Ceknricek.com — Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto diminta sungguh-sungguh membangun Sistem Inspeksi Maritim Nasional (Marine Surveillance System: ISR). Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (3/1).
“Saya minta kepada Pak Menhan agar sistem itu segera diintegrasikan sehingga segala sesuatu yang sifatnya cegah dini, harus dibangun yang canggih untuk mengawasi perairan Indonesia agar mendeteksi lebih dini kapal-kapal asing yang masuk dan melakukan kegiatan di perairan Indonesia,” katanya.
Menurut Kharis, informasi melalui ISR dalam sistem inspeksi maritim nasional menjadi kebutuhan yang mutlak diperlukan dalam rangka menghadapi perkembangan global di bidang pertahanan dan keamanan.
Baca Juga: Menhan Prabowo Ajak Anak Bangsa Bersatu Bela Negara
Ia juga meminta pemerintah Republik Indonesia segera menindak nyata di lapangan terhadap segala upaya negara manapun yang mau melanggar kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan tegas, terarah dan terukur.
“Puluhan kapal yang diduga mencuri ikan di sekitar 3,8 Nautical Miles dari garis Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, kalau terbukti, saya minta Pemerintah RI bukan hanya protes atas manuver kapal coast guard China. Tapi beri tindakan tegas, terukur dan jelas karena kita tidak pernah main-main soal Kedaulatan NKRI,” kata Kharis.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menanggapi klaim sebelumnya oleh Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Cheng Shuang, pada Selasa (31/12/2019) bahwa Pemerintah Republik Rakyat China menganggap mempunyai kedaulatan di Kepulauan Nansha, Laut China Selatan yang posisinya dekat dengan Natuna, Kepulauan Riau, yang masuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI.
“Silakan mereka klaim, tapi kita punya sikap dan menghormati hukum internasional, ada ZEE. Dan Natuna serta wilayah yang meliputinya sejauh 200 mil laut itu jelas wilayahnya Republik Indonesia,” ujarnya.
BACA JUGA: Cek OLAHRAGA, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.