Ceknricek.com — Menteri Pertahanan Korea Selatan Kim Yong Hyun memutuskan mengundurkan diri dari jabatan, menyusul gonjang-ganjing perkara status darurat militer.
“Saya telah menawarkan keinginan saya untuk mengundurkan diri kepada presiden, bertanggung jawab atas kekacauan yang ditimbulkan oleh deklarasi darurat militer,” kata Kim dalam sebuah pernyataan, Rabu (4/12/24).
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Selasa (3/12/24) malam mendadak menetapkan status darurat militer di Negeri Gingseng dengan alasan adanya ancaman dari Korea Utara dan kekuatan anti-negara.
Menurut sejumlah laporan, Kim yang mengusulkan Yoon untuk mendeklarasikan status darurat tersebut.
Pasca Yoon mengumumkan status itu, publik pun dilanda kebingungan dan kekhawatiran. Usut punya usut, status itu ditetapkan hanya karena situasi politik Yoon dengan para oposisi sedang membara.
Masyarakat marah dan mendesak Yoon mencabut status tersebut. Parlemen Korsel, yang didominasi partai oposisi, juga langsung menggelar pemungutan suara untuk membatalkan keputusan Yoon.
Menjelang pemungutan suara DPR, militer Korsel mulai turun ke jalan lengkap dengan persenjataannya. Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahkan sudah diblokade hingga para anggota DPR terpaksa melompati pagar untuk menerobos masuk.
Selang beberapa jam kemudian, Yoon mencabut status darurat militer. Parlemen berhasil mengumpulkan 192 dari 300 suara yang mendesak Yoon mencabut status tersebut.
Dalam pernyataannya, Kim Yong Hyun mengatakan 280 prajurit yang terjun ke jalan saat itu hanya mengikuti perintahnya sehingga dirinya yang sepenuhnya bertanggung jawab.
Ia berujar Kementerian Pertahanan akan terus mempertahankan kesiapan untuk menjaga pertahanan nasional dan keamanan masyarakat.
“Darurat militer telah dicabut dan masyarakat sekarang memulihkan kembali aktivitas harian mereka. Namun, situasi politik dalam negeri dan keamanan tidak mudah,” katanya.
“Kementerian Pertahanan menanggapi situasi ini dengan sangat serius dan akan menggunakan segala cara untuk memastikan bahwa operasi pertahanan dilakukan tanpa kemunduran sambil secara stabil mengelola masalah yang sedang dihadapi,” lanjut dia.
Pernyataan Kim ini muncul kurang dari satu jam setelah Partai Demokrat selaku partai oposisi terbesar mengusulkan mosi untuk menggulingkan dia.
Partai Demokrat bakal menyerahkan mosi tersebut ke sidang paripurna DPR pada Kamis (5/12/24) bersama dengan mosi penggulingan Yoon Suk Yeol.
Jika sudah dibawa ke paripurna, mosi tersebut harus dilakukan pemungutan suara dalam 24 sampai 72 jam.