Ceknricek.com — Politik itu sampah, begitulah sebagian orang bilang. Mereka mengindentikkan politik dengan kekuasaan, kursi panas, uang dan segala macam makna politik yang diselewengkan. Tapi bukan itu yang akan dibahas dalam tulisan ini. Politik sampah dalam tulisan ini adalah tentang bagaimana akibatnya bila sampah dibawa dalam ruang politik.
Adalah Bestari Barus, yang membawa masalah ini ke Surabaya. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta ini melakukan kunjungan kerja ke Kota Buaya. Saat rapat bersama, Bestari membikin Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharani, terkaget-kaget dan geleng-geleng kepala. Bestari menyampaikan bahwa anggaran pengelolaan sampah di Jakarta menghabiskan dana hingga Rp3,7 triliun.
Foto : Suara.com
Risma pantas geleng-geleng kepala, soalnya di kotanya yang terkenal bersih nan mulus, ia klaim menganggarkan Rp30 miliar untuk urusan sampah. Lalu Bestari meminta Risma membantu Anies mengurus sampah.
Benarkah setajam itu perbedaan duit yang dikeluarkan Pemrov DKI Jakarta dibanding Kota Surabaya? Bestari sedang berlagak pilon. Data yang ia lempar, memang bukan hoax, tapi dia menyimpan penjelasan yang lebih detail. Boleh jadi ia memang ingin agar Risma terkaget-kaget. Sedangkan Risma juga berlebihan, pakai geleng-geleng kepala segala. Angka yang diklaim untuk urusan kebersihan yang Rp30 miliar juga mengada-ada.
Angka DKI
Angka Rp3,7 triliun itu, menurut Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, merupakan dana keseluruhan Dinas Lingkungan Hidup Jakarta. Jadi bukan sekadar dana pengolahan sampah. Angka itu menjadi besar karena saat ini Pemrov DKI sedang berinvestasi untuk persiapan pembangunan intermediate treatment facility atau ITF. Ada pengadaan lahan, ujar Kepala DLH DKI Jakarta, Andono Warih, Selasa (30/7).
Wajar saja jika Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, mencurigai Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI itu berniat menyerang dirinya. Menurutnya, yang diceritakan Bestari adalah masalah sampah Jakarta yang sudah ada sejak lama, bukan soal inovasi barunya. “Sebetulnya Beliau, Bapak Bestari itu menceritakan pengelolaan sampah selama ini. Saya sedang mengubah. Sebelum saya bertugas tidak ada ITF. Sekarang kita mulai ada ITF. Lagi diproses,” kata Anies, Rabu (31/7).
Anies berpendapat, Bestari menyerang dirinya, tapi yang ada justru menyerang Gubernur DKI sebelumnya. “Maunya nyerang gubernur sekarang, padahal dia nyerang gubernur sebelumnya itu. Yang saya terima saat ini adalah kenyataan yang ada sejak kemarin,” ucap Anies.
Foto : Okezone.com
Sampah memang membuat pening kepala daerah DKI Jakarta sejak beberapa tahun terakhir. Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok gagal menangani urusan sampah. Kini Anies yang baru memimpin Jakarta, mulai membangun ITF atau tempat pengolah sampah.
Pemprov DKI Jakarta akan membangun empat fasilitas pengolah sampah. Anies berharap empat ITF itu bisa beroperasi semuanya pada 2022. Pada tahun ini sedang dibangun ITF Sunter. Menurut perkiraan, pada 2022 tempat pengolahan sampah ini bisa operasi.
Pemprov DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran pengadaan lahan untuk tiga ITF sebesar Rp750 miliar dalam APBD DKI 2019. Dinas Lingkungan Hidup rencananya akan membeli lahan untuk tiga ITF itu di Cakung Cilincing, Jakarta Utara; Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat; dan satu lagi di wilayah Jakarta Selatan.
Foto : Istimewa
Artinya, jika tak ada proyek ITF, anggaran yang dikeluarkan DKI Jakarta hanya sekitar Rp336,5 miliar. Proyek yang bakal terintegrasi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS) itu telah di-groundbreaking pada Desember 2018. Proyek ini ditargetkan rampung dalam 3 tahun.
Pembangunan tiga ITF lainnya dimungkinkan rampung pada 2022, sama seperti ITF Sunter. Setelah empat ITF itu beroperasi, TPST Bantargebang di Bekasi rencananya hanya akan dijadikan tempat pembuangan sampah residu.
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memperkirakan TPST Bantargebang tidak bisa menampung sampah lagi dalam kurun waktu tiga tahun ke depan atau tahun 2021. Bantargebang akan penuh, lantaran menerima 7.500 ton sampah dari Jakarta per harinya. Sementara itu, jumlah sampah yang diolah di sana tak sebanding dengan sampah yang diterima per hari. Pemprov DKI harus berupaya memperpanjang masa pakai TPST Bantargebang sebelum ITF di dalam kota rampung dibangun.
ITF Sunter nantinya dapat mengelola 2.200 ton per hari–seperempat dari total produksi sampah harian Jakarta. Jika dibandingkan dengan Surabaya, maka wajar saja anggarannya lebih besar.
Foto : Tribunnews
Volume sampah yang dihasilkan oleh penduduk di dua daerah ini juga berbeda. Dalam sehari, Jakarta dapat menghasilkan 7 ribu ton sampah, sementara Surabaya hanya 1,6 ribu ton.
Jika dibandingkan tingkat kepadatan penduduk Jakarta juga hampir 4 kali lipat dibandingkan Surabaya. Berdasarkan data BPS, penduduk DKI sekitar 10,1 juta (per Januari 2017), sementara Surabaya cuma sebanyak 2,85 juta jiwa (per April 2018).
Surabaya sendiri, mengalokasikan sekitar Rp475 miliar dalam pagu anggaran indikatif program pengelolaan kebersihan dalam Rancana Kerja Pemerintah Daerah Surabaya tahun 2019. Angka tersebut bahkan jauh lebih besar dari pernyataan Risma soal anggaran pengelolaan sampah, yang diklaim sebesar Rp30 miliar.
Melihat rentetan rencana Pemprov DKI Jakarta itu, publik bisa menilai bahwa cerita Bestari Barus, kepada Risma hanya sensasi belaka. Beginilah jika sampah sudah masuk ranah politik.