Ceknricek.com — Negeri ini memang lucu. Nggak rumit. Simpel, tapi bikin ngekek. Itulah yang dipertontonkan Muhadjir Effendy. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ini mengusulkan kepada Menteri Agama Fachrul Razi untuk bisa menerbitkan fatwa terkait pernikahan lintas ekonomi. Ah, masak sih?
“Mbok disarankan sekarang dibikin Pak Menteri Agama ada fatwa; yang miskin wajib cari yang kaya, yang kaya cari yang miskin,” ujar Muhadjir serius. Usul ini disampaikan Menko dalam sambutannya di acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional, Kamis (20/2).
Boleh jadi pernyataan Muhadjir ini dalam rangka merespon laporan Bank Dunia. Dalam laporannya berjudul Aspiring Indonesia-Expanding the Middle Class, Bank Dunia memperingatkan pemerintah bahwa masyarakat Indonesia yang sudah keluar dari garis kemiskinan masih rentan untuk kembali miskin.
Jumlah rakyat yang berada pada posisi itu sangat banyak, 115 juta orang atau 45% dari penduduk Indonesia. Jika mereka tidak diperhatikan, maka bukan tidak mungkin jumlah rakyat miskin kembali membengkak.
Baca juga: Menag Fachrul Razi Pastikan Misinya Sama dengan Para Kiai
Bank Dunia merekomendasikan pemerintah untuk mengadopsi kebijakan yang tepat guna mendorong mereka masuk ke kalangan menengah.
Pasalnya, permintaan dari kelas menengah dapat mendorong pertumbuhan. Mereka adalah sumber dari hampir setengah total pengeluaran rumah tangga di Indonesia. Selain itu, mereka juga berinvestasi lebih banyak dalam sumber daya manusia.
“Dengan kebijakan yang tepat untuk memperluas kelas menengah dapat membuka potensi pembangunan Indonesia dan mendorong Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi,” kata World Bank Acting Country Director untuk Indonesia, Rolande Pryce, 30 Januari lalu.
Problem Indonesia
Cara berpikir Muhadjir untuk mengurangi jumlah rakyat miskin simpel saja. Ia mengusulkan agar orang kaya wajib menikahi orang miskin. “Jadi kalau ada ajaran agama mencari jodoh yang se-kufu ya otomatis yang miskin cari yang miskin. Karena sama-sama miskin lahirlah keluarga miskin baru, inilah problem di Indonesia,” ujarnya, seperti dikutip CNN Indonesia.
Kini, masyarakat Indonesia yang berumah tangga mencapai 57.116.000 jiwa. Yang miskin mencapai 9,4% atau sekitar 5 juta. Jika ditambah status hampir miskin, maka angkanya mencapai 16,8% atau sekitar hampir 15 juta.
Di sisi lain, ada 2,5 juta perkawinan di Indonesia per tahun. Sebanyak 1,9 juta pernikahan di antaranya melalui Kemenag, sisanya melalui catatan sipil. “Dan itu bisa dipastikan 10% adalah calon keluarga miskin, itulah yang menjadi perhatian kita,” ungkap Muhadjir.
Untuk itu, Muhadjir bersama sejumlah kementerian menggagas program pranikah. Ia tak ingin keluarga miskin terus bertambah. “Kita selamatkan sebelum mereka menikah agar jangan menambah yang miskin. Keluarga miskin sudah sangat banyak jangan ditambahi miskin baru,” katanya.
Diketahui, dalam fiqih Islam dikenal konsep kufu atau kafa’ah dalam pernikahan. Banyak pendapat berbeda soal aspek-aspek yang disarankan untuk setara bagi tiap pasangan. Misalnya, ada yang menyebutkan kufu dalam kekayaan dan martabat, dan lainnya.
Baca juga: Menteri Agama Jiplak Gaya Snouck Hurgronje?
Apa yang disampaikan Muhadjir bisa dibilang masuk di akal. Hanya saja, boleh jadi itu hanya guyonan pelepas penat. Di saat politik sedang menjemukan, maka ide-ide konyol menjadi hiburan. Mewajibkan si kaya menikahi si miskin adalah mustahil. Kata generasi mileneal, aneh. Salah satu dasar pernikahan adalah cinta. Mau kaya atau miskin, kalau sama-sama cinta, maka menikah.
Memang sih, pada zaman kuno ide Muhadjir mungkin bisa diterapkan. Sebelum 300 tahun silam, tak banyak orang yang menikah karena cinta. Sejarawan Stephanie Coontz dalam buku Marriage, a History: How Love Conquered Marriage (2005) menulis seperti itu.
Dalam catatan Coontz, berbagai masyarakat di dunia pantang menempatkan perasaan di atas komitmen yang lebih penting, misalnya komitmen terhadap orangtua, saudara kandung, sepupu, tetangga, atau Tuhan.
Masyarakat India Kuno, misalnya, memandang cinta sebelum menikah sebagai tindakan yang tidak dibenarkan, bahkan bisa dikatakan antisosial. Di China, lanjut Coontz, cinta pernah dianggap sebagai tanda kegilaan yang bisa diobati dengan menikah. Suami-istri bahkan bisa dipaksa cerai oleh keluarganya apabila keduanya dimabuk cinta hingga mengganggu pekerjaan sehari-hari.
Pada abad ke-12, Andreas Capellanus, seorang penasihat spiritual Maria sang penguasa daerah Champagne dan Troyes di Perancis, menulis bahwa pada zamannya, orang menikah umumnya dengan alasan ekonomi atau politik. Cinta tak ditemukan dalam perkawinan, melainkan saat orang berhubungan dengan selir.
Kini, cinta sering dipandang sebagai esensi pernikahan. Kendati Tim Lott, kolumnis Guardian untuk isu-isu keluarga, menyangkal hal itu. Salah satu faktor vital dalam pernikahan, menurutnya, adalah kesejahteraan pasangan atau aspek sosial dan ekonomi.
Dalam survei “Love and Money” yang diadakan TD Bank, ditemukan 78% responden merasa nyaman berbicara tentang uang bersama pasangannya, sementara 36% pasangan berdebat soal uang setiap bulan.
Sebanyak 90% pasangan yang bahagia membahas keuangan mereka setiap bulan, sedangkan 68% pasangan yang tidak bahagia, tidak melakukan hal tersebut.
Urusan Personal
Lagi pula, apa yang diusulkan Muhadjir agar “si kaya menikah dengan si miskin” tentu saja sudah keluar dari tugas pemerintah. Pemerintah tak ada hak untuk mencampuri pasangan orang lain. Itu urusan personal.
Lebih jauh lagi, dengan kewajiban si kaya menikahi si miskin juga tidak menjamin akan meningkatkan perekonomian orang miskin menjadi kaya. Yang terjadi bisa-bisa meningkatnya angka perceraian.
Sikat cerita, wacana Muhadjir tidak masuk di akal. “Daripada pemerintah wacana aneh-aneh coba diperbaiki dulu bansos (bantuan sosial), data BPJS kesehatan dan kebijakan subsidinya. Program yang sudah ada saja belum beres kok mau mencampuri urusan personal individu,” ujar ekonom Indef, Bhima Yudhistira.
Mestinya, untuk mengurangi jumlah rakyat miskin pemerintah memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Orang miskin umumnya tidak bisa sekolah sehingga mereka tetap bodoh dan tidak bisa keluar dari kemiskinan.
Dengan pendidikan, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, yang artinya mendapatkan income (pendapatan) yang cukup. Jadi fokus pemerintah seharusnya adalah memperbaiki sistem pendidikan kita. Bukan mengurusi perjodohan rakyat.
BACA JUGA: Cek POLITIK, Persepektif Ceknricek.com, Klik di Sini