Ceknricek.com – Said Didu menyebut pelanggaran dalam Pemilu 2019 bersifat terstruktur dan sistematis. Baginya, tidak ada tahapan pemilu yang berjalan dengan baik.
Hal ini diungkapkan Said Didu bersama
sejumlah tokoh nasional saat mendeklarasikan Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi dari Pemilu Curang, Minggu (21/4) di RM Batik Kuring, Kompleks SCBD, Jakarta Selatan.
Menurut Said Didu Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi ini dibuat karena ingin menyelamatkan Pemilu 2019 yang dianggap tidak jujur-adil.
“Pemilu 2019, kecurangan terstruktur, sistematik, dan masif, mulai perencanaan, pelaksanaan, dan perhitungan suara. Presiden, yang harusnya tanggung jawab, diam seribu bahasa sejak awal,” ujar Said Didu.
Said Didu menyinggung soal dugaan 17,5 juta pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak valid. Laporan tersebut telah disampaikan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Kenapa sudah terstruktur, mulai perencanaan, DPT tidak selesaikan 17 juta lebih. Sampai terlibat secara nyata gubernur, bupati, lurah, camat, dan RW, RT secara nyata dan itu bagaikan penonton sudah teriak semua, wasit tidak mau semprit peluit,” ungkap Said Didu.
Hal yang sama diungkapkan Bambang Widjojanto (BW), menurut BW Pemilu 2019 tidak sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber, Jurdil).
“Luber tidak terpenuhi, apalagi Jurdil. Dasar pemilu tidak terpenuhi, maka untuk apa pemilu? Maka untuk kami, kecurangan, TSM, terstruktur, sistemis, masif, itu karena prinsip Luber dan Jurdil tidak terpenuhi,” ujar BW.
Sebelumnya, BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengklaim menemukan 1.261 laporan tindakan kecurangan dalam Pemilu 2019 yang menurut mereka bakal dilaporkan ke Bawaslu. Namun, pihak Bawaslu mengatakan belum ada laporan terkait pelanggaran yang dimaksud BPN.