Ceknricek.com — Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate memastikan akan menyerahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) ke DPR paling lambat Desember 2019, agar dapat dibahas pada awal 2020. Menurut Menkominfo, RUU tersebut telah lama dipersiapkan. Pasal-pasal krusial telah banyak mendapatkan pembahasan, revisi, serta harmonisasi dari 18 kementerian, lembaga-lembaga, dan sama-sama sudah dimengerti
“UU ini penting untuk dapat segera disahkan, karena berkaitan dengan hak individu dan kedaulatan negara,” kata Menkominfo Johnny G Plate dalam keterangan resminya, Senin, (2/12).
Untuk itu, Menkominfo memastikan naskah yang akan diserahkan sudah siap untuk diajukan ke DPR. Ia menjelaskan RUU PDP tersebut menggunakan acuan global, termasuk di dalamnya konvensi general data protection and regulation (GDPR) Uni Eropa.
“Dalam konvensi tersebut, perlindungan data tidak hanya sebatas perlindungan individu, namun juga kedaulatan data sebuah negara,” katanya.
Pada kesempatan sebelumnya, Menkominfo mengatakan pemerintah Prancis telah menawarkan kerja sama pembiayaan untuk peningkatan penyiaran digital TVRI di forum Internet Governance Forum (IGF) 25-29 November lalu di Berlin, Jerman. Bentuk kerja sama tersebut dilakukan dalam skema pembiayaan pemerintah dengan pemerintah (Government to Government).
Baca Juga: Menkominfo: Indonesia Telah Menjadi Mesin Digital Asia Tenggara
Penawaran dari pemerintah Prancis tersebut akan diajukan Kementerian Keuangan Prancis kepada Kementerian Keuangan RI dan Bappenas antara lain berwujud jaminan pembiayaan dari European Credit Agency.
“Mudah-mudahan proposal ini nantinya akan bermanfaat bagi kita secara keekonomian,” kata Johnny G Plate.
Menurut Menkominfo, program ini sesuai dengan rencana pemerintah yang telah lama menyiapkan sistem perpindahan transmisi televisi analog menuju ke digital.
Sejumlah stasiun televisi nasional sudah lama beralih ke televisi digital, namun sebagian transmisi di daerah masih menggunakan sistem analog sehingga masyarakat di daerah tersebut belum bisa menikmati saluran televisi digital.
Ke depan, pemerintah juga akan meninjau ulang regulasi penyiaran yang berkaitan dengan penyiaran televisi digital. Sistem dan proses transisi ini akan menggunakan standar Internasional.
BACA JUGA: Cek BIOGRAFI, BeritaTerkini Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.