Ceknricek.com — Otoritas Jasa Keuangan mencatat terjadinya peningkatan angka inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia. Sesuai Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun ini, indeks literasi keuangan mencapai 38,03 persen dan indeks inklusi keuangan 76,19 persen.
“Dengan sinergi dan kerja keras tersebut target indeks inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah melalui Perpres Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif sebesar 75 persen pada 2019 telah tercapai,” kata Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara dalam diskusi dengan sejumlah redaktur media massa di Surabaya, Kamis (7/11) seperti dilansir Antara.
Sekadar informasi, menurut keterangan OJK, literasi keuangan sendiri berarti pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Sementara inklusi sendiri berarti kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas, tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing.
Angka literasi dan inklusi keuangan teranyar ini meningkat dibanding hasil survei OJK 2016. Saat itu nilai indeks literasi keuangan sebesar 29,7 persen dan indeks inklusi keuangan 67,8 persen. Artinya dalam 3 tahun terakhir terdapat peningkatan pemahaman keuangan (literasi) masyarakat sebesar 8,33 persen, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) sebesar 8,39 persen.
“Peningkatan tersebut merupakan hasil kerja keras bersama antara Pemerintah, OJK, Kementerian/lembaga terkait, Industri Jasa Keuangan dan berbagai pihak lain, yang terus berusaha secara berkesinambungan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat,” kata Tirta Segara.

Survei OJK 2019 ini melibatkan 12.773 responden di 34 provinsi dan 67 kota/kabupaten dengan mempertimbangkan gender dan strata wilayah perkotaan/perdesaan. OJK menjelaskan SNLIK 2019 juga menggunakan metode, parameter dan indikator yang sama, yaitu indeks literasi keuangan yang terdiri dari parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (usage).
OJK mencatat untuk perkotaan indeks literasi keuangan mencapai 41,41 persen dan inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 83,60 persen. Sementara nilai indeks masyarakat pedesaan lebih rendah, yakni 34,53 persen dan 68,49 persen.
Baca Juga: Pemprov DKI Bersama OJK-BNI Inisiasi Gerakan Menabung dengan Sampah
Hasil survei juga menunjukkan bahwa berdasarkan gender indeks literasi dan inklusi keuangan laki-laki sebesar 39,94 persen dan 77,24 persen. Angka ini lebih tinggi dari perempuan sebesar 36,13 persen dan 75,15 persen.
“OJK akan menggunakan hasil survei literasi keuangan 2019 ini untuk penyempurnaan strategi pengembangan literasi keuangan nasional yang lebih efektif dan tepat sasaran,” kata Tirta.
Dorongan Perbankan
Sebelumnya saat membuka Indonesia Banking Expo 2019 di Jakarta, Rabu (6/11), Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengharapkan industri perbankan mendorong inklusi keuangan agar literasi masyarakat terhadap akses pembiayaan makin meningkat. Dengan demikian, sektor perbankan dapat mempunyai ruang gerak dan berkontribusi dalam mendorong kinerja perekonomian.

“Inklusi keuangan adalah bagian dari dunia perbankan, bukan charity, ini adalah bisnis. Dengan melakukan inklusi keuangan yang baik, perbankan mempunyai gerak yang tinggi. Semoga PR (Pekerjaan Rumah) ini dibenahi agar perbankan bisa mendapatkan ide-ide baru,” kata Suahasil.
Pentingnya inklusi keuangan yang tinggi juga membuat masyarakat dapat memperoleh layanan sektor keuangan yang bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan. Suahasil Nazara menambahkan inklusi dan pendalaman sektor keuangan ini telah didukung oleh ketahanan sektor keuangan yang selama ini sudah dilakukan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
“Ini bisnis yang menjanjikan masa depan, apalagi kalau 190 juta penduduk pendapatannya naik terus, bahkan yang berada di paling bawah sekalipun,” ucap Suahasil menambahkan.
BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.