Ceknricek.com — Kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK-2 ditetapkan jadi Proyek Strategis Nasional (PSN) pada akhir pemerintahan Jokowi. Puluhan kilometer pantai Jakarta-Banten akan jadi pantai tertutup dan akan sangat berbahaya bagi keamanan nasional.
Penetapan PIK-2 jadi PSN juga bakal menggusur warga di 9 kecamatan di Tangerang. Puluhan ribu bahkan bisa ratusan ribu hektar sawah, tambak, kebun, dan kampung akan tergusur.
Kondisi ini memantik keprihatinan Said Didu, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN. Menurut Didu, ganti rugi terhadap rakyat sangat tidak adil. Tanah rakyat hanya dihargai sekitar Rp 50.000 per meter. Sementara PIK-2 memasarkan kavling siap pakai dari tanah tersebut 700 kali lebih tinggi dari harga beli dari rakyat , yaitu sekitar Rp 21 sampai Rp 35 juta per meter.
Didu pun meyakini, ratusan ribu bahkan mungkin jutaan rakyat akan tergusur. Sementara hampir semua aparat mulai dari pusat sampai RT/RW sudah menjadi kaki tangan pengembang untuk menggusur rakyat.
“Maka dengan jiwa nasionalisme, patriotisme, kerakyatan, dan keadilan presiden terpilih Jendral Prabowo kita berharap menyelesaikan ketidakadilan yang terjadi di depan mata ini,”katanya.
Didu menitip pesan pada presiden terpilih Jenderal Prabowo Subianto agar tergugah melihat penderitaan rakyat yang digusur dengan semena mena. Ia berharap Prabowo bisa meninjau kembali proyek proyek seperti itu yang faktanya adalah menggusur rakyat.
“Rakyat tidak melawan pembangunan. Yang rakyat inginkan adalah keadilan. Bukan penggusuran yang menambah kesengsaraan mereka. Masuk akalkah wahai bapak presiden terpilih bahwa rakyat diberikan ganti 30 ribu rupiah setelah itu dijual menjadi 35 juta rupiah oleh pengembang. Sangat tidak adil. Saya menitipkan pesan ini pada presiden terpilih prabowo lindungi rakyat. Sebagai jenderal bapak tergugahlah melihat penderitaan rakyat ini,”pungkas Didu.