Ceknricek.com — Boleh saja para pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kecewa berat atas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh tuntutan yang diajukan oleh pasangan 02. Nyatanya, Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memang tak mampu membuktikan bahwa pemilu yang digelar pada 17 April silam itu penuh kecurangan yang Terstruktur, Sistematik, dan Masif (TSM).
Sumber: Ashar/Ceknricek.com
Ada yang mengumpamakan kecurangan dalam Pemilu 2019 itu ibarat gunung es: sangat besar, namun yang tampak hanyalah puncaknya saja. Kecurangan itu juga seperti kentut, baunya sungguh tak sedap namun tidak ada yang dapat memberi gambaran seperti apa bentuknya. Bahkan, untuk menuduh siapa yang kentut pun sungguh sulit.
Lagi pula bagaimana mungkin tim pengacara BPN bisa mendapatkan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam waktu terbatas? Tim pengacara bukanlah aparat kepolisian yang memiliki akses untuk mendapatkan bukti-bukti yang dibutuhkan.
Sumber: Ashar/Ceknricek.com
Jadi sudahlah! Mengalah saja. Biarkan Joko Widodo-Maruf Amin menjadi Presiden RI periode 2019-2024. Lagi pula, Prabowo-Sandi juga sudah lempar handuk, nyerah. Koalisi Adil Makmur pun sudah dibubarkan. Partai politik pendukung dipersilakan untuk mencari jalan masing-masing: boleh nyeberang masuk barisan Jokowi-Maruf boleh juga oposisi. Terserah saja.
Sumber: Jogjainside
Partai Demokrat melalui Agus Harimurti Yudhoyono sudah memberi tanda-tanda ke arah seberang. Partai Amanat Nasional atau PAN, melalui Zulkifli Hasan, juga begitu. Namun belakangan langkah Zulhas–begitu panggilan akrab Ketum PAN–mulai agak kacau balau setelah Amien Rais mengancam akan menggelar Kongres Luar Biasa.
Enam Provinsi
Dalam politik, balas jasa bagi orang yang dianggap berjasa memenangkan pilpres itu sudah biasa. Itu wajar saja dan juga maklum saja. Di Indonesia, politik balas jasa sudah menjadi tradisi. Begitu juga yang dilakukan Jokowi saat ini, juga Susilo Bambang Yudhoyono, juga presiden sebelumnya.
Maka bersiap-siaplah para anggota tim sukses dan relawan untuk naik panggung. Jabatan menteri sangat terbatas, namun kursi komisaris BUMN, anak BUMN sampai cucu BUMN rasanya masih cukup longgar untuk dijadikan proyek balas jasa. Belum lagi badan-badan di lingkungan istana plus staf ahli menteri dan banyak lagi.
Lebih jauh lagi, kelapa daerah yang sudah repot-repot menjadi tim sukses dan secara terang-terangan berkampanye untuk 01 pada sebelum dan saat pilpres kemarin, sudah barang tentu bakal mendapat perhatian khusus juga.
Sumber: Istimewa
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, yang bilang seperti itu. Usai rapat bersama Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (17/6), Basuki mengatakan, Jokowi akan memberikan ‘perhatian khusus’ terhadap pembangunan di enam provinsi. Keenam provinsi yang dimaksud, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua.
Pembangunan 6 Provinsi. Sumber: Buletin
Masih ingat kan, bahwa enam provinsi yang disebut itu adalah daerah yang secara telak memenangkan Jokowi-Maruf dalam pilpres kemarin?
“Beliau memonitor proses yang diusulkan pak gubernur, bupati dan wali kota yang di Jateng, Jatim, Sulut, Bali, NTT, dan Papua,” terang Basuki yang menolak jika perhatian khusus itu diterjemahkan sebagai politik balas badi Jokowi kepada para kepala daerah tersebut.
Sumber: Merdeka
Selain Basuki, rapat tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.
Rupanya, para kepala daerah itu sudah mengusulkan apa yang mesti dibangun di daerah mereka masing-masing dengan APBN. Gubernur Papua, Lukas Enembe, misalnya, meminta pembangunan fasilitas untuk gerakan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020.
Saking seriusnya, Jokowi sampai-sampai mengatakan akan memantau apakah usulan dari para gubernur, bupati, dan wali kota di enam provinsi itu sudah ditindaklanjuti oleh para menteri atau belum.
Soal perhatian khusus itu juga sudah ditunjukkan Jokowi pada 22 April silam. Usai pilpres dan hitung cepat lembaga survei memenangkan dirinya dengan Maruf, ia mengundang tiga gubernur membahas mengenai percepatan infrastruktur dan persiapan peresmian beberapa proyek. Ketiga gubernur itu adalah Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat, dan Gubernur Bali I Wayan Koster.
Olly mengaku telah mengusulkan beberapa proyek besar di Sulawesi Utara agar menjadi prioritas pembangunan dan masuk dalam APBN tahun 2020. Adapun, proyek usulan tersebut antara lain adalah revitalisasi Bandara Sam Ratulangi Manado dan Danau Tondano.
Jalur Sutra
Selain mendapat perhatian khusus dengan mendapatkan kucuran APBN lebih, wilayah pendukung Jokowi-Maruf Amin nantinya juga bakal ramai oleh proyek China bertajuk Belt Road Initiative atau BRI.
Sumber: Kompas
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Tom Lembong pernah mengungkap, investasi China bernilai ratusan miliar dolar nantinya akan diarahkan di empat wilayah Indonesia. Keempat wilayah tersebut adalah Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Bali. Proyek ini untuk menghubungkan Visi Poros Maritim Global Presiden Jokowi. Nantinya wilayah ini diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan di masa depan Indonesia.
BRI rupanya terkonsentrasi di wilayah yang tidak banyak mendapatkan tantangan masyarakat setempat. Wilayah itu rata-rata memang lumbung suara Jokowi saat pilpres.
Nah, sekarang bagaimana dengan daerah lain? Percayalah, Jokowi tak ingin hanya menjadi presiden bagi pemilihnya saja. Itu terlalu kecil. Jokowi tentu akan berjuang dan bersikap sebisa mungkin menjadi presiden Indonesia.