Ceknricek.com — Oligarki politik di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dibandingkan dua pemilu sebelumnya.
Temuan itu disampaikan Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faisal dalam acara Mukadimah dan Peluncuran Nagara Institute di Jakarta, Senin (17/2).
“Pada Pileg 2009 ditemukan 27 kasus, kemudian pada Pileg 2014 ada 51 kasus. Fakta ini tentu menjadi catatan khusus bagi kualitas pemilu kita,” ujarnya.
Akbar yang juga mantan Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem juga memaparkan hasil riset lembaganya yang menyebut bahwa Partai NasDem merupakan partai politik paling terpapar dinasti politik pada Pemilu 2019.
Ia menyatakan, sebanyak 20 dari 59 anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem periode 2019-2024 terpapar dinasti politik. Artinya, mereka memiliki kaitan kekerabatan dengan pejabat publik.
Di peringkat berikutnya ada Partai Golkar yang meloloskan 18 orang anggota dewan terpapar dinasti politik. Selanjutnya PDIP dengan 17 orang, Partai Gerindra yang meloloskan 13 orang dan Partai Demokrat dengan 10 orang, Partai Amanat Nasional (PAN) 8 orang, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 6 orang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 4 orang dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 3 anggota.
Itulah yang mendasari Akbar menyebutkan oligarki politik di Indonesia semakin menguat bila dibandingkan dua pemilu sebelumnya.
“Pada Pileg 2009 ditemukan 27 kasus, kemudian pada Pileg 2014 ada 51 kasus. Fakta ini tentu menjadi catatan khusus bagi kualitas pemilu kita,” ujar dia.
Baca juga: Ketua MPR: Perlu Edukasi Politik Agar Rakyat Tak Salah Pilih Pemimpin
Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya, mengaku belum membaca indikator yang digunakan Nagara Institute dalam melakukan riset terkait dinasti politik di Indonesia. Yang jelas ia mengatakan bahwa hasil riset itu menyesatkan karena pemilu bersifat terbuka.
Sementara, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan bahwa oligarki merupakan konsekuensi dalam demokrasi yang dipilih Indonesia.
Menurutnya, setiap orang berhak dan bebas mengikuti kompetisi politik untuk mendapatkan kepercayaan rakyat.
“Karena kedaulatan ada di tangan rakyat, sehingga baik anak, menantu, ponakan, atau istri pejabat maupun tokoh politik memiliki hak yang sama untuk maju dalam kontestasi politik,” ujar politikus Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu.
Ia mencontohkan, di Amerika Serikat saja sebagai negara yang sering dipandang leluhurnya demokrasi, sering ditemukan seorang anak mengikuti jejak orang tuanya berjuang di jalur politik. Sebagaimana ditunjukan Presiden Amerika Serikat ke-43 George Walker Bush Jr yang mengikuti jejak ayahnya George H.W Bush Sr yang terlebih dahulu menjadi Presiden Amerika Serikat ke-41. Begitupun Hillary Clinton, istri Presiden Amerika Serikat ke-42 Bill Clinton, yang punya kiprah luar biasa bukan hanya dalam perpolitikan Amerika melainkan juga dunia.
“Sebagai sebuah bangsa, tugas kita bukanlah menghalangi warga negara maju dalam pencalonan untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Tugas kita adalah mengedukasi masyarakat agar tak salah memilih pemimpin. Masyarakat yang cerdas akan memilih pemimpin yang berkualitas. Karena pada akhirnya, semua ditentukan oleh rakyat saat menggunakan hak pilihnya di bilik suara,” jelas Bamsoet.
BACA JUGA: Cek EKONOMI & BISNIS, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini