Ceknricek.com — Tepat pada tanggal hari ini, 64 tahun silam, 29 September 1955, pemilihan umum pertama untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilaksanakan di Indonesia.
Pemilu yang dilaksanakan dalam dua tahap itu kemudian diteruskan tiga bulan sesudahnya, 15 Desember 1955, untuk memilih anggota konstituante.
Jejak Demokrasi Indonesia
Setelah 10 tahun kemerdekaan Indonesia, pemilihan umum pertama akhirnya dilaksanakan pada 1955, yang kemudian tercatat sebagai titik awal bangsa Indonesia untuk melaksanakan pemilihan umum secara nasional.
Dasar hukum yang menjadi landasan utama dari pemilu ini adalah Undang-Undang nomor 7 tahun 1953. Produk hukum ini telah mengalami masa pembentukan yang sangat panjang sebagai payung hukum yang tertulis.
Baca Juga: Sejarah Hari Ini: Kedaulatan Rakyat, Surat Kabar Tertua Setelah Kemerdekaan Terbit
Sebenarnya, sejarah pemilihan umum di Indonesia sendiri sudah dimulai pada awal zaman revolusi. Rencana untuk mengadakan pemilu nasional sudah dicanangkan pada 5 Oktober 1945.
Hingga kemudian, pada 1946 diadakan pemilu di Karesidenan Kediri dan Surakarta yang cakupannya lokal saja, sedangkan untuk skala nasional belum dapat terealisasikan, sebagaimana ditulis Nugroho Katjasungkana, dkk, dalam Pemilihan Umum 1955 di Indonesia (1999, hlm.2).
Keberhasilan secara nasional terjadi pada 1955 setelah proses persiapan pemilu dapat disiapkan oleh tiga kabinet yang bebeda, yakni Kabinet Wilopo, Kabinet Ali sastromidjojo, dan Kabinet Burhanuddin Harahap.
Tiga kabinet tersebut bertugas secara berurutan dari: mempersiapkan dan mengesahkan RUU –melaksanakan tahapan pemilu atau kampanye– dan pemungutan suara.
Dipaparkan dalam naskah arsip Demokrasi pemilu 1955 yang diterbitkan Arsip Nasional Indonesia (ANRI) tercatat, sebanyak 43.104.464 pemilih dari total 77.987.879 penduduk yang berpartisipasi dalam pesta demokrasi Indonesia tersebut.
Pemilu 1955 menelan biaya besar untuk ukuran pada waktu itu, Rp. 479.891.729,00. Dana ini berasal dari Kementrian Dalam Negeri yang disalurkan melalui Bank Indonesia dan digunakan untuk membiayai honor panitia, sosialisai pemilu, pencetakan suara, pembuatan TPS, serta distriibusi surat suara ke seluruh Indonesia.
Dalam pesta demokrasi tersebut, para peserta tidak hanya dari partai politik saja, melainkan juga dari berbagai macam organisasi massa, perorangan, bahkan calon tidak berpartai.
Antusiasme tersebut nampak dari ikutnya 39 partai politik yang berpartisipasi, 34 organisasi massa, dan 48 calon perorangan yang akan dipilih mengisi 260 kursi DPR.
Dari sumber yang sama juga disebutkan, pemilu untuk mengisi 520 kursi anggota konstituante diikuti tidak kurang dari 39 partai politik, 23 organisasi massa, dan 29 calon perorangan.
Berhasil Meskipun Mendapat Gangguan
Dalam buku naskah demokrasi Indonesia 1955, dituliskan bagaimana kondisi pemilihan umum anggota DPR Indonesia juga sempat diwarnai sedikit gangguan meskipun akhirnya dapat diatasai dengan baik.
Hal ini disebabkan oleh pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) di beberapa wilayah Indonesia, khususnya Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi. Gerakan yang dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjao tersebut sempat merusak TPS, membakar rumah, bahkan terlibat kontak senjata dengan aparat keamanan. Akibat hal ini, partisipasi pemilihan di Jabar dalam pemilihan anggota DPR hanya sebesar 70 persen.
Baca Juga: Sejarah Hari Ini: Pemindahan Ibu Kota Bandung
Tidak hanya itu, di Yogyakarta sendiri sempat terjadi penculikan terhadap anggota orang-orang pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan konstelasi politik jelang dilangsungkannya Pemilu 1955. Salah seorang anggota Dewan Masyumi Yogyakarta, Kiai haji Mansjur dilaporkan melakukan penculikan terhadap tokoh penyokong pemerintah.
Kondisi itu berhasil teratasi dengan baik dan kondusif. Selama dua hari pemilu, selain menggunakan hak pilihnya, masyarakat juga berperan aktif dengan memasang alat peraga kampanye, pembangunan TPS, tanpa melihat aliran politik, ras, suku, dan agama.
Hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu, menurut data perolehan suara dimenangkan Partai Nasional Indonesia (PNI) 57 kursi, disusul Masyumi 57 kursi, Nahdlatul Ulama, 45 kursi, dan Partai Komunis Indonesia (PKI) 39 kursi.
Sementara dalam tahap pemilu kedua atau konstituante, dukungan terhadap PNI, NU dan PKI meningkat. Sedangkan Masyumi yang menjadi pemenang kedua mengalami kemerosotan perolehan suara sebanyak 114.267 dibandingkan perolehan suara pada pemilihan anggota DPR sementara.
Kendati dinilai demokratis, Pemilu 1955 belum mencapai tujuan yang disasar, yakni memperbaiki keadaan politik Indonesia.
Arsip Demokrasi Pemilu 1955 menyebutkan, hasil Pemilu 1955 menimbulkan banyak masalah. Pada praktiknya, anggota DPR dan Konstituante terpilih tidak mampu menjalankan fungsi pemerintahan yang dikehendaki rakyat.
BACA JUGA: Cek OPINI, Opini Terkini Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini.