Ceknricek.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, dalam membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur, pemerintah tidak menggunakan pinjaman, melainkan skema investasi dan kerja sama.
“Yang kita tawarkan satu; tidak pinjaman. Kedua, tidak ada government guarantee, tidak ada. Jadi semuanya kerja sama,” kata kepala negara saat bertemu wartawan di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (17/1).
Untuk memudahkan Indonesia melakukan berbagai kerja sama, Presiden telah mengundang tiga tokoh internasional sebagai dewan pengarah pembangunan ibu kota negara baru.
Mereka adalah Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, CEO SoftBank Masayoshi Son, dan mantan perdana menteri Inggris Tony Blair. Menurut Presiden Jokowi, dewan pengarah tersebut merupakan figur-figur yang memiliki reputasi baik di dunia internasional. “Nantinya, kitalah yang menyelesaikan operasional persoalan-persoalan yang ada di lapangan,” jelas presiden.
Jokowi menambahkan, pemilihan tokoh-tokoh tersebut diharapkan bisa membangun kepercayaan dari dunia internasional. Terbangunnya kepercayaan, akan memudahkan bagi Indonesia untuk melakukan berbagai kerja sama.
“Kerja sama KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha), PPP (public private partnership), dan kerja sama yang lainnya yang akan segera kawasan ini bisa segera diselesaikan. Jadi arahnya kesana,” imbuhnya.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Meninjau Lokasi Ibu Kota Baru
Soal bentuk pemerintahan ibu kota baru nanti, Presiden menyebut kemungkinan besar masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur. Namun , hal tersebut masih bisa berubah dalam pembahasan di DPR.
“Yang paling penting, kemarin saya titip ke Bappenas yang menyiapkan ini, ada fleksibilitas organisasi sehingga ada kecepatan di situ. Artinya, tidak seperti organisasi-organisasi yang sudah ada seperti sekarang ini. Artinya, kota itu adalah wilayah administratif,” paparnya.
Sejauh ini presiden belum memutuskan siapa yang akan memimpin Badan Otorita Ibu Kota. Yang jelas, beberapa usulan kandidat sudah masuk kepada dirinya.
“Belum, ini kelas berat. Harus kelas berat karena menyangkut ngerti masalah keuangan, utamanya keuangan global, tapi ngerti juga mengenai urban planning, mengenai tata kota, dan memiliki jaringan internasional,” ungkapnya.
BACA JUGA: Cek AKTIVITAS KEPALA DAERAH, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini