Ceknricek.com — Trend yang dikembangkan pemerintahan Joko Widodo adalah impor. Sudah banyak barang bisa diproduksi di dalam negeri, tapi tetap saja melakukan impor. Banyak tenaga kerja menganggur, masih juga impor dari China. Belakangan muncul rencana impor rektor alias pimpinan perguruan tinggi. Wacana impor direksi badan usaha milik negara pun mulai dikembangkan. Pantas saja jika ada yang menyindir, ke depannya, menteri pun akan impor. Lalu presiden?
Impor rektor patut dipertanyakan, soalnya Indonesia juga banyak memiliki lulusan perguruan tinggi asing. Rasa-rasanya, ada yang salah dengan rasa kebangsaan kita ini. Jika impor rektor benar terjadi, tidak heran jika profesi lain nantinya akan juga diisi oleh orang asing. “Jangan-jangan kita nggak sanggup jadi presiden juga, nyari orang asing jadi presiden,” sindir Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Rabu (31/7).
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (Foto : Suara.com)
Menurut dia, yang jadi persoalan penting dalam memajukan pendidikan tinggi saat ini bukanlah merekrut orang asing, melainkan mempertanyakan konsep Kemenristekdikti dalam memodernisasi dan membangun kampus di Indonesia menjadi kampus kelas dunia. Merekrut orang asing seolah-olah bangsa kita lepas tanggung jawab dari persoalan. “Ini kan kayak sebenarnya mau buang badan terus. Gagal membuat BUMN kita kelas dunia, cari CEO asing. Gagal membuat kampus menjadi kelas dunia, cari rektor asing. Lah sampean jadi menteri apa kerjaannya?,” ujarnya.
Gagasan atau ide impor rektor murni dari Presiden Joko Widodo. Kepala Staf Presiden, Moeldoko, mengungkap dalam satu kesempatan Jokowi menyampaikan ide untuk menjajal membuka ruang bagi rektor asing memimpin perguruan tinggi nasional. “Kalau ada rektor dari luar, mungkin ada dirut BUMN dari luar (negeri). Presiden ingin melihat bagaimana kalau bangsa ini berkompetisi. Poinnya di situ, kita ingin masuki dunia kompetitif,” kata mantan panglima TNI ini.
Joko Widodo dan Moeldoko (Foto : Eramuslim)
Belakangan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir, yang menggodoknya. Target kebijakan impor rektor asing akan diterapkan tahun 2020. Sedangkan saat ini pemerintah tengah melakukan perbaikan regulasi untuk mendukung penerapan kebijakan tersebut.
Nasir berharap rektor yang akan didatangkan dari luar negeri untuk memimpin perguruan tinggi negeri akan mampu membawa universitas di Indonesia masuk peringkat 100 besar dunia. “Kita nanti tantang calon rektor luar negerinya. Kamu bisa tidak tingkatkan ranking perguruan tinggi ini menjadi 200 besar dunia. Setelah itu tercapai, berikutnya 150 besar dunia, setelah ini 100 besar dunia,” katanya.
Di Indonesia terdapat setidaknya 4.700 perguruan tinggi. Nasir menargetkan pada 2024 ada dua sampai lima perguruan tinggi di Indonesia yang dipimpin oleh rektor asing.
Bukan Penentu
Dari apa yang disampaikan Nasir itu, seakan-akan maju-mundurnya sebuah perguruan tinggi mutlak di tangan rektor. Nasir adalah bekas rektor Universitas Diponegoro. Dia tentu paham bahwa banyak faktor yang mesti dipenuhi untuk menjadikan sebuah perguruan tinggi maju.
Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Muhammad Nasih, menilai untuk menjadikan sebuah kampus itu menjadi baik, ada beberapa indikator yang harus dijalankan. Termasuk dilihat dari tata kelola dan birokrasi perguruan tinggi. Artinya, bukan hanya seorang rektor yang menjadi penentu kampus menjadi lebih baik. “Keberhasilan sebuah organisasi, termasuk PTN ditentukan beberapa faktor, bukan hanya rektor. Tapi, tata kelola, birokrasi, mahasiswa, jadi banyak indikatornya,” ujarnya.
Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Muhammad Nasih (Foto : Beritagar)
Tiap warga Indonesia tentu mendambakan ranking Perguruan Tinggi (PT) kita berada dalam level top dunia. Dalam skala QS World University Ranking (QS-WUR) yang selama ini dijadikan acuan Kemenristekdikti, seharusnya PT kita berada dalam 20 besar PT dunia, seperti yang diraih NUS dan NTU Singapura. Atau setidaknya 100 besar dunia seperti yang diraih Universiti Malaya (UM) Malaysia. Nyatanya, sampai saat ini, belum ada satu pun PT di Indonesia yang mampu berada di level itu. Sejauh ini, baru ada 3 PT yang telah mencatatkan dirinya di level internasional versi QS-WUR, itupun masih di tataran 500 besar saja, masing-masing diraih oleh UI (peringkat 296), UGM (320) dan ITB (331).
Menurut Joni Hermana, eks Rektor Institut Teknologi Surabaya atau ITS, perlu dipahami dahulu bahwa dalam menyusun pemeringkatan, QS-WUR mengukur 2 aspek utama dengan bobot masing-masing kriteria adalah 50%, yaitu: (a). 50% untuk International Faculty, International Student, Citation per Faculty, Faculty/Student Ratio, dan (b) 50% untuk Employer Reputation, Academic Reputation.
QS World University Ranking (Sumber : Pucsr)
Lalu, mari kita bandingkan skor kriteria antara UI yang mempunyai ranking terbaik dari Indonesia (296) dengan UM yang terbaik dari Malaysia (70). Dalam hal ini, apabila dilihat dari skor yang diperoleh untuk setiap kriteria penilaian di atas, ternyata UI justru unggul di International Faculty daripada UM (skor 94.5 vs 62.8), artinya jumlah pengajar asing di UI lebih banyak dibandingkan dengan dosen asing di UM.
Toh, nyatanya kehadiran pengajar asing tidak sertamerta mendongkrak UI menjadi lebih unggul levelnya daripada UM. Jadi, apakah memang pengajar asing itu lebih baik dari pengajar kita? Sementara itu, semua skor kriteria lainnya, seluruh nilai UM lebih unggul daripada UI, bahkan ada dua kriteria yang sangat jauh sekali bedanya. Misalnya, untuk jumlah sitasi per dosen ( skor 41,5 vs 1,9) dan jumlah mahasiswa asing ( skor 57,2 vs 5,0).
Lebih jauh lagi, dari data Kemenristekdikti tahun 2017, 3 PTN yang masuk dalam ranking 500 besar dunia, ternyata hanya didukung dana internasionalisasi dari APBN sebesar dari Rp87 miliar. Bandingkan dengan pemerintah Malaysia yang telah berhasil memasukkan 6 PT-nya dalam ranking 500 besar dunia, menyuntik dana sebesar Rp21,75 triliun. Singapura bahkan menggelontorkan dana Rp58 triliun.
Melihat data itu, sebetulnya merupakan ilustrasi bahwa persoalan tidak munculnya PT Indonesia di level internasional bukan semata pada manusianya, sehingga merasa perlu mengimpor rektor bahkan dosen dari LN segala.
Universitas Indonesia (Foto : Tempo)
Impor rektor jelas tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan boleh jadi rektor LN yang masuk ke PTN Indonesia, akan frustasi dengan berbagai persoalan yang ada. Prasarana bangunan yang belum layak secara internasional sehingga belum cukup untuk dapat menampung mahasiswa asing dalam jumlah yang banyak, apalagi mahasiswa asing yang berkeluarga dengan beberapa anak, seperti mahasiswa dari Timur Tengah yang belajar PT Malaysia. Lalu peralatan laboratorium yang sebagian besar sebetulnya sudah absolete karena saking tuanya, bahkan sebagian alat lebih tua dari profesor yang mengajar di PTN tersebut. Semua ini tentunya juga berasal dari anggaran kita yang sangat terbatas, baik untuk proses belajar-mengajar maupun penelitian.
Padahal, selain PTN tersebut harus mampu menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas, mereka juga dituntut untuk dapat melahirkan inovasi yang dapat dihilirisasi serta pada saat yang bersamaan menaikkan reputasi Indonesia di mata internasional.
Keberadaan rektor maupun akademisi asing belum tentu mampu mengangkat reputasi PT dan sekaligus bangsa kita, karena tidak melulu bersikap profesional, para akademisi di negara kita juga dituntut untuk (secara ikhlas) mengabdi di tengah berbagai keterbatasan. Sesuatu yang mungkin tidak ada dalam kamus para profesional akademisi internasional.