Ceknricek.com — Setelah terpilih sebagai menteri koperasi dan usaha kecil menengah (Menkop UKM), Teten Masduki mengaku akan fokus dalam upaya modernisasi koperasi. Harapannya, koperasi bisa naik kelas sehingga mampu menunjang ekonomi kerakyatan.
“Modernisasi koperasi, koperasinya juga naik kelas, bisa bersaing dengan sektor usaha yang lain,” kata Teten sesaat setelah dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta seperti dikutip dari Antara, Rabu (23/10).
Tantangan yang dihadapi Menteri asal Garut, Jawa Barat itu tidaklah mudah. Sekadar informasi, menurut data dari BPS, jumlah koperasi di Indonesia tahun 2018 sebanyak 138.140 unit usaha. Jumlah tersebut sudah terpangkas jika dibandingkan jumlah koperasi pada tahun 2014, yakni 212.570 unit usaha.
Secara matematis, angka koperasi telah mengalami penurunan sekitar 35 persen hanya dalam waktu empat tahun terakhir. Meski sebelumnya pemerintah mengklaim penurunan terjadi karena reformasi total pada koperasi di nusantara.
Reformasi ini meliputi penutupan koperasi yang sudah tidak aktif, namun masih terdaftar. Begitu pula koperasi yang diduga nakal dan tidak menerapkan asas-asas koperasi yang sesuai.
Selain memodernisasi koperasi, Teten mengaku perlu berkonsentrasi terhadap pembenahan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pasalnya¸UMKM dinilai sebagai andalan ekonomi Indonesia, terlebih di saat situasi global yang kurang baik.
“Ini kan situasi global kurang baik, ya dan andalan ekonomi kita sekarang adalah penguatan UMKM, bukan hanya UMKM tapi harus naik kelas, kecil menengah ke besar,” katanya. Terkait modernisasi koperasi dan pembenahan UMKM, Teten menyatakan akan menggencarkan pengembangan sumber daya manusia di kedua sektor ini.
Koperasi yang menjadi fokus Teten disebut-sebut sebagai sektor ekonomi kerakyatan yang menggambarkan Pancasila. Koperasi pun dinilai dapat mengantisipasi tergerusnya ekonomi Indonesia karena ancaman resesi.
One Man One Vote
Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah beberapa waktu lalu, pakar ekonomi kerakyatan dan koperasi milenial, Frans Meroga menyatakan, koperasi di Indonesia sejatinya menggambarkan Pancasila, yakni secara konkret mengutamakan kepentingan anggota. Produktivitas masyarakat pun terasah di koperasi tiap anggota koperasi berperan sebagai produsen maupun konsumen.
“Yang paling penting koperasi itu adalah kumpulan orang bukan kumpulan modal. Jadi, jelas musyawarah untuk mufakatnya serta keadilan sosialnya, one man one vote, bukan one share one vote,” tegas Frans di Yogyakarta, seperti dilansir Antara.
Baca Juga: Jaksa Agung ST Burhanuddin, “Anak Pergi yang Sudah Kembali”
Sebelum dikepalai Teten, Kemenkop UKM tengah menggalakkan program Reformasi Total Koperasi. Program ini bertujuan membangun koperasi yang modern dan berkualitas.
Salah satu langkah yang diambil melalui program tersebut, yakni rehabilitasi berupa pengelolaan dan pemutakhiran data koperasi melalui online database system (ODS). Pendataan koperasi dilakukan agar koperasi yang tidak aktif dapat dibekukan bahkan dibubarkan. Disebutkan bahwa koperasi yang ditutup adalah koperasi yang hanya meminta fasilitas dan dukungan pemerintah.
“Upaya rehabilitasi tersebut tidak berarti mengurangi kesempatan masyarakat untuk berkoperasi. Faktanya, koperasi-koperasi baru terus tumbuh,” ujar Sekretaris Kemenkop UKM, Rully Indrawan, di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Program Reformasi Total Koperasi disebutnya bertujuan meningkatkan kapasitas koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh. Diharapkan dengan peningkatan kapasitas, koperasi bisa setara dengan badan usaha.
Hal itu dilakukan melalui regulasi yang kondusif, penguatan SDM, kelembagaan pembiayaan, pemasaran dan kemajuan teknologi. Rully menyatakan di era kekinian, koperasi juga dituntut harus berbasis digital sehingga mampu memberikan kemudahan bagi generasi milenial untuk ikut serta dalam membangun koperasi di Indonesia.
BACA JUGA: Cek AKTIVITAS PRESIDEN, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.