Ceknricek.com — Presiden Joko Widodo menunjuk tiga profesional di Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Mereka adalah menteri Menteri BUMN, Erick Thohir serta dua Wakil Menteri Kartika Wirjoatmojo, dan Budi Gunadi Sadikin. Ini luar biasa. Soalnya, pada periode sebelumnya, urusan ini ditangani Rini Soemarno seorang. Ya, Rini seorang perempuan, sedangkan trio profesional ini adalah pria semua.
Jokowi tentu punya alasan kuat atas apa yang diputuskannya itu. Banyak pekerjaan rumah yang ditinggalkan Rini menyangkut BUMN. Di sisi lain, terlalu banyak pula politisi yang dikirim ke perusahaan negara. Mereka dipasang sebagai komisaris bahkan direksi. Para politisi ini tentu rawan membawa agendanya masing-masing.
Peneliti Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman, menyebut Erick, Tiko–panggilan akrab Kartika–dan Budi harus mampu mengubah budaya BUMN menjadi lebih kompetitif, mampu bersaing di pasar global dan beradaptasi dengan cara-cara berbisnis baru di zaman ekonomi digital yang tumbuh cepat sekarang ini.
Banyak pihak optimistis trio petinggi BUMN ini mampu membuat itu semua. Budi Sadikin sudah tercatat sukses mengemban tugas di PT Bank Mandiri Tbk. Dia juga sukses memimpin PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum dengan brand barunya MIND ID. Budi bersama mantan Menteri BUMN, Rini Seomarno dan mantan Menteri ESDM, Ignas Jonan, juga sukses melakukan aksi korporasi terbesar sepanjang sejarah republik dengan mengakuisisi 51% saham perusahaan tambang tembaga dan emas raksasa, PT Freeport Indonesia.
Sedangkan Kartika Wirjoatmojo adalah profesional yang sangat andal di bidang keuangan, terutama perbankan. “Tantangan perbankan dan industri keuangan kita ke depan sangat berat. Begitupun bank-bank BUMN, harus mampu berkompetisi dengan bank-bank asing yang sangat menjadi dominan di Indonesia,” urai kata Ferdi, seperti dikutip CNBC Indonesia, Senin (28/10).
Deviden
Erick, Budi, dan Tiko diharapkan bisa mengurus 142 perusahaan BUMN yang selama ini banyak mendapat injeksi modal negara (Penyertaan Modal Negara/PMN), tapi kinerja sejumlah BUMN tersebut banyak yang tak beres. BUMN banyak yang tak menghasilkan laba. Banyak pula BUMN yang tak sanggup menjalankan Public Service Offering (PSO) sesuai UU BUMN. Akibatnya, BUMN tidak bisa diandalkan menggenjot penerimaan negara.
Baca Juga: Rini Soemarno Serahkan Memori Jabatan Pada Erick Thohir
Dari 142 BUMN, baru 13 BUMN yang mampu memberikan dividen bagi negara. Pada tahun 2019 deviden itu hanya sebesar Rp62 triliun.
Itu sebabnya, Erick Thohir dan dua wakilnya mesti memberikan perhatian ekstra bagi BUMN bermasalah. Perusahaan-perusahaan milik negara yang bermasalah itu antara lain PT Garuda Indonesia dan PT Krakatau Steel Tbk.
PT Pertamina pun perlu didorong agar mempercepat proses penyelesaian kilang minyak dan mendorong Pertamina untuk melakukan ekspansi sampai ke luar negeri dalam rangka menaikan produksi minyak nasional. Percepatan penyelesaian kilang dan ekstensifikasi bisnis bisa menjadi solusi mengurangi defisit neraca perdagangan akibat impor migas yang terlalu tinggi.
Holding BUMN
Trio pimpinan Kementerian BUMN ini juga diharapkan mampu melanjutkan gagasan holding BUMN yang pernah dilakukan oleh menteri-menteri BUMN sebelumnya. Rini Soemarno sukses melakukan holding tambang BUMN dan mampu mengembangkan ekspansi, serta mampu menerbitkan surat utang untuk mengakusisi PT Freeport Indonesia.
Holding atau perusahaan induk merupakan sebuah perusahaan yang membawahi beberapa perusahaan lain yang berada dalam naungan grup perusahaan. Diharapkan, pembentukan holding akan membuat BUMN yang begitu banyak jumlahnya bisa fokus ke dalam lini bisnis yang memang merupakan spesialisasi dari masing-masing BUMN tersebut. Dengan begitu, kontribusi BUMN terhadap perekonomian bisa semakin besar. Kinerja keuangan BUMN akan lebih oke, sehingga pada akhirnya akan mendongkrak penerimaan negara melalui penyaluran dividen yang lebih besar.
Ada beberapa sektor bisnis sudah ditargetkan untuk dibentuk holding-nya, seperti perbankan dan jasa keuangan, pertambangan, minyak dan gas (migas), perumahan dan konstruksi, serta pangan.
Baca Juga: Usulan ke Menteri BUMN
Pada tahun 2018, pemerintah telah membentuk holding migas. Dalam holding BUMN migas, PT Pertamina ditunjuk sebagai induk. PT Pertamina membawahi dua BUMN lain yakni PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.
Pada tahun yang sama, pemerintah juga telah membentuk holding BUMN tambang. Dalam holding BUMN tambang, PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) didapuk sebagai induk dan membawahi PT Antam Tbk. (ANTM), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), dan PT Timah Tbk. (TINS).
Sebelumnya, pemerintah tercatat telah membentuk holding semen, perkebunan, perhutani, dan juga pupuk. Teranyar, menurut Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) mengenai holding BUMN farmasi pada 15 Oktober 2019. “PP holding-nya sudah ditandatangani Presiden tanggal 15 Oktober yang lalu. Sekarang masih proses persetujuan pengalihan saham,” kata Honesti, Minggu (20/10).
Setelah holding terbentuk maka BUMN farmasi akan memiliki fokus bisnis masing-masing. Misalnya, Bio Farma sebagai induk holding akan fokus di vaksin, sedangkan Kimia Farma di obat-obatan dan Indofarma fokus di segmen alat kesehatan dan natural ekstrak.
Holding Infrastruktur
Kepala Riset Koneksi PT Koneksi Kapital Indonesia Alfred Nainggolan mengatakan rencana pembentukan holding Infrastruktur dan jasa keuangan menjadi pekerjaan rumah Menteri BUMN berikutnya. Menurutnya, catatan terpenting adalah bagaimana proses pembentukan holding bisa berjalan mulus.
Dia mencontohkan, dalam rencana holding infrastruktur ada risiko seperti klasterisasi. Dengan faktor itu, kemungkinan ada pemisahan bisnis yang bukan menjadi core usaha untuk digabungkan dengan anak usaha lainnya. “Bagaimana komunikasi pemerintah ke pemegang saham bisa clear. Sehingga pemegang saham bisa tahu setelah holding, apa tindakan yang harus diambil,” katanya seperti dikututip Bisnis.
Baca Juga: Holding BUMN Pertambangan Butuh Dirut yang Berkomitmen
Rencana holding infrastruktur antara lain dengan anggota PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Yodya Karya (Persero), dan PT Indra Karya (Persero).
Kementerian BUMN mengklaim setidaknya terdapat empat manfaat utama pembentukan holding BUMN infrastruktur. Pertama, menciptakan sinergi untuk memperkuat pendanaan dan investasi. Kedua, memperkuat dan mengembangkan keahlian melalui implementasi best practices. Ketiga, integrasi infrastruktur regional sehingga lebih optimal secara keseluruhan. Keempat, mengambil kepemilikan build, operate, own, transfer (BOOT) secara end to end dari proyek-proyek infrastruktur.
Nah, itulah antara lain sederet pekerjaan rumah yang ditinggalkan Rini Soemarno yang mesti dituntaskan trio petinggi Kementerian BUMN saat ini.
BACA JUGA: Cek AKTIVITAS PRESIDEN, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.