Ceknricek.com — Kementerian Keuangan beraksi atas dugaan kebocoran data enam juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada jajaran petinggi Kementerian Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk mengevaluasi masalah ini. Kebocoran data itu juga menimpa dirinya dan juga Presiden Joko Widodo.
“Saya sudah minta Pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya,” kata Sri Mulyani usai menghadiri rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (20/9/24).
Setelah evaluasi rampung, kata Sri Mulyani, akan segera dilaksanakan konferensi pers untuk mengumumkan hasil pemeriksaan kepada media
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kemenkeu Dwi Astuti menyatakan tengah mendalami kasus dugaan kebocoran data NPWP.
“Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” katanya.
Sebanyak 6 juta data NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan di Breach Forums. Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums. Melalui akun X @secgron, dia menyebut sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada 18 September 2024.
Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan data-data lainnya.