Ceknricek.com — Setelah berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota di wilayah Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) termasuk juga Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Tim Task Force Jawa Barat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan dr. Kuwat Sri Hudoyo, MS, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid, Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar sekaligus Ketua Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 Dr. Ir. Setiawan Wangsaatmaja, Dipl. SE., M. Eng, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat dr. Berli Hamdani Gelung Sakti,MPPM dan Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Jabar Drs. H. Daud Achmad, M.AP di Gedung Sate, Bandung.
Pertemuan pertama tim task force ini untuk mengetahui strategi Pemerintah Daerah provinsi dalam menurunkan kasus kematian COVID-19 terkait dengan kesediaan fasilitas kesehatan seperti RS, Tempat Tidur (TT), ruang ICU, SDM disamping itu mengetahui bagaimana masyarakat dalam melakukan isolasi mandiri (isman) yang sesuai protokol kesehatan agar tidak terjadi penularan dan atau menjadi kluster keluarga.
”Identifikasi dan pantau secara harian jangan sampai kecolongan dari sisi kasus ataupun ketersediaan logistik, logistik jangan sampai tidak seimbang, stock obat-obatan ketersediaan fasyankes dan SDM, khususnya di zona merah dan orange yang kasusnya tinggi agar bisa kita carikan solusinya, jangan sampai bereksperimen sendiri tidak melihat tatalaksana atau pedoman yang sudah disosialisasikan,” jelas Kuwat.
Kendala penanganan COVID-19 ini diharapkan dapat dicarikan solusi dengan cara bersinergi dengan mencari solusi dan terbaik bagi rakyat untuk perbaikan.
Diketahui bahwa Bodebek menjadi epicentrum dan menyumbang kasus terbesar di Provinsi Jawa Barat dengan menyumbang sekitar 75% kasus. Untuk itu, sesuai dengan Pegub No.63 Tahun 2020 dilakukan PSBB Proporsional khusus untuk wilayah Bodebek diperpanjang hingga 27 Oktober dan diluar Bodebek tetap menerapkan AKB sampai dengan 24 Oktober.
”PSBM ada mini lockdown bisa skala Kecamatan, Kelurahan, RT, RW atau bahkan Komplek, kita berikan edukasi dengan memberdayakan masyarakat secara proaktif,” Terang Daud, Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Jabar.
Saat ini pemanfaatan TT naik dari 56,72% menjadi 58,53% dengan tingkat keterisisan 50% di RS, Pemerintah Daerah telah mempersiapkan dengan koordinasi melalui PHRI untuk memanfaatkan hotel serta tempat isolasi di Lido pusat latihan BNN. Target melakukan test PCR 50.000 per minggu dan per tanggal 4 Oktober 2020 Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengujian tes PCR Massal sekitar 781.650.
Daud menyampaikan upaya kedepannya mengikuti arahan dari Pusat dan memperhatikan 36 indikator yang telah Provinsi Jabar himpun dari berbagai kalangan dan ahli yang akan menjadi target atau Key Performance Indikator (KPI) Satgas di komite kebijakan berkinerja mencapai target, baru 40% indicator tersebut berjalan sedangkan 60 % sedang dilaksanakan untuk mencapai yang diharapkan agar angka kasus positif menurun, kematian menurun dan kesembuhan harus naik dengan gencar melakukan test, tracing, treatment dan Prevention 3M dengan memperkuat pengawasan mobilitas orang berbasis pemberdayaan masyarakat.
Setiawan juga menambahkan bahwa penting untuk Puskesmas diperkuat karna tidak hanya fokus COVID-19 tapi ada stunting, TBC dll. Untuk kita bangun bersama agar lebih fokus dalam penanganan COVID-19.
”Perlu ada kesepahaman pusat dan daerah dengan Dinkes Provinsi Jawa Barat agar kita Provinsi jabar menemukan solusi yang tepat misal pemanfataan pelayanan, kami terus memperkuat untuk melakukan testing massal khususnya di daerah Bodebek agar penemuan kasus cepat ditangani,” jelas Berli.
Selain hal tersebut, Pemerintah Pusat. juga memberikan bantuan 1000 APD dan akan didistribusikan Viral Transport Medium (VTM) ke Provinsi Jabar sejumlah 663.450 VTM.
Baca juga: Kluster Keluarga Menjadi Faktor Resiko Peningkatan Kasus di Kota Bogor