Ceknricek.com — Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pernah menyampaikan kepada Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian, bahwa persoalan Uighur mengganggu umat Islam di Indonesia. Menurut Mahfud, hal itu ia utarakan dalam pertemuan tertutup yang digelar 05 Desember lalu.
“Saya undang Dubes China ke kantor Menko Polhukam dan menyatakan bahwa situasi Uighur mengusik sebagian orang Islam di Indonesia,” cuit Mahfud dalam akun Twitternya, Rabu (25/12) pagi.
Mahfud juga mempertanyakan alasan mengapa bisa terjadi konflik dengan Uighur di Xinjiang, sedangkan di daerah lain kaum muslimin China aman saja. Ia mengatakan pertanyaan diajukan itu bukan dalam rangka mengintervensi pemerintah China, tetapi hanya berdiskusi dalam upaya ingin tahu pokok permasalahannya.
“Saya tegaskan bahwa kita tak ingin ikut campur tapi ingin tahu masalahnya. Setelah dia menjelaskan, ya, sudah. Kita tak mau intervensi,” ujar Mahfud.
Mahfud tertarik ingin tahu karena mengaku sering pergi ke China dan melihat banyak masjid, restoran halal dan pemukiman-pemukiman muslim. “Rasanya aman saja. Kok di Uighur ada yang begitu?” katanya.
Baca Juga: Soal Cuitan Muslim Uighur, Ozil Dapat Dukungan Menlu AS
Menurut Mahfud, Indonesia memang memiliki hubungan diplomatik dengan pemerintah China. Karena itu, Indonesia tidak ingin mengintervensi dan menganggap itu urusan internal pemerintah China. “Maka diplomasi yang dilakukan ya lunak saja. Saya minta penjelasan langsung kepada Dubes China,” kata Mahfud.
Sebelumnya, Menko Polhukam memastikan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri melakukan diplomasi lunak menyikapi isu kemanusiaan terhadap etnis Uighur yang tinggal di kamp-kamp yang dibangun di wilayah Xinjiang, China.
“Ibu Menlu sudah melakukan langkah-langkah. Kita punya jalan diplomasi lunak. Sejak dulu kita menjadi penengah dan mencari jalan yang baik, bukan konfrontatif,” katanya seperti dikutip Antara, usai membuka diskusi yang diselenggarakan Gerakan Suluh Kebangsaan dengan tema “Merawat Semangat Hidup Berbangsa”, di Jakarta, Kamis (19/12).
Mahfud menjelaskan, pemerintah Indonesia sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan, kemudian dari kelompok masyarakat juga ikut berperan. “Ada MUI (Majelis Ulama Indonesia), Muhammadiyah dan sebagainya sudah kesana. Kita cari jalan yang baik,” katanya.
Sebagai manusia, ia mengakui tidak mungkin mendiamkan begitu saja isu kemanusiaan di Uighur, tetapi perlu juga mengetahui persoalan yang sebenarnya. Mahfud mengingatkan harus lebih objektif melihat seluruh persoalan itu, sehingga pemerintah melalui politik bebas aktif akan melakukan langkah terbaik untuk kebaikan umat manusia.
Dugaan persekusi dan diskriminasi terhadap etnis Muslim Uighur di wilayah Xinjiang telah berlangsung lama. Para ahli dan aktivis PBB, seperti dilaporkan Reuters, mengatakan sedikitnya satu juta warga Uighur dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang sejak 2017.
Selain itu, pemerintah China dikabarkan melarang etnis Uighur dan warga Muslim lainnya di Xinjiang untuk menjalankan ibadah. Larangan itu terutama berlaku bagi pegawai negeri sipil, guru dan pelajar.
BACA JUGA: Cek SEJARAH, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.