Ceknricek.com — Ya, untuk apa bekerja bila menjadi pengangguran digaji Rp7 juta. Mending ongkang-ongkang kaki di rumah, jalan-jalan plesir, petentang-petenteng ke sana ke mari menghibur diri. Gaji Rp7 juta itu gede. Upah minimum di Jakarta saja cuma Rp4 jutaan. Kerja delapan jam sehari di pabrik, Jawa Tengah hanya dibayar Rp2 jutaan.
Begitulah jika menangkap sepintas ucapan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah. Ia bilang pemerintah akan menggelontorkan insentif sebesar Rp3,65 juta sampai dengan Rp7,65 juta per kepala untuk peserta program Kartu Prakerja yang dijalankan pemerintah mulai 2020 mendatang.
Duit itu bukan dibagi secara tunai kepada pemegang kartu. Menurut Menteri Ida, insentif tersebut diberikan kepada peserta untuk empat keperluan. Pertama, membiayai pelatihan. “Biaya pelatihan Rp3 juta- Rp7 juta itu bergantung dari jenis pelatihan yang diikuti peserta,” katanya, saat Rapat Kerja (Raker) Kementerian Ketenagakerjaan dengan Komisi IX DPR, Rabu (20/11).
Kedua, untuk biaya sertifikasi. Ida menyebut subsidi diberikan pemerintah sebanyak Rp0- Rp900 ribu untuk keperluan ini. Sertifikasi itu sendiri tergantung perusahaan; butuh sertifikasi atau tidak. “Kalau tidak ada ya nol,” katanya.
Ketiga, untuk insentif pascapelatihan. Peserta akan diberikan insentif sebesar Rp500 ribu untuk kebutuhan melamar pekerjaan. Nah, Rp500 ribu ini saja yang bakal digenggam pencari kerja.
Sedangkan keempat, untuk biaya pengertian survei. Total insentif untuk ini sebesar Rp150 ribu. Biaya diakumulasi dari pengisian tiga survei yang akan diisi peserta setelah melewati program pelatihan dan juga proses sertifikasi. Survei pekerjaan dilakukan tiga kali, jadi 3 x Rp50 ribu.
Baca Juga: Upah Mahal, Minim Insentif
Survei dilakukan untuk mendata dan melihat status para peserta program Kartu Prakerja yang telah mengikuti program pelatihan ataupun uji kompetensi untuk sertifikasi. Data ini, menurut Ida, bermanfaat bagi project management office untuk meningkatkan kualitas dan kinerja layanan program Kartu Prakerja.
Kesimpulannya, proyek kartu prakerja bikinan Jokowi ini tidak murah. Satu proyek dibuka, memunculkan proyek-proyek lain. Jangan pernah berpikir duit itu masuk kantong calon pekerja, kecuali sedikit. Nantinya, akan ada penikmat yang sesunguhnya dalam proyek ini. Yah, mirip dana desa yang penuh patgulipat dengan istilah desa fiktif, desa siluman, dan desa setan itu. Belum lagi ada dana desa untuk biaya kepala desa kawin lagi dan seterusnya.
Pengangguran
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran naik 50 ribu orang per Agustus 2019. Alhasil dengan kenaikan tersebut, jumlah pengangguran meningkat dari 7 juta orang pada Agustus 2018 lalu menjadi 7,05 juta orang.
Kepala BPS Suhariyanto memaparkan rata-rata jumlah pengangguran sejak Agustus 2015 tak pernah turun di bawah 7 juta orang. Rinciannya, pada Agustus 2015 sebanyak 7,56 juta orang, Agustus 2016 sebanyak 7,03 juta orang, dan Agustus 2017 sebanyak 7,04 juta orang.
Kendati jumlah pengangguran naik, BPS mengklaim tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2019 mencapai 5,28%. Pengangguran terbuka tersebut turun dibanding Agustus 2018 yang mencapai 5,34%.
Baca Juga: UMP Kecil, Jadi Pahlawan Devisa Saja
Penurunan TPT ini terjadi karena jumlah angkatan kerja per Agustus 2019 naik dari 131,01 juta orang menjadi 133,56 juta orang. Kenaikan itu sejalan dengan meningkatnya jumlah orang yang bekerja dari 124,01 juta orang menjadi 126,51 juta orang.
Lapangan pekerjaan sejauh ini masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 27,33%, perdagangan sebesar 18,81%, dan industri pengolahan sebesar 14,96%. Dari tren Agustus 2018 sampai Agustus 2019 lapangan pekerjaan naik terutama pada penyediaan akomodasi dan makan minum, industri pengolahan, dan perdagangan.
Sementara itu, tren pekerjaan formal dari Agustus 2018-Agustus 2019 meningkat 1,12%. Suhariyanto menyebut penduduk yang bekerja paling banyak berstatus buruh, yakni 51,66 juta orang. Lalu persentase pekerja informal tertinggi adalah mereka yang berstatus berusaha sendiri sebanyak 25,58 juta dan buruh tidak dibayar 18,4 juta orang.
Target
Pada 2020, pemerintah menargetkan tingkat penganguran akan berada pada kisaran 4,8% hingga 5,0%. Angka ini lebih rendah dari angka pengangguran per Agustus 2019 yang dicatatkan oleh BPS. Maknanya, biarpun ada dana prakerja tetap saja pengangguran bakal tetap tinggi. Nggak ngaruh, kata orang.
Pemerintah mengakui bahwa target penurunan angka pengangguran itu akan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi 2020. Sebab pertumbuhan ekonomi akan menentukan seberapa besar perluasan kesempatan kerja baru yang berkualitas sehingga dapat menurunkan pengangguran terbuka.
Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada 2020 akan mencapai 5,2% hingga 5,5%. Jika dibandingkan dengan pertumbuan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir target itu terlalu muluk-muluk.
Dalam kondisi ideal, setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan menciptakan pekerjaan untuk 500 ribu orang. Namun data terakhir di 2015-2016, dalam kondisi ekonomi yang stagnan, 1% pertumbuhan ekonomi hanya bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk 290 ribu hingga 340 ribu orang pekerja.
Selain masih menghadapi kondisi pertumbuhan ekonomi yang stagnan, lapangan pekerjaan di negeri ini juga harus menghadapi era digitalisasi, yang memangkas lapangan pekerjaan, khususnya yang terkait dengan layanan.
Baca Juga: BPS: Setahun, Upah Harian Buruh Naik Tak Sampai Rp2.500
Laporan terbaru McKinsey & Company bertajuk Otomasi dan Masa Depan Pekerjaan di Indonesia, memperkirakan sebanyak 23 juta pekerjaan di Indonesia akan digantikan oleh otomatisasi hingga tahun sepuluh tahun ke depan (2030).
Managing Partner Indonesia dan Presiden Direktur PT McKinsey Indonesia, Phillia Wibowo, mengatakan meningkatnya adopsi otomatisasi dan kecerdasan buatan akan mengubah dunia pekerjaan. Jika dihitung-hitung, maka setiap tahun akibat otomatisasi dan juga digitalisasi ada sekitar 2,3 juta pekerja yang harus kehilangan pekerjaan.
Hanya saja, mesti juga diingat bahwa peluang terbukanya lapangan kerja di era digital juga sangat luas. Dalam laporan McKinsey disebutkan bahwa perkembangan teknologi juga banyak membawa manfaat buat Indonesia. Khususnya bagi perekonomian, termasuk peningkatan produktivitas, pertumbuhan, pendapatan, dan lapangan kerja. Untuk bisa merasakan manfaat itu, menurut Phillia Wibowo, ada syaratnya. Pemerintah atau pemangku kepentingan di Indonesia perlu meningkatkan keterampilan tenaga kerja.
Untuk mendukung itu, mulai dari sekarang Indonesia harus menyiapkan SDM trampil yang diperlukan untuk adopsi teknologi. Perusahaan-perusahaan di Indonesia harus mulai merencanakan dan mengambil tindakan untuk beradaptasi dengan masa depan pekerjaan di bawah ekonomi digital global.
Peran pemerintah menjadi penting untuk memberikan insentif yang tepat, bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, jika syarat itu bisa dipenuhi maka diproyeksikan teknologi baru akan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi 27 juta hingga 46 juta pekerja pada 2030.
Rakyat tentu berharap Kartu Prakerja bisa menjadi obat antimenganggur. Pelatihan yang didapat bisa membuat para calon pekerja mahir menyesuaikan diri di era teknologi sehingga tak lagi kepincut dengan duit prakerja yang Rp7 juta itu. Karena memang duit itu bukan milik penganggur.
BACA JUGA: Cek SEJARAH, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.