Ceknricek.com — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menegaskan Indonesia akan selalu bersama warga Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ketegasan itu ia sampaikan di United Nation Forum on Palestine di Markas Besar PBB, New York, Kamis (4/4) waktu setempat.
Dalam pidato kuncinya, menlu menjelaskan tantangan yang dihadapi warga Palestina semakin bertambah dengan adanya penghancuran rumah dan pengusiran penduduk. Selain itu, Israel melakukan berbagai tekanan politik, ekonomi, dan sosial terhadap Palestina, termasuk menyita penerimaan pajak, yang merupakan porsi besar dari pendapatan negara itu.
Kekerasan otoritas dan para pendatang (settlers) Israel juga semakin meluas, termasuk penutupan pintu gerbang Masjid Al-Aqsa.
Perampasan atau aneksasi atas wilayah Palestina sedang berlangsung secara perlahan dan tidak manusiawi. Semua negara harus menentang hal ini, kata Menlu Retno dalam keterangan tertulis Kemlu RI, Jumat (5/4).
Tahun ini Indonesia telah meningkatkan bantuan untuk lembaga pengungsi PBB (UNRWA) serta meluncurkan program peningkatan kapasitas untuk rakyat Palestina. Indonesia juga akan menyelenggarakan pertemuan khusus tentang Palestina saat Presidensi di DK PBB pada Mei 2019.
Menlu Retno menyerukan agar komunitas internasional meneruskan bantuan kemanusiaan yang selama ini menopang kehidupan masyarakat Palestina. Ia juga berpesan agar negara-negara anggota PBB tidak memindahkan kedutaannya ke Jerusalem serta menghormati berbagai resolusi DK PBB terkait penyelesaian isu Palestina.
“Saat ini, Palestina dan kekuatan penjajah tidak berada pada posisi yang sama. Merupakan tanggung jawab komunitas internasional untuk mengangkat posisi Palestina dan melindungi hak-hak rakyat Palestina, tutur dia.
Permanent Observer Palestina untuk PBB Riyad Mansour dalam pidatonya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia.
“Indonesia adalah sahabat baik Palestina. Terima kasih atas segala upaya yang telah dilakukan Indonesia guna memajukan isu Palestina di forum PBB, kata Riyad.
Penyelenggaraan UN Forum on Palestine menarik perhatian berbagai kalangan dan dihadiri oleh perwakilan dari negara anggota PBB, LSM internasional, organisasi internasional dan akademisi. Panelis berasal dari mantan pejabat tinggi di Palestina, aktivis dan pengacara HAM, serta Special Rapporteur PBB.
Tema yang diangkat adalah The Threat of de Facto Annexation. Dalam konsep hukum internasional, okupasi atau penguasaan wilayah bersifat sementara.
Namun yang dilakukan Israel saat ini mengarah kepada perampasan wilayah (aneksasi) yang dilarang dalam hukum internasional. Berbagai kebijakan Israel, terutama akhir-akhir ini dikhawatirkan semakin menjauhkan bangsa Palestina dari aspirasi kemerdekaan mereka.