Ceknricek.com — Hari ini, 129 tahun yang lalu, tepatnya pada 29 November 1890, Konstitusi Meiji mulai berlaku di Jepang. Konstitusi ini secara umum mencontoh monarki konstitusional di Eropa pada abad ke-19.
Dengan konstitusi tersebut, Kaisar Jepang didaulat sebagai penguasa aktif yang memiliki kekuasaan politik besar, meski Ia harus membagi hal itu dengan anggota parlemen politik yang dilantik.
Konstitusi Meiji mulai diadopsi oleh Jepang pada 11 Februari 1889, namun baru diberlakukan pada 29 November 1890, dalam sidang pertama mereka bersama lembaga legislatif Jepang bernama Imperial Diet atau teikoku gikai.
Restorasi Meiji
Tahun 1868, Restorasi Meiji menandai titik awal keterbukaan Jepang terhadap dunia luar dan modernisasi ala Barat di segala bidang. Setelah hampir dua abad tertutup dalam politik isolasi di bawah rezim shogun, Jepang mengejar ketertinggalannya dari Barat dengan semangat fukoku kyohei, yang berarti, negara sejahtera, tentara kuat.
Restorasi Meiji diawali dengan dibukanya pelabuhan di Jepang oleh Komodor Perry dari Amerika Serikat yang membuat rakyat Jepang tidak percaya lagi pada kekuatan shogun (jenderal), dan menuntut agar kekuasaan dikembalikan lagi pada kaisar.
Baca Juga: Sejarah Hari Ini: Aksi Bunuh Diri Kamikaze Jepang Pertama Dilakukan
Saat naik takhta, nama Kaisar Mutsuhito pun berubah menjadi Kaisar Meiji dan rezim yang dipimpinnya disebut era kekaisaran Meiji. Dia lalu memutuskan untuk membuka diri terhadap pengaruh asing melalui penyelenggaraan perdagangan dengan negara-negara luar.
Selain itu, salah satu kebijakan yang diambil oleh Kaisar Meiji adalah pemindahan ibu kota dari Kyoto menuju Edo, yang sekarang dikenal dengan nama Tokyo, yang berarti Ibu kota dari Timur.
Serangkaian perubahan pun dilakukan pemerintahan Meiji. Salah satunya dengan mewujudkan visi negara modern, diantaranya dengan memodernisasi sistem politik imperial Jepang.
Bentuk dari modernisasi ini dengan mencontoh sistem negara di Eropa dengan cara membuat undang-undang dasar yang kelak dikenal dengan nama Konstitusi Imperial Meiji, dan menjadikan Jepang sebagai negara Monarki Konstitusional.
Tidak hanya berhenti di situ, Kaisar Meiji juga menghapuskan sistem kasta di masyarakat Jepang yang telah berlaku sejak abad 12. Sebelum era kekuasaannya, masyarakat Jepang dibagi ke dalam empat golongan, yakni samurai, petani, pengrajin, dan pedagang.
Konstitusi Meiji
Konstitusi yang dibentuk setelah Restorasi Meiji kemudian melahirkan parlemen pertama Jepang yang bernama Imperial Diet atau teikoku gikai. Bentuk parlemen ini sendiri diambil dari model parlemen di Jerman dan Inggris. Kata Diet sendiri berasal dari bahasa Latin yang dulu lazim digunakan di Jerman sebagai nama majelis di sana.
Dalam sistem parlemen Imperial Diet, pemerintah Jepang mengadopsi sistem bikameral (sistem dua kamar) dalam legislatif atau parlemen yang terdiri dari majelis tinggi atau dewan kebangsaan dan majelis rendah atau dewan perwakilan.
Majelis tinggi, dalam sistem tersebut diisi oleh orang-orang yang ditunjuk oleh kaisar dan anggota keluarga kerajaan sedangkan majelis rendah diduduki oleh orang-orang yang dipilih oleh rakyat.
Baca Juga: Perjalanan Hidup Tenno Heika Hirohito
Menurut Konstitusi Meiji, dalam sistem pemerintahan tersebut tidak ada anggota parlemen yang boleh menduduki dua jabatan sekaligus. Dengan demikian, anggota majelis tinggi tidak diperkenankan menduduki majelis rendah, begitu juga sebaliknya.
Konstitusi Meiji yang ditetapkan pada tahun 1889, ini kemudian menjadikan Jepang sebagai salah satu negara pertama di Asia yang memberlakukan sistem perundang-undangan modern secara mandiri dan mungkin saja pelopor di Asia dimana negara-negara lain masih dalam bayang-bayang kolonialisme.
Pada tahun 1912, Kaisar Meiji meninggal dunia dan kekuasaannya digantikan oleh penerusnya, Kaisar Taisho yang sebelum ia berkuasa bernama Yoshihito. Meski demikian Konstitusi Meiji tetap berlaku dan masih diteruskan oleh Taisho hingga ia menyusul mangkat pada 1926.
Dengan mangkatnya Kaisar Taisho, maka naik tahtalah Kaisar Showa atau lebih dikenal di Indonesia dengan nama kecilnya, Hirohito. Pada era Showa inilah konstitusi Meiji tidak lagi diterapkan seiring dengan kalahnya negeri Matahari Terbit dalam Perang Dunia II.
Konstitusi Nasional Jepang
Sebagai ganti dari Konstitusi Meiji, undang-undang yang berlaku di Jepang sejak saat itu hingga hari ini adalah Konstitusi Nasional 1947. Menurut Ryosuke Ishii, (1988:169) pembentukan konstitusi ini sendiri dibuat berdasarkan pasal X Deklarasi Postdam yang berbunyi:
“Pemerintah Jepang harus membuang semua hambatan menuju suatu kebangkitan kembali dan usaha memperkuat gejala demokrasi dalam kalangan rakyat Jepang. Kebebasan berbicara, beragama, dan berpikir serta sikap hormat terhadap hak-hak asasi manusia haruslah ditegakkan.”
Kemajuan Jepang yang terjadi hingga saat ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari peristiwa di masa lampau. Keputusan Kaisar Meiji untuk mengakhiri politik isolasi dan memulai hubungan dagang dengan negara luar pun menjadi salah satu tonggak sejarah tersebut.
Terlebih setelah Konstitusi Meiji mulai diberlakukan di Jepang dan menandai kekuasaan tertinggi tak hanya menjadi monopoli pihak kekaisaran. Meskipun, dalam PD II, Jepang mengalami kekalahan dan mengganti sistem pemerintahan mereka dengan sejenis demokrasi liberal ala Barat, hingga saat ini.
BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini