Ceknricek.com — Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menegaskan kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 tidak melemahkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Hal itu ia ungkapkan saat pembukaan Bali Democracy Forum (BDF) ke-13 di Nusa Dua, Bali, pada Kamis, (10/12/20).
“Kita melihat bagaimana prinsip-prinsip demokrasi menghadapi tantangan selama pandemi. Hak untuk berkumpul, memilih, dan berpendapat di muka umum juga dibatasi. Dalam kondisi normal, kebijakan itu tidak dapat diterima. Namun, saat krisis, kebijakan itu diperbolehkan,” kata Retno dalam sambutannya sebagaiman dikutip dari Antara.
Menurut Retno, pandemi menjadi kesempatan bagi peserta forum dan negara-negara lain di dunia untuk memikirkan kembali bagaimana penerapan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat.
“Pandemi tidak boleh melunturkan nilai demokrasi dan di saat yang sama: Demokrasi tidak boleh menjadi penghalang kita untuk mengalahkan pandemi. Justru kita yakin bahwa demokrasi merupakan tools (alat, red) yang paling tepat bagi setiap negara untuk melawan pandemi,” terang Retno saat memberi keterangan ke media usai memberi sambutan.
Oleh karena itu, Retno di hadapan para delegasi BDF ke-13, mengatakan pembatasan perlu dilakukan, tetapi pelaksanaannya harus diawasi agar tidak ada pelanggaran terhadap kebebasan dasar tiap warga negara.
Klik video untuk tahu lebih banyak – SOSIALISASI 3M DARI NURUL ARIFIN
Dalam sambutannya, Retno mengutip hasil riset Democracy Perception Index yang menunjukkan mayoritas warga dunia berpendapat negara mereka menerapkan pembatasan dalam “jumlah yang wajar”. Temuan itu menunjukkan nilai-nilai demokrasi yang dipahami masyarakat juga beradaptasi mengikuti keadaan saat pandemi.
Akan tetapi, Retno mengingatkan pembatasan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas tertentu harus “sah, terukur, dan dibuat demi kepentingan umum, serta terbuka untuk dikritik publik”. Dengan demikian, berbagai kebijakan pembatasan yang dibuat tidak akan mencabut kebebasan dasar masyarakat, terang Retno.
Usai memberi sambutan, Retno mempersilakan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk memberi penyataan terkait isu demokrasi dan Covid-19. Menlu RI kemudian mengikuti pertemuan tingkat menteri, yang diadakan secara virtual, untuk membahas berbagai tantangan demokrasi di tengah pandemi.
Sementara itu, acara lain seperti diskusi panel antarketua delegasi asing dan pertemuan tingkat duta besar juga digelar dalam waktu yang sama.
“Jadi sesi satu sedang berlangsung, tujuh menteri luar negeri sudah mengirimkan pesan, plus tentunya tadi Dirjen (Direktur Jenderal) WHO (Organisasi Kesehatan Dunia, red) dan Sekjen PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa, red), dan sekarang sedang didiskusikan baik secara virtual dari para duta besar di Jakarta maupun yang hadir di sini,” terang Retno.
BDF sendiri diketahui merupakan forum lintas negara dan lintas lembaga yang diikuti oleh lebih dari 50 negara peserta, 73 negara sebagai pengamat, dan 10 organisasi internasional. Pertemuan itu merupakan agenda rutin yang diadakan tiap tahun oleh Indonesia sejak 2008.
Baca juga: Menlu RI: Gerakan Non Blok Harus Menjadi Kekuatan Positif Hadapi Tantangan Dunia Saat Ini