Ceknricek.com — Kekhawatiran dibalik desakan sebagian kalangan kepada Joko Widodo, agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) KPK hasil revisi pada akhir tahun lalu itu, sekarang menjadi kenyataan. Lembaga tersebut tak lagi tangkas mengungkap kasus korupsi yang ditanganinya.
Dalam dugaan suap terkait PAW Anggota DPR dari PDIP yang melibatkan Wahyu Setiawan, Komisioner KPU, beredar luas kabar yang tak sedap. Petugas KPK yang sedang mengintai dan ingin mencokok para pelaku yang diduga sedang berada di kompleks PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian), dihalangi sejumlah aparat Kepolisian yang sedang bertugas di sana. Menurut berita Koran Tempo akhir pekan ini, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dan Harun Masiku, kader dari partai yang diketuai Megawati Sukarnoputri yang menyuap Wahyu tersebut, diduga sedang berada di kediaman salah seorang petinggi intelijen yang ada di sana.
Sogok-menyogok itu memang diduga terkait upaya Harun agar diloloskan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas, calon legislator PDIP dari wilayah Sumatera Selatan yang pada Pemilu 2019 kemarin, justru meraih suara terbanyak. Padahal yang bersangkutan telah meninggal dunia beberapa hari sebelum pemilihan diselenggarakan.
Meski Harun hanya mengumpulkan suara sekitar 5 ribuan (terbanyak kelima), partai yang diketuai ibunya Puan Maharani itu justru merestuinya. Mereka memang berupaya menggeser Riesky Aprilia. Calon legislator mereka lainnya yang justru menempati posisi kedua (sekitar 40 ribuan suara). Tapi KPU bergeming dan tetap memutuskan Riesky sebagai pengganti Almarhum Nazarudin. Penyuapan terhadap Wahyu Setiawan diduga terkait upaya untuk memuluskan keinginan menggeser Riesky dan menggantinya dengan Harun tersebut.
+++
Revisi UU KPK yang kontroversial itu, juga menjadi tameng bagi pengurus maupun petugas PDIP, menghalangi para penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Jenderal partai mereka yang terletak di Jalan Diponegoro, Jakarta.
Kekisruhan dalam upaya mengungkap kasus yang bakal sangat memalukan jika sampai terbukti itu, dilengkapi dengan simpang siur keterangan resmi dari sosok-sosok yang tak semestinya. Firli Bahuri, Ketua KPK yang selama proses pemilihannya kemarin ditolak berbagai kalangan, meyakini Harun Masiku belum kembali dari luar negeri sejak meninggalkan Tanah Air tanggal 6 Januari 2020 lalu. Yakni, 2 hari sebelum penangkapan Wahyu dan insiden penahanan petugas KPK di PTIK.
Baca Juga: Suara Pembayar Pajak Untuk Polisi Penyerang Novel Baswedan
Begitu pula Yasonna Laoly, kader PDIP yang kembali diangkat Joko Widodo sebagai Menteri Hukum dan HAM pada periode kedua ini. Dia adalah salah satu dari dua menteri yang diutus presiden mewakili pemerintah untuk membahas Revisi UU KPK tahun lalu.
Menurut Yasonna, sebagaimana Dirjen Imigrasi yang menjadi bagian kementeriannya, Harun Masiku juga belum kembali ke Indonesia.
Keterangan keduanya berbeda dengan hasil penelusuran Koran Tempo yang menyatakan Harun sudah kembali ke Indonesia pada tanggal 7 Januari 2020. Bahkan disebutkan detail hingga kode penerbangan yan digunakan dan nomor kursi yang ditempatinya. Berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan, koran tersebut mengungkap rincian pergerakan Harun hingga diduga diantar seseorang ke PTIK. Hasto ditengarai telah lebih dulu berada di sana.
+++
Dana yang dianggarkan untuk membiayai kegiatan pada berbagai lembaga pemerintah dan negara, termasuk untuk memberantas korupsi dan menegakkan ketertiban umum, sungguh tidak sedikit. Pada tahun 2020 ini, pemerintah mengalokasikan Rp922,6 miliar untuk KPK. Sementara anggaran Kepolisian, justru mencapai Rp104,7 triliun. Menempati posisi terbesar ketiga setelah Pertahanan (Rp131,2 triliun) dan Kementerian PUPR (Rp120,2 triliun).
Kemenkumham yang dipimpin Yasonna, pada pembahasan September 2019 lalu, mengusulkan anggaran mereka sebesar Rp16,8 triliun. Sementara anggaran untuk mendukung kegiatan para wakil rakyat DPR pada tahun 2020 ini, mencapai Rp5,1 triliun.
Sumber pendanaan agar kita dapat membiayai masing-masing anggaran tersebut, kini sangat bergantung pada penerimaan pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Baik sebagai pribadi maupun badan usaha.
Berdasarkan APBN yang sudah kita canangkan, peran penerimaan pajak pada tahun 2020 ini akan menyumbangkan 83,5% dari perkiraan kebutuhan. Porsi penerimaan pajak tersebut dari tahun ke tahun memang terus meningkat. Artinya, kemampuan menjalankan fungsi negara ini, semakin mutlak bergantung dari jerih payah dan keringat yang dikucurkan rakyatnya. Peran dari kekayaan sumber daya alam, semakin kecil dan tidak berarti.
Lalu, pantaskah lembaga-lembaga yang sama-sama dibiayai dari pajak-pajak kita itu, saling bertikai dan menyia-nyiakannya?
+++
Keberadaan KPK, Kepolisian, Kemenkumham, DPR dan semua lembaga pemerintah dan negara lainnya, adalah untuk kepentingan kita semua.
Baca Juga: Mana Suka Siaran TVRI
Adalah kekeliruan yang sangat besar jika ada di antara mereka yang justru bertikai –bahkan cenderung menggunakan hasil yang disisihkan dari jerih payah kita tersebut untuk saling menghalangi, mengganggu, bahkan meniadakan kerja satu dengan lainnya– hanya dianggap enteng dan biasa-biasa saja oleh presiden yang merupakan pimpinan tertinggi di negara ini.
Joko Widodo mestinya paham sekaligus mengetahui, pajak-pajak yang dikumpulkan itu adalah amanah rakyat yang harus dijaganya. Adalah sangat pantas semua kekacauan seperti di atas, tidak terus menerus dibiarkan berlarut-larut di bawah kepemimpinannya.
Joko Widodo mestinya lebih berpihak kepada rakyat dibanding para politikus berengsek yang hanya mementingkan napsu kekuasaannya itu.
+++
Saya harap Joko Widodo dan seluruh aparat negara dan pemerintahan paham, dari setiap liter bahan bakar minyak yang dikonsumsi rakyat Indonesia, terdapat 10% PPN yang ditarik pemerintah pusat dan 5% pajak BBM untuk pemerintah daerah setempat. Terlepas rantai pengadaannya dikorupsi oleh mereka yang disebut Mafia Migas.
Presiden Republik Indonesia dan seluruh jajarannya, harus menyadari bahwa harga listrik monopoli PLN yang kita bayar itu, mencakup 10% PPN dan 6% Pajak Penerangan Jalan yang dipungut daerah. Terlepas berbagai potensi kerugian negara akibat perbuatan lancung mereka sebagaimana sering dituduhkan itu.
Hampir tak satupun pengeluaran sehari-hari yang dilakùkan rakyat yang tidak disertai pajak maupun cukai yang ditarik negara, dan dimanfaatkan pemerintah untuk membiayai kegiatannya.
Dalam hal pajak-pajak tersebut, negara melalui pemerintah mengabaikan dari mana rakyat memperoleh uang untuk membayarnya. Sebab, pajak-pajak itu secara otomatis langsung dibayar, ketika transaksi dilakukan. Meski mungkin rakyatnya memperoleh uang tersebut dari berhutang pada lintah darat sekalipun. Atau melacurkan dan menjajakan dirinya demi memperoleh uang untuk membiayai kebutuhan hidup mereka.
Lalu, di mana perasaan dan harga diri kalian, ketika menyia-menyiakan pengorbanan rakyat pembayar pajak, untuk membiayai hipokrasi maupun pertikaian antar aparat, seperti yang sedang berlangsung di tengah kasus yang berputar di antara Wahyu-Hasto-Harun-Firli-
Jangan tunggu mereka yang teraniaya kecewa dan putus asa. Saya yakin alam semesta akan bekerja, mendengarkan dan menciptakan keseimbangannya.
Semoga para penguasa dan segenap aparat Negara dan pemerintahan di Indonesia –khususnya Joko Widodo selaku Presiden dan Kepala Negara– tergerak nuraninya dan benar punya nyali.