Ceknricek.com — Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama para Wakil Ketua MPR RI mengunjungi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di kediamannya di Cikeas, Bogor, Rabu (16/10) malam. Kedatangan mereka untuk mengantarkan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024.
Pertemuan itu juga mendiskusikan berbagai agenda MPR RI lima tahun kedepan. Kiprah SBY sejak mengabdi di TNI, menteri, hingga sepuluh tahun memimpin Indonesia, tentu menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang kondisi kebangsaan.
Kepada Pimpinan MPR RI, SBY menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam acara pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin 20 Oktober mendatang.
Kehadiran Presiden RI ke-6 SBY dan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Puteri, kian mengukuhkan kekompakan para elit politik dan tokoh bangsa. Bamsoet juga menyampaikan, saat ini hanya memiliki dua mantan presiden. Yakni, Megawati sebagai Ibu Bangsa, dan SBY sebagai Bapak bangsa
“Kehadiran Ibu bangsa dan Bapak bangsa ini tentu akan kian meneduhkan perpolitikan tanah air. Sekaligus memberikan pesan kepada dunia bahwa suhu politik Indonesia sangat kondusif dan para pemimpin bangsanya kompak,” ujar Bamsoet usai bertemu SBY.
Menurut Bamsoet, dalam kesempatan itu pimpinan MPR RI menyampaikan, sebagai anak bangsa pada umumnya mereka butuh berbagai sudut pandang dari para tokoh seperti SBY yang sudah kenyang makan asam garam kehidupan kebangsaan.
Baca Juga: Bamsoet: Pemilihan Presiden Langsung Tidak Akan Diamandemen
Turut hadir pada kesempatan itu, para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Jazilul Fuwaid (F-PKB), Syarief Hasan (F-Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Arsul Sani (F-PPP), dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD).
“Dengan bertemu para tokoh yang menjadi pemimpin bangsa, MPR RI akan mendapat berbagai insight dan sudut pandang yang beraneka ragam. Dari situ nanti kita bisa tarik benang merahnya. Tak hanya tentang rencana amandemen terbatas UUD 1945, melainkan juga usulan tentang membuat blue print pembangunan Indonesia 50-100 tahun ke depan,” terang Bamsoet.
Kesamaan Pandangan
Bamsoet menambahkan, terkait wacana amandemen terbatas UUD NRI 1945, terdapat banyak kesamaan pandangan antara Pimpinan MPR RI dan SBY. Ketua Umum Partai Demokrat menyarankan pimpinan MPR RI untuk tidak tergesa-gesa serta membuka ruang sebesar-besarnya guna menampung semua aspirasi masyarakat.
“Ide amandemen terbatas UUD NRI 1945 atau menurut istilah Pak SBY adalah penyempurnaan, tentu bukan tanpa alasan. Apalagi, amandemen terakhir dilakukan tahun 2002. Waktu 17 tahun sudah cukup bagi kita untuk mengkaji lagi, apakah UUD NRI 1945 sudah tepat atau harus dilakukan penyempurnaan kembali. Karenanya, kita buka ruang publik seluas-luasnya untuk memberikan masukan terkait amandeman terbatas UUD NRI 1945,” ujarnya.
Menurut Bamsoet, MPR RI akan mempergunakan golden time dalam 3 tahun pertama untuk mengkaji usulan amandemen UUD NRI 1945. Tahun pertama hingga 2020 digunakan mendengar serta menyerap semua masukan yang ada. Tahun kedua, 2021, akan didapatkan benang merah subtansi yang dikehendaki rakyat. Dan, tahun 2022 tinggal dibahas dan diputuskan perubahan apa yang akan diambil. Apakah diperlukan penyempurnaan atau amandemen terbatas atau belum diperlukan. Semua sangat tergantung pada kekeputusan mayoritas rakyat.
“Menurut pandangan Pak SBY, adanya aspirasi rakyat untuk amanden UUD 1945 jangan dipadamkan. Kaji dan buka seluas-luasnya pembahasan dan pengkajian tentang amandemen terbatas itu. Jika memang pada akhirnya diputuskan jadi dilakukan pemyempurnaan atau amandemen UUD NRI 1945, maka disarankan tidak lebih dari tiga tahun pembahasannya atau jangan melewati tahun 2022. Pak SBY menilai jika lebih dari tiga tahun, atau melewati tahun 2022 jatuhnya sudah politis karena mendekati Pemilu,” pungkas Bamsoet.
BACA JUGA: Cek Berita AKTIVITAS PRESIDEN, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.