Ceknricek.com — Ibu kota pindah atau tetap di Jakarta, rencana pembangunan Jakarta tak akan berubah. Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, mengatakan Jakarta akan dijadikan sebagai pusat bisnis atau ekonomi ketika pusat pemerintahan berpindah. Itu sebabnya, dia menegaskan rencana pemindahan ibu kota tidak berkaitan dengan rencana pembangunan di Jakarta.
Rencana pemindahan ibu kota memang tidak berkaitan dengan pembangunan di Jakarta. “Dalam pertemuan ini, presiden menegaskan bahwa pembicaraan mengenai ibu kota tidak ada hubungannya dengan rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta,” kata Anies di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/4).
Rencana pembangunan di Jakarta akan tetap berjalan meski ibu kota akan dipindahkan ke luar Jawa. Hal itu lantaran Jakarta masih menjadi pusat ekonomi dan bisnis.
Dalam rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Menteri Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyampaikan tiga alternatif pemindahan ibu kota. Alternatif pertama tetap di Jakarta, alternatif kedua ibu kota dipindahkan ke luar Jakarta tetapi masih di Jabodetabek. Kemudian, alternatif ketiga adalah memindahkan ibu kota ke luar Jawa.
Sumber : Instagram Jokowi
Dari ketiga alternatif yang diberikan oleh Bambang, Jokowi condong memindahkan ibu kota di luar Jawa. “Dalam rapat tadi diputuskan, presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini,” kata Bambang dalam kesempatan yang sama. “Dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara design, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri,” sambungnya.
Memakan Waktu 10 Tahun
Sejatinya, masalah yang dihadapi ibu kota suatu negara itu hampir sama: gedung-gedung pencakar langit berderet saling berhimpit, jumlah penduduk melebihi kapasitas kota, dan kemacetan terjadi di mana-mana. Implikasi dari segala problematika itu adalah laju pertumbuhan ekonomi terhambat dan tidak membuat kota lain berkembang. Ketika kesemrawutan tak bisa dikendalikan dan diatur lagi, beberapa negara memilih memindahkan ibu kotanya. Negara-negara itu kebanyakan hanya memindahkan pusat administrasi pemerintahan saja.
Jarak antara ibu kota lama dan baru pun menjadi salah satu pertimbangan. Negara adidaya Amerika Serikat (AS), misalnya, memindahkan ibu kotanya dari New York ke Washington. Jaraknya cukup jauh, yakni sekitar 339 km.
Beda lagi dengan Malaysia, ibu kota barunya di Putrajaya hanya berjarak 25 kilometer dari Kuala Lumpur. Negeri Paman Sam dan Jiran itu sama-sama hanya memindahkan pusat administrasi pemerintahan. Sementara, pusat bisnis tetap di kota lama, New York dan Kuala Lumpur.
Alasan pemindahan berbeda dan waktu pun terentang amat jauh. New York ke Washington terjadi pada 1790 dan memakan waktu sekitar sepuluh tahun. Sebagai kota dari negara yang baru merdeka, kala itu New York sudah tumbuh sebagai kota bisnis, manufaktur, dan budaya. Oleh karena itu, ledakan penduduk tak bisa dihindari. Bukan hanya karena perpindahan penduduk dari negara bagian lain, tetapi juga karena datangnya imigran dari berbagai negara Amerika Latin.
Bambang pernah mengungkapkan pemindahan ibu kota negara Indonesia akan seperti pemindahan yang dilakukan Amerika Serikat. Bisnis dan keuangan tetap di Jakarta, ujarnya.
Washington dibangun dari nol di atas lahan seluas 176 km persegi. Akses transportasi laut yang kala itu booming jadi pertimbangan utama karena sudah ada pelabuhan Georgetown di kota itu.
Setidaknya ada empat pemindahan ibu kota di negara lain yang bisa dicontoh Indonesia. Kota-kota itu, antara lain Kuala Lumpur ke Putrajaya di Malaysia, Sidney ke Canberra di Australia, Mumbai ke New Delhi di India, dan New York ke Washington di Amerika Serikat. Putrajaya, Canberra, dan Washington benar-benar membangun sebuah kota baru.
Sumber : Wikipedia
Dari semua negara itu, hanya Malaysia yang memindahkan ibu kota di era modern. Bahkan, pemindahan itu dilakukan setelah krisis ekonomi global 1998 yang meluluhlantakkan perekonomian beberapa negara Asia Tenggara. Kala itu alasan pemindahan ibu kota dilakukan adalah kemacetan yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi di Kuala Lumpur.
Kondisi jalanan yang macet telah mengganggu roda pemerintahan, terutama untuk komunikasi antarlembaga atau kementerian. Kantor-kantor pemerintahan yang terserak di Kuala Lumpur tak membuat pejabat dan pegawai negeri sipil mudah untuk bertemu. Waktu mereka selalu habis di antara himpitan kendaraan.
Kemacetan telah membuat pemerintahan berjalan tidak efisien. Untuk menghilangkan hambatan itu, pemerintahan Mahathir Muhammad dengan berani merogoh kocek sekitar US$8,1 miliar. Fulus itu digunakan untuk menyulap hamparan perkebunan sawit di Putrajaya menjadi deretan kompleks perkantoran pemerintah. Hanya Gedung Kementerian Perdagangan dan Investasi yang tidak ikut hengkang. Sebab, dua kementerian tersebut harus berhubungan dan mengurus semua kepentingan bisnis pemerintah dengan pihak swasta.
Karena hanya berjarak 25 km, pemindahan ini berlangsung cepat, yakni sekitar dua tahun. Selain gedung, pembangunan masif terjadi pada infrastruktur jalan dan transportasi yang menghubungkan Kuala Lumpur-Putrajaya. Pemerintah memang memperhitungkan secara tepat lokasi baru dan ketersediaan dana. Malaysia menggeser ibu kota ketika anggaran sedang surplus dan transaksi berjalan sedang baik.
Pemerintah Malaysia sepertinya tidak ingin pihak swasta terlalu banyak terlibat. Padahal sebenarnya bisa saja pemerintah menggunakan skemaPublic Private Partnership (PPP). Namun, jika modal swasta masuk banyak, mereka akan meminta timbal balik dalam bentuk keuntungan yang cepat. Guyuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu, merupakan bagian penstimulus pertumbuhan ekonomi Malaysia.
Tak bisa dipungkiri saat itu roda perekonomian Malaysia sangat tergantung dari besaran APBN yang dikucurkan untuk berbagai proyek pembangunan. Sementara, investasi swasta masih minim sehingga belum berdampak signifikan. Pemindahan ibu kota itu tentu bentuknya pembangunan infrastruktur. Jadi, ada sekitar 100 subsektor bisnis yang bergerak sekaligus dan menanggung keuntungan.
Tetap Bertahan di Kota Lama
Pemerintah Malaysia pun menangguk untung dari keberaniannya memindahkan ibu kota. Menteri, pejabat, dan jajaran pemerintah rata-rata hanya memerlukan waktu lima menit menuju kantor ke kementerian lain atau kantor perdana menteri.
Pada umumnya memang pemindahan ibu kota itu bertujuan untuk memisahkan pusat pemerintah dan bisnis. Sebab, pusat bisnis dianggap tidak bisa digabungkan.
Selain itu, jika tetap menggabungkan keduanya, ibu kotanya–dalam hal ini pusat pemerintahan–akan kalah dengan pusat bisnis. Para pengusaha juga cenderung mempertahankan bisnisnya di kota yang lama karena terkait dengan investasi, sumber daya, dan infrastruktur (jalan, pelabuhan, dan bandara). Kuala Lumpur tetap berkembang. Begitu pula dengan Sidney yang terus berkembang jadi pusat bisnis di Australia.
Keadaan Canberra biasa-biasa saja. Kehidupan di sana hanya berlangsung dari Senin hingga Jumat. Sebagai ibu kota pemerintahan, praktis orang-orang yang bekerja dan hilir mudik hanya yang berurusan dengan kerja pemerintah. Para pegawai negeri di Canberra pada Jumat sore sudah pulang ke Sidney dengan menumpang kereta. Bahkan, pegawai negeri Malaysia di Putrajaya mungkin bisa pulang pergi setiap hari.
Pusat bisnis biasanya sudah ada dalam jangka waktu yang sudah lama, ratusan tahun lalu. Kota bisnis terbentuk karena faktor historis, alam, dan geografis, seperti pada zaman dahulu ketika sudah menjadi kota pelabuhan atau persimpangan. Terbukti pusat bisnis yang sudah tumbuh subur tidak ada sangkut pautnya dengan ibu kota baru.
Ibu Kota Amerika. Sumber : Magazize JobLike
Perkembangan ibu kota lama yang lebih cepat dibandingkan kota baru juga terjadi di Brasil. Meski sudah pindah ke Brazilia, Rio de Janeiro–ibu kota lama–malah meroket sebagai pusat perekonomian di Amerika Latin. Buktinya, Pemerintah Brasil memilih menggelar Olimpiade 2016 di Rio dan membangun segala infrastruktur secara besar-besar, mulai dari fasilitas olahraga hingga transportasinya.
Riode Jenairo. Sumber : discover Brazil
Selain opsi pemindahan, sebenarnya mempertahankan pusat pemerintahan dan bisnis dalam satu kota tetap bisa dilakukan. Hal ini sukses dilakukan oleh negara maju sekaliber Jepang yang beribu kota Tokyo, Perancis dengan Paris, dan Inggris dengan London. Kuncinya, mereka mampu merancang tata kelola perkotaannya dengan baik dan arus investasinya sangat dijaga. Mereka tidak berpikir untuk memindahkan ibu kota.