoko yang bertugas menjelaskan hasil Sidang Kabinet. Harmoko seorang orator dan komunikator. Kalau bicara suaranya keras dan tegas. Satu ciri khasnya, penjelasan Harmoko selalu didahului kalimat: “Atas petunjuk Bapak Presiden…”.
Sebagai juru bicara, Harmoko bicara atas nama dan atas petunjuk Presiden. Jadi, jarang sekali blunder. Apa yang Ia katakan A, memang A. Kalau Harmoko bilang harga cabe merah keriting Rp35.000 per kg, ya… di pasar-pasar dimanapun harganya sama Rp35.000. Baik itu di Pasar Induk Kramat Jati atau di Pasar Beringharjo, Yogyakarta.
Harmoko juga jitu dalam membaca bahasa tubuh Pak Harto dan akurat menerjemahkannya. Suatu ketika Harmoko melihat Pak Harto membaca koran dan menunjuk-nunjuk headline koran itu. Pak Harto tidak bilang apa-apa. Hanya senyum-senyum mesem saja. Cuma koran itu kemudian dilipat-lipatnya. Besoknya, Harmoko mengumumkan koran tersebut dibreidel!
Saya cukup mengenal tokoh yang sering disebut Hari-Hari Omong Kosong itu. Waktu saya menjadi wartawan Kantor Berita Antara, setiap Sabtu-Minggu selama lebih dua tahun, saya selalu mengikuti Menteri Penerangan dan Ketua Umum Golkar itu keliling ke 305 kabupaten/kota se-Indonesia. Saya menyaksikan bagaimana gaya Harmoko berkomunikasi dengan rakyat dalam acara Temu Kader Golkar atau Safari Ramadhan Menteri Penerangan.
Saya lihat, Harmoko piawai menjelaskan kebijakan-kebijakan negara dalam bahasa sederhana yang membumi dimengerti rakyat. Bahkan bilamana perlu Ia tidak menggunakan kata-kata sama sekali. Bagaimana mungkin juru bicara tidak bicara tapi rakyat faham? Harmoko bisa melakukan itu.
Saya kasih contoh, untuk menjelaskan bahwa pemerintah sangat membantu dan memperhatikan nasib rakyat kecil, Harmoko tidak bicara berbusa-busa. Ia cukup memanggil seorang buruh, petani atau nelayan, untuk naik panggung, kemudian Harmoko menggendongnya. Spontan. Tanpa disangka-sangka. Dalam hiruk pikuk dan tepuk tangan yang meriah, Harmoko membuktikan bahwa: Pemerintah mendukung wong cilik!
Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Zaman SBY kita mengenal sejumlah juru bicara. Ada juru bicara bidang isu-isu dalam negeri dan ada juru bicara bidang luar negeri. SBY tahu tidak semua isu dikuasai oleh seorang juru bicara. Pada periode jabatan pertamanya, SBY menunjuk Dino Patti Jalal untuk urusan luar negeri dan Andi Mallarangeng untuk urusan dalam negeri. Pada periode kedua, SBY memilih Julian Aldrin Pasha untuk urusan luar negeri dan Daniel Sparingga untuk urusan dalam negeri.
Jokowi sekarang memiliki Fadjroel Rachman sebagai Juru bicara Presiden. Sebagai jubir presiden, Fadjroel yang mantan aktivis bisa bicara atas nama presiden untuk semua isu, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Dalam masa apapun, dulu maupun sekarang, negara memerlukan juru bicara yang handal. Apalagi dalam situasi krisis pandemi Covid-19 sekarang ini dimana terjadi perang opini. Siapa menguasai opini publik, dia menguasai dunia. Makanya: The role of a savvy spokesperson is very important to win the heart and mind of the people. Peran juru bicara yang handal sangat penting untuk memenangi hati dan jiwa rakyat. Bukan sebaliknya membuat rakyat jadi bingung karena ucapan jurubicara diralat oleh pejabat lain.
Adanya juru bicara itu untuk mengatasi kekisruhan dan simpang siurnya pemberitaan.
Juru bicara ditunjuk untuk melakukan news management, pengelolaan atau pengaturan berita.
Mengapa berita dari Istana harus diatur? Sebab arus berita yang tak terkendali, informasi yang bertentangan antara satu pejabat dengan pejabat lain, dan pemberitaan yang penuh kejutan, justeru membuat suasana gonjang-ganjing dan panas dingin. Selain tidak menguntungkan, pada akhirnya itu menggerogoti kredibilitas pemerintah sendiri.
Michael Parenti dalam buku Politics of Mass Media, mengatakan pemerintah punya kemampuan luar biasa untuk mempengaruhi media massa dengan memberikan informasi yang dibuat secara sadar untuk menghadirkan suatu cara pandang atau kesan tertentu.
Untuk itu, Presiden memerlukan juru bicara yang benar-benar punya pengetahuan tentang arah kebijakan presiden dan punya legitimasi kuat, sehingga tidak mudah diralat atau bahkan dianulir lembaga lain. Kalau pernyataan juru bicara presiden sering salah dan diralat pejabat lain, itu akan berakibat pemerintah dan presiden tidak lagi dipercaya rakyat. Apalagi kalau statement itu tidak akurat dan berubah-ubah. Publik akan bingung yang mana informasi yang harus dipegang kalau “esuk dele sore tempe” (pagi kedelai, sore tempe).
Harmoko, suka atau tidak suka, diakui sebagai juru bicara presiden yang bisa akurat menjelaskan apapun kebijakan Presiden, baik yang disampaikan langsung Pak Harto atau yang tidak langsung. Itu karena Harmoko faham betul budaya Jawa dan apa disebalik hati kebathinan Pak Harto.
Ketika Pak Harto mengatakan “Saya sudah TOP, tua, ompong dan peyot” sepertinya enggan dicalonkan sebagai presiden ke-7 kalinya, Harmoko mengerti betul kalau Pak Harto jauh di dalam hatinya masih mau kalau rakyat menghendaki. Harmoko yakin kalau sebagai patriot Pak Harto tidak akan “Tinggal gelanggang colong playu”.
Makanya sebagai Ketua Umum Golkar, Harmoko keliling safari temu kader untuk menanyakan apakah rakyat masih menghendaki Pak Harto dicalonkan kembali sebagai presiden. Setelah keliling temu kader ke 27 propinsi dan 305 kabupaten/kota, Harmoko berhasil meyakinkan Pak Harto bahwa rakyat masih menghendaki dan karenanya bersedia untuk terus jadi presiden.
Setelah Pak Harto terpilih ke-7 kalinya sebagai presiden, Harmoko menjadi Ketua DPR/MPR. Saat demo besar melanda Jakarta pada Mei 1998, Harmoko meminta Pak Harto lengser dari jabatan Presiden yang telah diduduki selama 32 tahun.
Tokoh yang hari-hari omong “Atas Petunjuk Bapak Presiden” itu meminta presiden mundur. Saya mendengar Pak Harto dan keluarga Cendana sangat terpukul diminta mundur oleh orang kepercayaannya itu. Sejak saat itu hubungan Pak Harto dan Harmoko menjadi renggang.
Pak Harto dan Harmoko kini sudah meninggal dunia. Kita doakan semoga keduanya husnul khotimah dan damai di alam barzah.
(Akhmad Kusaeni adalah dosen komunikasi di Tanri Abeng University)