Ceknricek.com–Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat suara perihal langkah pemerintah yang bakal menyuntikkan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebesar Rp 4,3 triliun lewat PT Kereta Api Indonesia Persero (KAI).
Menurut Sri Mulyani, awalnya proyek ini dijalankan secara bisnis ke bisnis antara BUMN dan perusahaan asal China. Namun karena situasi pandemi Covid-19 yang melanda, sejumlah perusahaan BUMN mengalami masalah dalam hal segi keuangan, termasuk PT KAI.
“Ini proyek KCJB yang tadinya business to business, di mana BUMN yang seharusnya memenuhi kewajiban. Namun karena PT Kereta Api mengalami pukulan dari situasi Covid, jumlah penumpang merosot tajam maka kemampuan BUMN untuk memenuhi ekuitas awal dari kereta cepat tidak bisa dipenuhi oleh mereka,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/11/21).
Sri Mulyani menambahkan, karena PMN untuk KAI tidak tercantum dalam UU APBN tahun 2021, maka PMN akan menggunakan Sisa Lebih Anggaran (SAL) tahun 2021.
Menyikapi hal ini, anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad menyebut kebijakan pemerintah tidak konsisten. Karena semula B to B (business to business), tapi berubah menjadi beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Beban negara itu, menurut KS panggilan akrabnya, sama saja dengan membebani rakyat. Pria kelahiran Pangkep, Sulawesi Selatan 1974 ini meminta pemerintah memberi penjelasan secara moral dan politik, sebagai bahan untuk menjawab pertanyaan konstituen yang diwakilinya.
“Kalau sebelumnya BUMN terlalu keseringan kita proteksi, sakit kita tambahin PMN (Penyertaaan Modal Negara), sakit kita suntik PMN, maaf terlalu enak sekali,”ujar KS mengutip perkataan Presiden Jokowi ketika berpidato di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Sementara itu, terkait nasib kelam maskapai penerbangan Garuda, KS minta pemerintah menyelamatkan Garuda karena ada 50,30 persen saham pemerintah di Garuda Indonesia, selain saham Trans Air dan North Star.
“Malah North Star ini berbisnis PCR, ini sangat menyengsarakan rakyat. Tapi Garuda dibiarkan kolaps,” tandas KS.
KS meminta Sri Mulyani memanggil pemegang saham di Garuda Indonesia, seperti North Star dan Trans Air supaya mereka bertanggung jawab terhadap kesulitan yang dialami oleh Garuda Indonesia. Hal ini lantaran Garuda Indonesia adalah simbol negara yang menghubungkan NKRI dari satu pulau ke pulau yang lain. KS juga mengkritisi statemen menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang selalu mengekspos keuntungan laba dari BUMN dalam kurun waktu selama sepuluh tahun terakhir (2010 – 2020) sebesar 2038 triliun. Menurut KS, hal itu tidak sesuai kenyataan.
“Karena kita lihat di halaman 5 di paper yang ibu menteri sampaikan, jelas sekali setiap tahun berbeda tantangan, berbeda direksi, berbeda menteri dan berbeda jumlah penempatan modal negara, dan hasilnya juga berbeda,”kata KS.
“Jadi tidak elok menyampaikan kepada publik hanya untuk mendapatkan pembenaran, bahwa kita akan dan telah pantas untuk disubsidi diberikan modal negara karena keuntungannya telah berkontribusi 2038 triliun,”lanjut KS.
Pada kesempatan itu juga KS membuka ketimpangan kinerja Menteri BUMN sejak dipegang oleh ET (Erick Thohir) pada 2019. Disebutkan oleh KS,sebelum dipegang ET, rerata BUMN memberikan deviden dan keuntungan yang cukup besar bagi Negara meskipun penempatan modal Negara sangat kecil.
“Akan tetapi sekarang ini yang terjadi sebaliknya. Makin besar penempatan modal Negara makin kecil deviden yang diterima Negara. Ini pembohongan publik,”kata KS.
KS menyebutkan, kontribusi BUMN terhadap negara akhir – akhir ini hanya 400 Triliun. Sangat berbeda dengan “kampanye” Meneg BUMN.