Ceknricek.com — Di hari tenang menjelang coblosan pemilu, hal yang paling banyak dibicarakan, juga ditunggu-tunggu sebagian orang, tentulah serangan fajar. Belum ada tanda-tanda nih, ujar Dakuwan (45). Pengrajin kue khas daerah Pati, Jawa Tengah, ini mengaku biasanya di masa-masa tenang menjelang coblosan dia mendapat amplop dari anggota calon legilatif. Isinya bervariasi, antara Rp25.000-Rp50.000. Lumayan untuk beli rokok, ujarnya terkekeh.
Sumber : Kumparan
Anggota keluarga Dakuwan yang punya hak pilih ada 3 orang. Jika masing-masing mendapat satu amplop, maka bisa dihitung berapa nilai duit yang diterima keluarga ini. Duit sebanyak itu hanya dari satu caleg, satu partai untuk DPRD tingkat II. Jika lagi beruntung, bisa juga kecipratan serangan fajar dari caleg DPRD I dan DPR Pusat. Cuma kalau dari DPR Pusat jarang sampai ke sini, ujarnya.
Dakuwan bilang akan tetap nyoblos walau tak dapat amplop. Saya tetap datang ke TPS dan nyoblos Prabowo, ujarnya yakin. Dia bilang ingin ada perubahan.
Pilih caleg siapa? Nggak ada yang saya kenal. Coblos partai saja nanti, jawab pria lulusan SMP ini tanpa menyebut nama partai pilihannya. Di depan rumah Dakuwan, masih berkibar dua bendera partai: PAN dan Gerindra. Bendera itu masih di sana saat hari tenang. Biar saja. Nanti juga diambil yang memasang, katanya.
Pengakuan serupa dikatakan Sutar (55). Dia mengatakan, belum dapat saweran pada pemilu ini kali. Cuma dapat kain sarung dari caleg provinsi, aku pedagang keliling di daerah yang sama.
Kedua warga Pati ini mengakui serangan fajar akan menuntun pendiriannya untuk memilih caleg. Masa sudah memberi duit kita enggak coblos. Sudah pasti kita coblos, ujar Sutar. Tapi kalau untuk presiden, kayaknya enggak deh, sambung Dakuwan.
Bagi-bagi amplop di hari tenang sudah menjadi budaya di tengah masyarakat kita. Nah, agar tidak sesat pengertian, istilah serangan fajar digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara. Biasanya tingkah tak terpuji ini dilakukan pada caleg maupun capres secara langsung maupun lewat tim sukses mereka. Bagi-bagi duit, sembako atau hal lainnya ini, biasanya menyasar kelompok masyarakat menengah ke bawah.
Serangan Fajar. Sumber : telusur.co.id
Diskualifikasi 25 Caleg
Pada Senin kemarin (15/4), Bawaslu Kota Batam menemukan dua caleg yang terindikasi melakukan serangan fajar di hari pertama masa tenang Pemilu 2019. Peristiwa itu terjadi di Kawasan Taman Raya Batam Kota, tepatnya di Perumahan Buana Vista Indah. Tiap satu suara warga di sini dihargai Rp200.000 rupiah. Kendati tidak dilakukan pada saat fajar menyingsing, Komisioner Bidang Hukum Bawaslu Batam, Mangihut Rajagukguk menyebut bagi-bagi duit ini sebagai serangan fajar. “Kami temukan tadi malam. Uang dibagikan langsung ke masyarakat. Kami masih investigasi,” ujar Mangihut seperti dikutip Batamnews.co.id. Ulah tak terpuji ini dilakukan oknum caleg berinisial NN dan AS.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, mengatakan sampai dengan akhir masa kampanye terdapat 25 putusan pengadilan yang terkait dengan politik uang. Selain terancam bui dan denda, sebanyak 25 orang juga telah didiskualifikasi dari Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota Legislatif di Pemilu 2019.
Lantaran itu, serangan fajar telah menjadi perhatian serius Bawaslu, baik daerah maupun pusat. Begitu juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Ia meminta jajarannya mewaspadai serangan fajar jelang pencoblosan Pileg dan Pilpres 2019. Dia mengatakan, pesta demokrasi ini tidak boleh dicederai dengan politik uang.
“Itu harus kita hindari, apalagi menggunakan politik uang, yang merupakan sesuatu yang haram, karena kita ingin meningkatkan kualitas demokrasi secara kualitas dan kuantitas juga harus lebih baik,” tutur Mendagri saat memberi pembekalan kepada Tim Kemendagri Pemantau Pemilu Serentak tahun 2019 di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (11/4).
Ketua Perkumpulan Swing Voters Indonesia, Adhie M. Massardi menilai, dalam kompetisi, hanya ada dua golongan, yakni mereka yang ingin menang, dan mereka yang takut akan kekalahan. “Yang takut kalah ini biasanya menghalalkan segala cara,” tandasnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (15/4).
Ia menyorot temuan politik uang yang dilakukan pendukung patahana yang dianggapnya itu dilakukan karena tidak mampu lagi meyakinkan rakyat pemilih tentang program-programnya. Kinerja petahana di periode sebelumnya juga kurang maksimal. “Jadi satu-satunya cara ya ‘menyogok’ rakyat dengan amplop-amplop itu. Jadi saya enggak heran kalau ada yang dari PDIP, Golkar, maupun yang lain-lain membeli suara langsung di pasar gelap demokrasinya,” ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah satu caleg dari Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso. Di situ komisi anti rasuah berhasil menyita 400 ribu amplop yang berisi uang untuk ‘serangan fajar’.
Sumber : Tribun
Tak hanya itu, di Kota Probolinggo, Jawa Timur, warga memergoki Nurul, istri Caleg DPRD Kota Probolinggo Dapil 2 dari PDIP bernama Mochamad Bebun saat sedang membagikan amplop berisikan uang kepada sejumlah warga yang ada di Perumahan Prasaja Mulya, Sabtu (13/4) lalu. Perempuan yang juga ASN di Diskoperindag Kota Probolinggo itu membagikan uang nominal Rp100.000 sampai Rp200.000, yang dimasukkan ke dalam amplop.
Rakyat sebagai Korban
Serangan fajar adalah bisa cara pintas untuk memberi daya tarik pada konstituen yang tidak mengenal caleg pilihannya. Fakta bahwa 70,6% masyarakat tidak mengenal caleg juga turut mendorong terjadinya politik uang. Cara ini melanggar hukum namun lazim dilakukan para politisi.
Khusus pemilu saat ini, pelaksanaan pemilu legislatif yang bersamaan dengan pilpres menjadikan pileg kurang menarik perhatian publik. Situasi ini akhirnya mendorong sikap pragmatis para caleg untuk memenangkan pemilu legislatif lewat cara serangan fajar. Serangan fajar terjadi juga karena apatisme pemilih karena banyak janji para caleg yang tidak pernah terwujud. Selanjutnya, serangan fajar dipandang sebagai insentif.
Praktik serangan fajar tidak sehat dan tidak baik untuk demokrasi. Wesley Brown (2008) dalam penelitiannya menjelaskan, selain menciptakan relasi yang hampa antara para caleg dan konstituen (karena pilihan bersifat transaksional), pada situasi transaksional ini para kandidat tidak dapat menyerap aspirasi konstituen sehingga ketika terpilih para kandidat legislatif juga hampa akan akuntabilitas.
Serangan Fajar. Sumber : Harian Nasional
Sebaliknya, pihak konstituen merasa semakin apatis pada proses demokrasi karena merasa semakin tidak terwakili. Dalam jangka pendek praktik serangan fajar yang diterima akan menyebabkan konstituen tidak dapat memilih wakilnya dengan baik dan logis karena pilihan menjadi berbasis pada politik transaksional. Politik transaksional akan meyebabkan tergerusnya pilihan logis.
Pilihan logis, menurut Mitchel Hays (2010), adalah ketika konstituen memilih berdasarkan kesamaan aspirasi dengan program yang diusung oleh kandidat pada kontestasi politik. Sehingga dalam hal ini dapat dipahami bahwa pilihan berdasarkan serangan fajar adalah awal dari rekrutmen wakil rakyat yang buruk. Dalam jangka panjang, praktik serangan fajar akan menyemai bibit-bibit korupsi pada wakil rakyat.
Jika tingkat keterpilihan adalah berdasarkan politik uang (money politic) yang bersifat transaksional, maka sudah pasti jabatan yang diperoleh akan rawan dieksploitasi pada terjadinya praktik koruptif yang masif dan pada akhirnya rakyat juga sebagai korbannya.