Ceknricek.com — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan, pemerintah berencana memulai program vaksinasi mandiri atau berbayar untuk masyarakat mampu tahun depan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut, hal itu dilakukan untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19 secara nasional.
“Upaya percepatan vaksinasi dilakukan melalui pelaksanaan program vaksinasi yang dibiayai APBN. Juga untuk tahun depan ada skema vaksinasi mandiri pada kelompok masyarakat yang mampu,” ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR terkait Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi atas RUU APBN 2022 beserta Nota Keuangannya, Selasa (24/8).
Menurutnya, pemerintah terus berupaya menjalin kerja sama baik secara bilateral maupun multilateral untuk menjaga ketersediaan vaksin serta keterjangkauan harga vaksin. Selain itu, dia juga berharap Indonesia sudah dapat memproduksi vaksin Covid-19 secara mandiri sehingga tidak ketergantungan degan impor.
Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah akan melanjutkan peningkatan kualitas anggaran kesehatan yang diarahkan untuk mendorong dan mendukung reformasi sistem kesehatan. Itu berupa transformasi layanan primer melalui penguatan Puskesmas, penguatan fungsi promotif, dan preventif (termasuk pengendalian penyakit dan imunisasi).
Dalam RAPBN 2022, pemerintah merancang anggaran kesehatan mencapai Rp 255,3 triliun atau 9,4 persen dari belanja negara, atau lebih tinggi dari amanat UU kesehatan yang minimal 5 persen dari APBN. Dari anggaran tersebut, alokasi untuk penanganan Covid-19 bidang kesehatan diperkirakan mencapai Rp 115,9 triliun.
“Pemanfaatan anggaran tersebut akan diarahkan pada penyelesaian program vaksinasi dan antisipasi vaksinasi lanjutan, serta berbagai penanganan kesehatan seperti penguatan 3T (testing, tracing, and treatment), klaim biaya perawatan pasien Covid-19, penyediaan obat, dan insentif tenaga kesehatan,” jelasnya.
Sri Mulyani menambahkan, hingga Juni 2021, target vaksinasi sebanyak 1 juta dosis per hari telah tercapai. Harapannya, percepatan vaksinasi ini akan semakin meningkat untuk mencapai tingkat kekebalan tubuh komunal secara nasional.
“Pemerintah telah meminta agar seluruh pelibatan Pemda personil TNI/Polri, dan bidan yang dikoordinasikan oleh BKKBN untuk mengakselerasi target vaksinasi,” pungkasnya.