Ceknricek.com — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori memimpin langsung rapat pembentukan crisis center di lingkungan Kemendagri pada Selasa, (06/10/20) di Ruang Rapat Sekjen, Gedung A Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Dalam pengantarnya, Hudori menyampaikan topik yang dibahas dalam rapat tidak jauh dari substansi Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 440-3695 Tahun 2020 tentang Pembentukan Crisis Center Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
“Hari ini acaranya saya inginnya satu tema saja, itu soal pembentukan Crisis Center Kemendagri. Nah, Crisis Center Kementerian Dalam Negeri ini terkait dengan pengendalian dan penanganan Covid,” kata Hudori.
Hudori mengungkapkan, urgensi dan latar belakang dari pembentukan crisis center yaitu karena kian hari penularan Covid-19 semakin meningkat. Hal itu secara tidak langsung memaksa setiap orang berubah dan menyesuaikan diri dengan tatanan kehidupan baru.
Seiring dengan itu, belakangan ada arahan dari Menteri PANRB dan Instruksi langsung dari Mendagri Muhammad Tito Karnavian untuk membentuk unit tersebut sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19.
“Itu ada arahan dari MenPAN RB, kemudian Pak Menteri mintakan juga ke saya, supaya di setiap Kementerian/Lembaga itu ada Crisis Center,” kata Hudori.
Hudori menjelaskan, selain di Kantor Pusat, Crisis Center ini nantinya terdapat di setiap komponen lingkup Kemendagri. “Tim ini nanti ketua di (Kantor) Pusat yaitu saya, kemudian masing-masing komponen itu ada wakil ketua. Di komponen itu nanti ada lagi penanggung jawabnya, penanggung jawab itu di situ ada Kepala Biro, Sekretaris Komponen, dengan Bagian Umum dan seterusnya,” papar Hudori.
Lebih jauh Hudori memaparkan, tim crisis center ini bertugas untuk memetakan penyebaran Covid-19 di lingkungan kantor Kemendagri. Setiap hari hasil pemetaan tim akan dilaporkan kepada Mendagri, seperti halnya dengan tim lain yang sudah dibentuk lebih dulu.
“Jadi nanti saya melaporkan secara utuh kepada Pak Menteri, sama dengan seperti Desk Pilkada, Satpol PP di Ditjen Adwil. Jadi misalnya kita tekankan siapa yang sakit, jadi kita laporkan ke Pak Menteri tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan. Jadi itu kenapa kita harus laporkan secara utuh, artinya tersampaikan secara komprehensif kepada Pak Menteri,” pungkas Hudori.
Baca juga: Menjaga Tenaga Kesehatan Untuk Menjaga Seluruh Masyarakat Dari COVID-19